Dinilai 'Bahayakan' Gubernur, Akademisi Usul Bubarkan TGUPP Sulsel

Menurutnya, TGUPP ini bisa merugikan Gubernur Sulsel, pasalnya TGUPP ini rata-rata berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dinilai 'Bahayakan' Gubernur, Akademisi Usul Bubarkan TGUPP Sulsel
saldy
Peneliti Tata Kelola Keuangan Universitas Patria Artha, Bastian Lubis. 

TRIBUN-TIMUR. COM, MAKASSAR - Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Sulsel yang dibentuk oleh Gubernur Sulsel M Nurdin Abdullah rupanya bisa menjadi temuan keuangan, Minggu (25/8/2019).

Hal tersebut diungkapkan oleh Peneliti Tata Kelola Keuangan Univ Patria Artha, Bastian Lubis.

Bos Dillah Group Syukuran Bareng Anak Yatim

IAS dan DP Lirik-lirikan di Awal Ketemu, Tapi Begini Kemudian di Akhir Pertemuan Keduanya

Tausiah Ustadz Abdul Somad (UAS) di Siantar Batal Gelar, ini Penyebabnya

Supplay-Demand Apartment di Makassar Mulai Bergairah

Marquez dan Rossi Bersaing Ketat, Ini 4 Link Live Streaming Trans7 TV Online MotoGP Inggris 2019

Menurutnya, TGUPP ini bisa merugikan Gubernur Sulsel, pasalnya TGUPP ini rata-rata berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Itu gak bisa. Mereka kan dosen di Unhas. Mereka digaji melalui APBN, nah jika di berikan honor melalui APBD itu kan dobel. Nah aturan sekarang itu menetapkan sistem single salary," katanya.

Olehnya itu, Bastian berharap TGUPP ini segera dievaluasi sebelum jadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Sebelumnya, Sekertaris Provinsi (Sekprov) Sulsel, Abdul Hayat Gani mewacanakan akan membubarkan Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Sulsel.

Ia mengatakan tim ini bukan bagian dari pemerintahan, sehingga bisa saja dibubarkan setiap saat.

"Ya tergantung kebutuhan, mereka bukan bagian dari internal Pemprov Sulsel. Mereka kan hanya diminta Gubernur untuk memberikan pendampingan agar program prioritas bisa terwujud," ujar Hayat.

Peneliti Tata Kelola Keuangan Universitas Patria Artha, Bastian Lubis.
Peneliti Tata Kelola Keuangan Universitas Patria Artha, Bastian Lubis. (saldy)

Menurutnya, jika struktur organisasi pemerintah dimanfaatkan dengan baik atau tanpa ego sektoral, ia yakini bahwa semua berjalan dengan baik.

TGUPP ini kata mantan Direktur Penanganan Fakir Miskin Kemensos RI ini tupoksinya tak jauh beda dengan pejabat yang ditugaskan di Staf Ahli yang ada di setiap pemerintah daerah.

"Jadi jangan disalahartikan. Tim Ahli ini bukan Ahli Staf, tapi mereka ini bertugas memberikan masukan dan kajian kepada Gubernur sesuai dengan bidangnya. Para pejabat (Staf Ahli) yang ada sekarang ini kita akan berdayakan, kasih mereka pekerjaaan, dan kegiatan," ujar Hayat.

Halaman
12
Penulis: Saldy Irawan
Editor: Syamsul Bahri
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved