Ditjen Pengelolaan Ruang Laut KKP Sebut Reklamasi Pantai Bolehkan Asal Tak Ganggu yang Lain

Sosialisasi dilangsungkan di lantai II kantor Gubernur Sulawesi Barat, Jl Abd Malik Pattana Endeng, Kelurahan Rangas, Kecamatan Simboro, Mamuju, dibuk

Ditjen Pengelolaan Ruang Laut KKP Sebut Reklamasi Pantai Bolehkan Asal Tak Ganggu yang Lain
Nurhadi/tribunsulbar.com
Direktorat Jasa Kelautan Ditjen Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sosialisasi di lantai II kantor Gubernur Sulawesi Barat Jl Abd Malik Pattana Endeng 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAMUJU - Direktorat Jasa Kelautan Ditjen Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggelar sosialisasi kebijakan reklamasi di wilayah pesisir dan Pulau-pulau kecil, Rabu (14/8/2019).

Sosialisasi dilangsungkan di lantai II kantor Gubernur Sulawesi Barat, Jl Abd Malik Pattana Endeng, Kelurahan Rangas, Kecamatan Simboro, Mamuju, dibuka Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Barat Parman Parakasi.

Polda Sulsel Periksa Kesehatan Personel Polres Enrekang, Ada Apa?

Lawan Barito, Ketua Bawaslu Enrekang Optimis PSM Menang 1-0

3 LINK LIVE STREAMING TV Online, Indosiar Persib Bandung vs Borneo FC di Liga 1 2019, Tonton di HP

Lowongan Kerja S1 Semua Jurusan, Trans 7 Terima Karyawan Besar-besaran Cek Info Resmi & Batas Waktu

Kadir Halid Sebut Ada Oknum Lemahkan Hasil Kerja Pansus Hak Angket DPRD Sulsel

Hadir sebagai narasumber Kepala Seksi Reklamasi Nasional Dani Tri Anggoro dan perwakilan Ditkrimsus Polda Sulawesi Barat. Sementara peserta terdiri dari ASN dan puluhan aktivis pemerhati lingkungan di Mamuju.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Parman Parakasi mengatakan, sosialisasi itu dilaksanakan agar seluruh stakeholder di Sulawesi Barat punya persfektif yang sama terkait dengan yang namanya reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

"Selama ini banyak pihak yang hanya mendengar bahwa reklamasi itu pelanggaran dan sebagainya,"kata Parman.

Sehingga, kata dia, pihaknya sengaja hadirkan narasumber dari kementerian untuk memberi penjelasan kepada stakeholder, agar kita punya pemahaman yang sama bahwa reklamasi itu bukan barang haram.

"Bukan berarti juga kita boleh semena-mena. Intinya adalah boleh kita lakukan reklamasi, dengan tiga asas tadi harus melihat faktor lingkungan, sosial dan ekonominya,"ujarnya.

" Jangan sampai justru reklamasi hadir, lalu mengganggu yang lainnya. Nah inilah yang kita sosialisasikan, bahwa pemanfaatan ruang laut harus punya keuntungan lingkungan, sosial dan ekonomi,"tambahnya.

Menurutnya, sejauh ini Sulawesi Barat belum ada masalah terkait reklamasi karena organisasi masyarakat yang bergerak di bidang lingkungan hidup kepeduliannya sangat tinggi.

Direktorat Jasa Kelautan Ditjen Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sosialisasi di lantai II kantor Gubernur Sulawesi Barat Jl Abd Malik Pattana Endeng
Direktorat Jasa Kelautan Ditjen Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sosialisasi di lantai II kantor Gubernur Sulawesi Barat Jl Abd Malik Pattana Endeng (Nurhadi/tribunsulbar.com)

"Sebelum terjadi mereka melakukan diakusi, sehingga memang harus ada upaya ekstra hati-hati memproteksi jangan sampai kejadian di kota-kota lain terjadi di Sulbar,"tuturnya.

Halaman
12
Penulis: Nurhadi
Editor: Syamsul Bahri
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved