KPK Sasar Pengusaha SPBU di Sulsel yang Belum Bayar Pajak
Hal tersebut ditandai dengan memorandum of understanding (MoU) dengan BPH Migas dan Pertamina.
Penulis: Saldy Irawan | Editor: Ansar
lihat foto
Juga akan mendorong pendapatan bagi pemerintah sendiri.
"Mudah-mudahan kegiatan ini akan diikuti dengan pendapatan bagi pemerintahan dan seluruh masyarakat Sulsel," harapnya.
Mantan Bupati Bantaeng dua periode ini juga menyampaikan terimakasih kepada Korsupgah KPK RI yang telah membantu Pemprov Sulsel melakukan konsolidasi.
TRIBUNWIKI: Kangnam Tinggalkan Kewarganegaraan Jepang dan Pilih Korea, Ini Profil dan Kariernya
Gerindra Sulsel Kirim Nama Rusdin Tabi ke DPP, Sebagai Calon Wakil Ketua DPRD
Kronologi Siswi SD di Luwu Sulawesi Selatan Dipaksa Berhubungan Badan Lalu Lari Tanpa Busana
Konsolidasi baik untuk mengoptimalkan APBD maupun menciptakan pemerintahan yang bersih.
"Saya berterimakasih kepada Korsupgah KPK yang telah melakukan konsolidasi. Tentu sangat bermanfaat sekali," katanya.
'Tidak hanya menciptakan pendapatan bagi daerah, tapi juga menciptakan pemerintahan yang bersih," terangnya.
Sementara, Pimpinan KPK RI, Alexander Marwata, mengatakan, kegiatan tersebut untuk mendorong optimalisasi pendapatan negara dan daerah, supaya ada kelonggaran untuk pembangunan infrastruktur.
KPK RI melalui Korsupgah akan terus melakukan monitoring baik perpajakan, pengelolaan aset, pengoptimalan APBD masing-masing daerah, perizinan, dan pengawalan dana desa.
"Kami hadir, kami tetap akan melakukan monitoring sejauh mana program yang kita lakukan hari ini bermanfaat dan bisa dioptimalkan," jelasnya.
Terkait dengan pengelolaan SPBU di Sulsel, ia menambahkan bahwa SPBU di Sulsel masih berstatus disiplin bayar pajak.(*)
Langganan Berita Pilihan
tribun-timur.com di Whatsapp
Via Tautan Ini http://bit.ly/watribuntimur
Follow akun instagram Tribun Timur:
Silakan Subscribe Youtube Tribun Timur:
Laporan wartawan Tribun Timur, Saldy
