Gagal Tender 10 M DAK, Legislator Jeneponto Minta Pemda Evaluasi PPK

Hangusnya DAK tersebut karena ada beberapa persyaratan yang lambat dilakukan oleh organisasi perangkat daerah atau OPD.

Gagal Tender 10 M DAK, Legislator Jeneponto Minta Pemda Evaluasi PPK
Dok Andi Baso Sugiarto
Anggota DPRD Jeneponto dari partai Gerindra Andi Baso Sugiarto 

TRIBUNJENEPONTO.COM, BINAMU - Sebanyak Rp 10 miliar dana alokasi khusus atau DAK untuk Kabupaten Jeneponto dan sisa tender hangus.

Hangusnya DAK tersebut karena ada beberapa persyaratan yang lambat dilakukan oleh organisasi perangkat daerah atau OPD.

Hanura Sulsel Buka Peluang Bagi Figur Eksternal untuk Bertarung di Pilkada 2020

Dikeroyok hingga Meninggal, Inilah Arie Adrianus Suprapto Putra Sulung Suzzana Pernah Kerja Bengkel

TRIBUNWIKI: Disebut Suami yang Tak Pernah Marah, Ini Perjalanan Karier dan Profil Stefan William

VIDEO: Legislator Terpilih A Wahyudi Taqwa Diantar Puluhan Mobil ke DPRD Bone

DPRD Sulsel Genjot Ranperda Produk Halal, Bulan Ini Mulai Disahkan

Ada lima OPD yang DAKnya hangus yakni Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan BKKBN.

Anggota DPRD Jeneponto dari partai Gerindra Andi Baso Sugiarto meminta pemerintah daerah mengevaluasi kinerja oraganisasi perangkat daerah atau OPD.

Menurutnya dana 10 milyar sangat bermanfaat buat pembangunan Jeneponto bisa lebih baik.

"OPD ini memang tidak taat waktu merencanakan sesuatu yang seharusnya direncanakan diawal tahun atau triwulan pertama," kata Andi Baso Sugiarto, Selasa (13/8/2019) siang.

"Para OPD ini seharus mencari orang pejabat pembuat komitmen (PPK) yang punya memang ahli dibidangnya juga memahami regulasi," tuturnya.

Pria yang akrab disapa ABS akronim dari Andi Baso Sugiarto sepakat jika bupati Jeneponto Iksan Iskandar melakukan evaluasi kinerja OPD.

Anggota DPRD Jeneponto dari partai Gerindra Andi Baso Sugiarto
Anggota DPRD Jeneponto dari partai Gerindra Andi Baso Sugiarto (Dok Andi Baso Sugiarto)

"Saya sepakat dengan pak bupati untuk mengevaluasi para OPD, paran OPD punya tanggung jawab, misal di dinas perhubungan, terkait pengadaan tambatan perahu ini sangat bermanfaat buat masyarakat," jelasnya.

"Saya berharap bupati kedepan untuk mengevaluasi OPD yang tidak mampu dalam penyerapan anggaran terkhusus dana DAK," sambungnya.

Halaman
12
Penulis: Ikbal Nurkarim
Editor: Syamsul Bahri
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved