DPRD Sulsel Genjot Ranperda Produk Halal, Bulan Ini Mulai Disahkan

Rapat itu digelar di ruang pertemuan Komisi B gedung lantai 4 DPRD Sulsel Jl Urip Sumoharjo, Kecamatan Panakukkang Makassar, Selasa (13/08/2019)

DPRD Sulsel Genjot Ranperda Produk Halal, Bulan Ini Mulai Disahkan
hasan/tribun-timur.com
Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan menggelar rapat finalisasi pembahasan rancangan peraturan daerah (Ranperda) Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal. 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan menggelar rapat finalisasi pembahasan rancangan peraturan daerah (Ranperda) Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal.

Rapat itu digelar di ruang pertemuan Komisi B gedung lantai 4 DPRD Sulsel Jl Urip Sumoharjo, Kecamatan Panakukkang Makassar, Selasa (13/08/2019), siang.

Rapat tersebut dipimpin langsung Yusran Paris dengan melibatkan Dinas Perdagangan, Bank Indonesia dan beberapa pihak lainnya.

Jenazah Briptu Hedar Tiba di Bandara, Simak Penjelasan Humas Polda Papua

Promo HUT ke 74 Kemerdekaan RI, Pizza Hut Beli 1 Gratis 1, J.Co 2 Lusin Rp 100 Ribu, Cek Tanggalnya

Di Rapat Pleno Terbuka KPU, Bupati Sebut Bawaslu Pangkep Hanya Cari Panggung

Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPRD Sulsel, Yusran Paris mengatakan pihaknya sudah melakukan rapat finalisasi. Kemungkinan pengesahan Ranperda ini dilaksanakan dalam waktu dekat ini.

"Bulan ini sudah kita sahkan," kata Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Sulsel di depan ruang Rapat Komisi B DPRD Sulsel.

Menurut Yusran rapat ini adalah sebagai bentuk tindak lanjut amanat undang undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal.

"Undang undang ini sudah ada juga peraturan pemerintahnya nomor 31 dan harus berlaku Oktober 2019 seluruh Indonesia," sebutnya.

Sistem jaminan produk halal dibuat untuk memberikan kepastian hukum dan jaminan bagi konsumen khususnya bagi ummat Islam sebagai konsumen terbesar.

Jenazah Briptu Hedar Tiba di Bandara, Simak Penjelasan Humas Polda Papua

Promo HUT ke 74 Kemerdekaan RI, Pizza Hut Beli 1 Gratis 1, J.Co 2 Lusin Rp 100 Ribu, Cek Tanggalnya

Di Rapat Pleno Terbuka KPU, Bupati Sebut Bawaslu Pangkep Hanya Cari Panggung

"Selain kita ummat muslim terbesar, banyak inpor barang masuk melalui darat; laut dan udara, kalau tidak melakukan dari awal pembinaan dan pengawasan, maka banyak konsumen akan dirugikan," tuturnya.

Perda ini kata dia bersifat universal dan menjadi kebutuhan dan life style masyarakat, sehingga harus ada jaminan halal.

Halaman
12
Penulis: Hasan Basri
Editor: Ansar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved