Hak Angket Terhadap Gubernur dan Pemakzulan, Tokoh Luwu Buhari Kahar Muzakkar: Terlalu Mahal

MAKASSAR, TRIBUN-TIMUR.COM - Soal hak angket terhadap Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah dan kemungkinan pemakzulan, tokoh Luwu Buhari Kahar Muzakkar: terlalu mahal bagi rakyat Sulsel.

Panitia Khusus ( Pansus ) hak angket DPRD Sulsel sudah memasuki masa injury time.

Ke-20 pimpinan dan anggota Pansus sudah menyiapkan kesimpulan dan rekomendasi.

Sekretaris Pansus Selle KS Dalle, mengatakan, kesimpulan dan rekomendasi tuntas paling lambat, Jumat, 16 Agustus 2019.

Menanggapi hal tersebut, mantan anggota DPRD Susel sekaligus Ketua Kerukunan Keluarga Luwu ( KKL ) Raya, Buhari Kahar Muzakkar berharap putusan DPRD terkait angket lebih ke arah koreksi untuk perbaikan kinerja gubernur dan wakil gubernur.

Buhari Kahar Muzakkar berharap perseteruan legislatif dan eksekutif berakhir, DPRD dan pemprov harus segera bergandengan tangan untuk mewujudkan janji-janji politik masing-masing.

"Untuk perebutan kekuasaan itu momennya di Pilkada, setelah pilkada selesai berilah kesempatan yang menang untuk wujudkan janji pada rakyat dan dikoreksi jika ada yang keliru. Di akhir periodenya nanti biarlah rakyat yang mengisi rapornya," kata Buhari Kahar Muzakkar menjelaskan.

Baca: Panggil Pansus Hak Angket dan Gubernur Sulsel, JK Minta Jaga Kebersamaan Bangun Sulsel

Baca: Pansus Bantah Ada Kekuatan Besar Tunggangi Hak Angket, Begini Penjelasan Fahruddin Rangga

Mantan anggota DPRD Sulsel dari Partai Amanat Nasional ( PAN ) itu mengatakan, koreksi untuk perbaikan kinerja gubernur dan wakil gubernur sesuai dengan fungsi pengawasan yang melekat pada legislatif.

Sebelumnya, mantan Sekretaris DPW PAN Sulsel itu menegaskan siap pasang badan membela gubernur dari pemakzulan di DPRD Sulsel.

Buhari Kahar Muzakkar yakin, pemberhentian paksa gubernur hanya akan merugikan rakyat.

“Kalau putusannya DPRD ke arah pemaksulan gubernur dan wakilnya, wahh itu terlalu mahal harganya bagi masyarakat. Rakyat yang rugi karena kesannya pilkada jadi berkepanjangan,” kata Buhari Kahar Muzakkar, seperti diterbitkan pada harian Tribun Timur edisi, Senin (12/8/2019) halaman 1 dan 7.

Baca: Disebut Makelar Proyek, Wakil Ketua PKK Tantang Pansus Hak Angket DPRD Sulsel

Baca: Temui KPK di Jakarta, Pansus Hak Angket DPRD Sulsel Diminta Lakukan ini

Menurut kakak kandung Abdul Aziz Qahhar Mudzakkar itu, tiap tahun elite politik rebutan kekuasaan, padahal yang ditunggu masyarakat adalah adanya program- pemerintah yang bisa meningkatkan kesejahteraan.

“Masyarakat Sulsel masih banyak yang miskin, masih banyak yang hidup di daerah-daerah terpencil. Mereka butuh sentuhan dari kebijakan pemerintah dan termasuk dari anggota legislatif,” jelas Buhari Kahar Muzakkar.

Pada sisi lain, lanjut Buhari Kahar Muzakkar mengatakan, lewat moment pengajuan hak angket DPRD Sulsel, harus jadi masukan berharga kepada hubernur dan wakil gubernur untuk mengoreksi hal-hal yang kurang dalam menjalankan amanah.

“Sebenarnya mungkin hanya masalah komunikasi yang kurang antar elemen dan akhirnya berkembang menjadi hal yang serius,” kata Buhari Kahar Muzakkar.

Temui Wapres Jusuf Kalla

Sebelumnya, anggota dan pimpinan panitia hak angket DPRD Sulsel menemui Wapres RI, Jusuf Kalla di kediaman pribadi Jusuf Kalla di Jl H Bau, Makassar, Minggu (11/8/2019) malam.

Kedatangan pansus ini atas undangan yang dikeluarkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) Sulsel, bernomor 005/428/DPRD/2019.

Nurdin Abdullah, Wagub Sulsel Andi Sudirman juga turut hadir dalam kegiatan ini.

Selain Gubernur dan Wagub Sulsel, Ketua DPRD Sulsel M Roem, anggota Pansus DPRD Sulsel Irfan AB, Ketua DPD Golkar Sulsel Nurdin Halid, Wakil Ketua DPRD Ni'matullah Erbe, anggota DPRD Fraksi Demokrat Haidar Majid, dan sejumlah anggota DPRD.

Sebelumnya diberitakan, panitia khusus (pansus) hak angket DPRD Sulsel melakukan pertemuan serta konsultasi dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) di Istana Wapres, Jakarta.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh wakil ketua DPRD Sulsel Syaharuddin Alrif, wakil ketua panitia hak angket DPRD Sulsel Arum Spink, Selle KS Dalle, dan beberapa anggota panitia hak angket lainnya.

Menurut Wakil ketua Panitia hak angket DPRD Sulsel, Arum Spink, pertemuan ini merupakan pertemuan konsultasi dan silaturrahmi ke JK untuk mendapatkan masukkan atas kinerja panitia angket selama proses persidangan.

“Pada prinsipnya Pak JK memberi apresiasi atas langkah pengawasan yang telah dilakukan DPRD Provinsi,” katanya.

Materi Pertemuan JK dan Pansus Angket

Wakil Presiden RI HM Jusuf Kalla (JK) mengundang Gubernur Sulsel M Nurdin Abdullah, Wakil Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, Ketua DPRD Sulsel M Roem, dan sejumlah elite partai dinner bareng di kediaman pribadinya, Jl H Bau, kota Makassar.

Dinner yang dimulai pukul 19.30 wita, hingga 21.10 wita itu berlangsung cair. Bak keluarga besar, JK akronim nama Wapres RI dan para undangan tampak tertawa bersama.

Dalam kesempatan itu, Wapres JK banyak memberikan wejangan kepada para undangan. Ia meminta agar seluruh pihak untuk menjaga kekompakan, keharmonisan dalam menjalankan roda pemerintahan.

Apalagi lanjut JK, masa jabatannya bakal berakhir sebagai Wapres RI dalam waktu yang dekat ini, sehingga mengharapkan kekompakan para tokoh di Sulsel.

"Jadi saya nanti hanya bolak balik Jakarta- Makassar," katanya, Minggu (11/8/2019) malam.

Serelah masa jabatan berakhir pada Oktober mendatang, JK mengaku akan menghabiskan kegiatannya sebagai pekerja sosial dan mengurusi organisasi keagamaan (Dewan Mesjid Indonesia).

"Banyak media yang menanyakan, selalu bertanya setelah bapak berhenti Wapres, mau apa kegiatannya," JK menirukan pertanyaan wartawan di istana kepresidenan.

"Saya jawab, mau kembali aktif di sosial, pendidikan dan keagamaan. Saya masih di PMI saya juga di Dewan Masjid," katanya.

Ia mengatakan dirinya akan lebih banyak menghabiskan waktu di Makassar saat masa jabatannya berakhir sebagai Wapres.

Mantan Menteri Perekonomian ini mengungkapkan bahwa Sulsel ini adalah provinsi yang memiliki potensi yang sangat besar.

Menurutnya sangat disayangkan jika tidak dikelola dengan baik. Apalagi terhambat gegara persoalan yang seharusnya tak perlu dipersoalkan.

Ia pun meminta agar semua harus rembug atau duduk bersama jika terjadi hal - hal yang dicurigai ada keganjalan dalam proses pembangunan di Sulsel.

Ekonomi Sulsel lanjut JK saat ini adalah provinsi yang pertumbuhan ekonominya lebih dari provinsi yang ada di Indonesia.

Hal itu tambahnya harus dijaga bersama, seiring ere digitalisasi yang sedang menggerogoti dunia.

Agenda dinner yang digelar di kediaman JK ini tanpa pembahasan Sidang Hak Angket yang sedang bergulir di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel. Meski dalam undangan yang tersebar untuk agenda silaturahmi ini, juga ditujukan kepada Panitia Khusus (pansus) Hak Angket DPRD Sulsel.

Undangan silaturahmi di kediaman JK bernomor ; 005/428/DPRD/ 2019, juga mengundang Gubernur Sulsel M Nurdin Abdullah, Wagub Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, para Ketua Fraksi, dan Ketua Partai di Sulsel.

Gubernur Sulsel M Nurdin Abdullah mengaku jika pertemuan ini sangat mencerahkan.

",Pak JK dikenal sebagai tokoh dari timur. Pak JK itu orang tua kita, kami diberikan sebuah spirit (semangat)," katanya.

Ia menjelaskan JK memberikan pesan kepada seluruh hadirin bahwa tantangan kedepan itu akan lebih besar dibandingkan sekarang, olehnya itu solidaritas dan kolaborasi harus dijunjung tinggi.

Terkait hak angket, Nurdin menegaskan bahwa JK enggan ikut campur secara teknis mengenai hal tersebut.

"Pak JK tidak mencampuri. Tetapi beliau menyarankan supaya apapun keputusannya supaya kita saling menghargai," ujar Nurdin.

Sementara itu, Ketua DPD Partai Golkar Sulsel, Nurdin Halid menyebutkan jika acara ini bak nostalgia.

"Intinya pertemuan ini kita bernostalgia, dan ada pencerahan pencerahan soal ekonomi tentang tantangan Sulawesi Selatan kedepan," katanya.

Yang menarik, JK kata Nurdin Halid enggan mencampuri soal hak angket.

"Soal angket saran pak JK Bagus. beliau negarawan yang sangat bijaksana melihat dari pada kondisi," ujarnya.

Sebagai ketua Partai Golkar Sulsel, Nurdin menegaskan bahwa situasi berkembang di DPRD Sulse tanpa ada intervensinya.

"Saya tidak intervensi, atau campur. Pun legislatif kalau ada persoalan diselesaikan sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku jangan juga kalau ada masalahnya harus diselesaikan," NH menambahkan.

Sementara itu, Ketua PPP Sulsel M Aras mengatakan hal yang sama.

Menurut Aras, JK ini adalah sosok kharismatik. Wejangan yang diberikan kepada dirinya dan peserta lainnya menekankan agar menjaga kebersamaan.

"Ya tentu dengan kebersamaan. Apa yang kita harapkan bersama bisa terwujud dengan sempurna," katanya.

Usia dinner, para tokoh nampak berbincang santai di pelataran kediaman Wapres RI.

Nurdin Abdullah bahkan mengumbar kemesraan dihadapan para elite politik. Nurdin tampak merangkul pundak Wagub Sulsel Sudirman Sulaiman.

Saat di pelataran itu, selain Nurdin dan Sudirman, ada juga Ketua DPRD Sulsel M Roem, Jubir Wapres Husain Abdullah, Politisi Demokrat Nikmatullah Erbe, Politisi PKS Ariadi Arsal dan Sri Rahmi, Politisi PKPI Zusanna Kaharuddin, dan M Aras.(*)