PAN Sulsel Pastikan Tak Usung Eks Napi Korupsi Maju Pilkada 2020

Dukungan ini datang dari Politisi Partai Amanah Nasional (PAN) Sulawesi Selatan, Irfan AB. " Kalau saya sih sangat sepakat dengan usulan itu," kata Wa

PAN Sulsel Pastikan Tak Usung Eks Napi Korupsi Maju Pilkada 2020
Mulyadi/Tribun Timur
Irfan AB saat ditemui di Warkop 588 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Wacana pelarangan eks narapidana korupsi untuk masuk sebagai calon kepala daerah pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 mendatang mendapat apresiasi dari sejumlah politisi di Makassar.

Dukungan ini datang dari Politisi Partai Amanah Nasional (PAN) Sulawesi Selatan, Irfan AB. " Kalau saya sih sangat sepakat dengan usulan itu," kata Wakil Ketua  Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PAN Sulsel tersebut.

Foto-foto Pesona Ajudan Iriana Jokowi, Sandhyca Putrie Masih Lajang, Masuk TNI Lewat Jalur Sarjana

PAN Sulsel Pastikan Tak Usung Eks Napi Korupsi Maju di Pilkada

SELAMAT! PSM Makassar Juara Piala Indonesia Usai Tumbangkan Persija 2-0

Penonton Final Piala Indonesia di Mattoanging Capai 14.997 Orang

Pemkab Kompak dengan Polres Usulkan Pagelaran Accera Kalompoang di Gowa

Menurutnya untuk menciptakan pemerintahan yang baik harus berasal dari pemimpin yang memiliki latar belakang  tidak pernah terjerat korupsi.

Karena kunci menuju penyelenggaraan pemerintahan yang good governance, unsurnya adalah pemimpin yang bersih.

"Bagaimana bisa kalau kepala daerahnya yang memiliki track record yang pernah terlibat korupsi tentu kurang meyakinkan untuk bisa menjalankan pemerintahan yang baik," tuturnya.

Irfan memastikan partai besutan Amin Rais tidak akan mendukung ataupun mengusun eks koruptor maju dalam pilkada 2020.

"Untuk kader kader sendiri saya kira, karena mekanisme penjaringan kita untuk Pilkada harus memenuhi kriteria, salah satunya adalah bebas korupsi," tegasnya.

Sebelumnya, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Komisioner KPU RI Ilham Saputra mengatakan   bila pemerintah punya kemauan agar masyarakat mendapat pemimpin terbaik yang tak punya rekam jejak pidana, dan satu visi dengan KPU.

Maka sudah semestinya mereka mencantumkan frasa atau klausul tersebut ke dalam Undang-Undang Pilkada Nomor 10 Tahun 2016.

" Jika pemerintah punya will agar masyarakat bisa memilih orang-orang terbaik, bukan mantan napi koruptor, bukan orang yang berkali-kali melakukan tindak pidana korup, sama visi dengan KPU, maka harus ada di UU pasal itu," kata Ilham di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (6/8/2019).

Caleg DPRD Provinsi Sulsel, Irfan AB saat jumpa pers di warung kopi, Kulo Grand Mal Batangase, Kelurahan Bontoa, Mandai, Maros, Rabu (1/5/2019).
Caleg DPRD Provinsi Sulsel, Irfan AB saat jumpa pers di warung kopi, Kulo Grand Mal Batangase, Kelurahan Bontoa, Mandai, Maros, Rabu (1/5/2019). (Ansar/Tribun Timur)
Halaman
12
Penulis: Hasan Basri
Editor: Syamsul Bahri
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved