PAN Sulsel Pastikan Tak Usung Eks Napi Korupsi Maju di Pilkada

Dukungan ini datang dari Politisi Partai Amanah Nasional (PAN) Sulawesi Selatan, Irfan AB.

PAN Sulsel Pastikan Tak Usung Eks Napi Korupsi Maju di Pilkada
ansar lempe
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan Irfan AB memastikan hadir di paripurna pengajuan usul hak angket, Kamis (20/6/2019). 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Wacana larangan mantan narapidana korupsi maju pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020, mendapat apresiasi dari sejumlah politisi di Makassar.

Dukungan ini datang dari Politisi Partai Amanah Nasional (PAN) Sulawesi Selatan, Irfan AB.

"Kalau saya sih sangat sepakat dengan usulan itu," ujar Irfan AB, Selasa (6/8/2019).

Menurutnya, untuk menciptakan pemerintahan yang baik, harus berasal dari pemimpin yang memiliki latar belakang  tidak pernah terjerat korupsi.

SELAMAT! PSM Makassar Juara Piala Indonesia Usai Tumbangkan Persija 2-0

Penonton Final Piala Indonesia di Mattoanging Capai 14.997 Orang

Pemkab Kompak dengan Polres Usulkan Pagelaran Accera Kalompoang di Gowa

Puluhan Suporter PSM di Jeneponto Nobar di Ballak Kopi Turatea

Apalagi kunci menuju penyelenggaraan pemerintahan yang good governance, unsurnya adalah pemimpin yang bersih.

"Bagaimana bisa kalau kepala daerahnya yang memiliki track record yang pernah terlibat korupsi, tentu kurang meyakinkan untuk bisa menjalankam pemerintahan yang baik," tuturnya.

Irfan memastikan partai besutan Amin Rais, tidak akan mendukung ataupun mengusung eks koruptor maju dalam pilkada 2020.

"Mekanisme penjaringan kita untuk Pilkada harus memenuhi kriteria, salah satunya adalah bebas korupsi," tegasnya.

Sebelumnya, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Ilham Saputra mengatakan,  bila pemerintah punya kemauan agar masyarakat mendapat pemimpin terbaik, maka calon tak punya rekam jejak pidana, dan satu visi dengan KPU.

Maka sudah semestinya mereka mencantumkan frasa atau klausul, ke dalam Undang-Undang Pilkada Nomor 10 Tahun 2016.

"Jika pemerintah punya will agar masyarakat bisa memilih orang-orang terbaik, bukan mantan napi koruptor, bukan orang yang berkali-kali melakukan tindak pidana korup, sama visi dengan KPU, maka harus ada di UU pasal itu," kata Ilham di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (6/8/2019).

Kini, tinggal bagaimana pemerintah dan DPR selaku pihak yang berwenang, mengurusi undang-undang bisa menyetujui usulan ini.

"Sinyal ini kan sudah disampaikan oleh Mendagri kan, tinggal bagaimana pemerintah dan parlemen bisa menyetujui," ucapnya.

Follow akun instagram Tribun Timur:

Silakan Subscribe Youtube Tribun Timur:

SELAMAT! PSM Makassar Juara Piala Indonesia Usai Tumbangkan Persija 2-0

Penonton Final Piala Indonesia di Mattoanging Capai 14.997 Orang

Pemkab Kompak dengan Polres Usulkan Pagelaran Accera Kalompoang di Gowa

Puluhan Suporter PSM di Jeneponto Nobar di Ballak Kopi Turatea

Penulis: Hasan Basri
Editor: Sudirman
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved