Bupati Luwu Timur Ajak Semua Pejabatnya ke Kantor Kemenpan-RB

Husler juga mengikuti pembekalan dan penguatan SAKIP untuk kebutuhan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Luwu Timur

Bupati Luwu Timur Ajak Semua Pejabatnya ke Kantor Kemenpan-RB
Humas Pemkab Lutim
Bupati Luwu Timur, Thorig Husler konsultasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), Senin (5/8/2019). H 

TRIBUNLUTIM.COM, MALILI - Bupati Luwu Timur, Thorig Husler konsultasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), Senin (5/8/2019).

Husler juga mengikuti pembekalan dan penguatan SAKIP untuk kebutuhan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Luwu Timur di Ball Room Hotel Luminor Jakarta.

SAKIP adalah sistem integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja dimana selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.

Husler berjanji akan melakukan evaluasi terhadap program tiap OPD yang tidak selaras dengan rencana aksi termasuk yang tak berdampak positif bagi masyarakat.

"Seluruh yang terkait, saya ingatkan meningkatkan pengetahuan dan kapasitas untuk meningkatkan laporan kualitas SAKIP pemerintah," kata Husler.

Ia optimis hasil konsultasi dengan Kemenpan-RB mampu mendorong peningkatan akuntabilitas dan kinerja."Sehingga mampu memberikan evaluasi yang baik," tutur Husler.

Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Kemenpan RB, Naptalina Sipayung mengatakan kelemahan pelaporan SAKIP OPD yang perlu dievaluasi seperti perencanaan OPD belum seluruhnya selaras dengan rencana aksi.

"Termasuk kegiatan yang belum sejalan dengan sub kegiatan dan komponen kegiatan," pesannya.

Ia menjelaskan akuntabilitas pemerintahan bertujuan agar kualitas dan implementasi program pembangunan yang dicanangkan sejalan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Intinya, setiap rupiah yang dikeluarkan itu harus memberi korelasi antara program yang dicanangkan dan manfaatnya bisa dirasakan masyarakat," jelasnya.

Hadir Sekretaris Daerah Luwu Timur, Bahri Suli dan seluruh pimpinan OPD ditambah aparat perencana Pemkab Luwu Timur.

Husler berkonsultasi dengan Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kemenpan RB, Muhammad Yusuf Ateh.

Laporan Wartawan TribunLutim.com, vanbo19

Penulis: Ivan Ismar
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved