Caleg PPP Makassar Terpilih Tak Bersalah, Busranuddin Baso Tika Tumbang

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Makassar menolak laporan Lembaga Pemantau Pemilu (LPP) Pemilu 2019, LSM Perak, Kamis (1/8/2019).

"Menetapkan, menolak laporan pelapor seluruhnya," kata pimpinan sidang penanganan pelanggaran administrasi Pemilu serentak yang diketuai Abdul Hafid, Kamis (1/8/2019) kemarin.

Muliati, caleg DPRD Makassar terpilih yang menjadi terlapor, bersama sejumlah relawan dan koleganya pun langsung takbir seraya mengucapkan syukur atas putusan tersebut.

"Alhamdulillah, allahuakbar," gemuruh suara dalam ruang sidang penanganan pelanggaran administrasi Pemilu serentak, Kantor Bawaslu Kota Makassar, Jl Anggrek Raya, Toddopuli, Panakukkang, Makassar.

"Dengan ini diputuskan," tegas Abdul Hafid yang juga Komisioner Bawaslu Makassar sebelum palu sidang diketuknya sebanyak tiga kali pertanda laporan LSM Perak terhadap caleg PPP Makassar itu ditolak.

Diketahui, Muliati adalah caleg terpilih PPP Makassar yang maju bertarung di Dapil IV Makassar. Meliputi Kecamatan Mamajang, Mariso, dan Tamalate.

Ia satu dapil dengan Ketua DPC PPP Makassar Busranuddin Baso Tika. Lantaran perolehan suaranya tinggi, Muliati lolos dan BBT akronim nama Busranuddin Baso Tika tumbang. BBT berada diurutan dua setelah Muliati.

"Ditolak karena perkara yang dilaporkan pelapor tidak terbukti," ujar Komisioner Bawaslu Makassar Zulfikarnain Tallesang kepada Tribun, Jumat (2/8/2019) soal hasil sidang kemarin.

Terpisah, Juru bicara (Jubir) Muliati, Rahman Hasanuddin, menyampaikan rasa syukur atas putusan Bawaslu Makassar yang menolak seluruh laporan LSM Perek kepada Muliati.

"Dari awal kami yakin bahwa apa yang dituduhkan si pelapor itu tidak benar," tegas Rahman, Jumat (2/8/2019).

Wakil Ketua GP Ansor Makassar ini menjelaskan bahwa Muliati telah mengikuti semua aturan dan itu dibuktikan dengan keputusan Bawaslu yang menolak seluruh gugatan pelapor.

"Pada akhirnya kebenaranlah yang menang," tegas Wakil Ketua DPC PPP Makassar itu.

Ia pun menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pengurus dan kader partai berlambang Kakbah atas supportnya untuk Muliati dalam menghadapi persoalan yang baru saja telah telah diputuskan Bawaslu.

"Kepada Pak Amir Uskara (Waketum DPP PPP), Pak Aras (Ketua PPP Sulsel), Ibu Andi Nurhidayati Zainuddin (Ketua WPP Sulsel), Pak Patris (Sekretaris PPP Makassar) dan seluruh kader PPP, kami ucapkan terima kasih atas atensi dan supportnya kepada Ibu Muliati," jelasnya.

Sebelumnya, Rahman, membantah Muliati masih berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN), saat maccaleg.

"Caleg PPP Muliati, telah mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai ASN pada Juli 2018 lalu," ungkap Rahman, Rabu (31/7/2019) kemarin.

Saat pertamakali mengajukan permohonan pengunduran diri, Muliati menyampaikan langsung kepada Kepala Bidang KB/KR Perwakilan BKKBN Sulsel.

Setelah mendapat persetujuan dari Kabid BKKBN Sulsel, Muliati kemudian meneruskan ke Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulsel.

Rahman juga tak membantah tudingan jika Muliati, masih sempat menerima gaji setelah mengajukan permohonan diri.

Namun menurutnya, hal itu disebabkan karena sistem penggajian tidak otomatis berhenti saat pengajuan surat pengunduran diri.

Ini ada proses, tidak otomatis berhenti gaji pada saat mengajukan surat pengunduran diri. Gaji baru berhenti saat sudah ada surat resmi dari Badan Kepegawain Negara (BAKN) yang diterima pihak BKKBN," tegas Rahman.

Terkait persoalan gaji yang diterima Muliati setelah terbit Surat Keputusan dari BAKN, telah dikembalikan ke Bendahara Kantor BKKBN Sulsel.

"Gaji Oktober-Desember 2018 dan Januari-Februari 2019 semua telah dikembalikan Ibu Muliati. Karena aturannya seperti itu setelah terbit surat dari BAKN," ujarnya.(*)

Langganan Berita Pilihan 
tribun-timur.com di Whatsapp 
Via Tautan Ini http://bit.ly/watribuntimur

Follow akun instagram Tribun Timur: