Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Ibu Kota Negara Pindah ke Kalimantan, Berapa Banyak ASN yang Ikut Pindah? Menpan: Semua ASN Pindah

Ibu Kota Negara Pindah ke Kalimantan, Berapa Banyak ASN yang Ikut Pindah? Menpan: Semua ASN Pindah

Editor: Waode Nurmin
SYAIFUL/HUMASPROV KALTIM
Ibu Kota Negara Pindah ke Kalimantan, Berapa Banyak ASN yang Ikut Pindah? Menpan: Semua ASN Pindah 

"Saya khawatir semangat untuk pindah ibu kota hanya ada dalam lima tahun ini. Itu yang saya khawatirkan. Kita dipaksa pindah, dipaksa groundbreaking, silakan. Tapi, di 2024 era bisa berubah dengan cepat," kata Nirwono Joga.

"Kita tak tahu apa yang menjadi prioritas pembangunan setelah 2024. Bisa saja, setelah 2024, program pemindahan ibu kota akan berhenti begitu saja," ujarnya mengimbuh.

Nirwono Joga mencontohkan pembangunan Pusat Pelatihan, Pendidikan dan Sekolah Olahraga Nasional di Hambalang di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang lebih dikenal dengan proyek Hambalang.

"Ini adalah proyek di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Begitu Pak SBY selesai, apalagi ditemukan banyak kasus, sampai sekarang, sudah lima tahun lebih, tidak ada yang melanjutkan proyek ini," kata Nirwono Joga.

Namun pengamat tata kota lain, Yayat Supriatna mengatakan pemindahan ibu kota "sudah tidak bisa ditunda-tunda lagi".

Yayat mengatakan di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, pembangunan ibu kota baru bisa diwujudkan.

"Pak Jokowi ini jarang bermain wacana. Kita punya kemampuan membangun jalan tol dalam waktu yang cepat. Membangun gedung-gedung di Meikarta, tujuh menara, dalam setahun bisa," kata Yayat Supriatna.

Ia mengatakan, dalam pembangunan fisik tidak akan ada masalah yang mengganjal.

"Kita sudah punya pengalaman dan kemampuan teknologi. Kita bisa membangun MRT, LRT, jalan tol... dari sisi pengalaman konstruksi fisik, kemampuan kita jauh lebih baik," katanya.

'Yakin bisa diwujudkan'

Bambang Brodjonegoro, Kepala Bappenas, lembaga yang ditugasi melakukan kajian dan perencanaan pemindahan ibu kota, mengatakan melihat pengalaman negara-negara lain, ia yakin pemerintah akan bisa memenuhi jadwal pembangunan ibu kota baru.

"Kami yakin, karena dari segi teknologi konstruksi, baik dari proyek infrastruktur di dalam negeri maupun pembangunan kota-kota baru di luar negeri, tampaknya membangun ibu kota baru dan memindahkan ibu kota lama jauh lebih cepat dibanding ketika Brasil memindahkan ibu kota dari Rio de Janeiro ke Brasilia," kata Bambang Brodjonegoro.

Nirwono Joga mengatakan dana Rp400 triliun lebih baik dipakai untuk membenahi Jakarta dan membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.
Nirwono Joga mengatakan dana Rp400 triliun lebih baik dipakai untuk membenahi Jakarta dan membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. (DOK NIRWONO JOGA)

"Bagi kami, melakukan pemindahan ibu kota tahap pertama dalam lima tahun ke depan sangat mungkin untuk dilakukan," katanya.

Biaya untuk membangun ibu kota baru di luar Jakarta diperkirakan sekitar Rp400 triliun.

Pengamat perkotaan, Nirwono Joga mengatakan, dana ini sebaiknya dipakai untuk membenahi Jakarta dan membangun sentra ekonomi.

"Lebih baik kita fokus ke pembenahan ibu kota Jakarta dengan segala persoalannya, kemudian dana yang ada dipakai untuk mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Jakarta, baik itu di Jawa maupun di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua," kata Nirwono Joga.

"Ini lebih realistis ... lebih baik membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru daripada menggunakan dana tadi untuk membangun satu tempat saja," katanya.

Presiden Jokowi mengumumkan pemindahan ibu kota dari Jakarta pada April lalu.

Dia mengatakan, memindahkan ibu kota bukan rencana baru.

Baca: Ibu Kota Negara Akan Pindah ke Kalimantan, Wapres JK Ingatkan Bekas Tambang & Kebakaran Lahan

Baca: Selamat Tinggal Mamuju dan Makassar, Presiden Jokowi Setujui Ibu Kota Negara Pindah ke Kalimantan

Baca: Presiden Jokowi Resmi Pilih Kalimantan, Ini 2 Kota Kandidat Terkuat Jadi Lokasi Ibu Kota Negara Baru

"Rencana ini sudah ada sejak zaman Presiden Soekarno. Di setiap era presiden, pasti muncul gagasan itu. Tapi wacana ini timbul tenggelam karena tidak pernah diputuskan dan dijalankan secara terencana dan matang," kata Presiden Jokowi.

Kajian yang dilakukan Bappenas menyebutkan Jakarta sudah tidak memadai lagi sebagai pusat pemerintahan karena antara lain rawan banjir, tanah turun dan muka air laut naik, kualitas air sungai 96% tercemar berat, kemacetan tinggi dan buruknya pengelolaan sistem transportasi.

Beberapa negara memindahkan ibu kota atau pusat pemerintahan dalam beberapa dekade terakhir, di antaranya Kazakhstan, yang memindahkan ibu kota dari Almaty ke Astana, Myanmar dari Yangoon ke Naypyidaw, Nigeria dari Lagos ke Abuja, dan Malaysia dari Kuala Lumpur ke Putrajaya.(kompas.com/bbc.com/indonesia)

Halaman 4/4
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved