Ibu Kota Negara Pindah ke Kalimantan, Berapa Banyak ASN yang Ikut Pindah? Menpan: Semua ASN Pindah
Ibu Kota Negara Pindah ke Kalimantan, Berapa Banyak ASN yang Ikut Pindah? Menpan: Semua ASN Pindah
Setidaknya, untuk membangun ibukota baru yang rencananya akan seluas 40.000 hektar, pemerintah memerlukan dana hingga 33 miliar dollar AS atau Rp 446 triliun.
(Tribun Kaltim)
 
Baca: Ibu Kota Negara Akan Pindah ke Kalimantan, Wapres JK Ingatkan Bekas Tambang & Kebakaran Lahan
Baca: Selamat Tinggal Mamuju dan Makassar, Presiden Jokowi Setujui Ibu Kota Negara Pindah ke Kalimantan
Baca: Presiden Jokowi Resmi Pilih Kalimantan, Ini 2 Kota Kandidat Terkuat Jadi Lokasi Ibu Kota Negara Baru
Dua Lokasi Kandidat Utama
Saat ini, terdapat dua lokasi yang menjadi kandidat kuat ibu kota baru, yaitu di kawasan Bukit Soeharto, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur serta Kabupaten Gunung Mas di Kalimantan Tengah.
Di tahap awal ibukota baru akan menampun 1,5 juta penduduk.
Perhitungan tersebut sudah termasuk perkiraan jumlah PNS pusat, pegawai legislatif, yudikatif, legislatif yang diperkirakan sebanyak 200.000 jiwa.
Sementara untuk aparat Polri dan TNI sekitar 25.000 jiwa.
Setidaknya, untuk membangun ibukota baru yang rencananya akan seluas 40.000 hektar, pemerintah memerlukan dana hingga 33 miliar dollar AS atau Rp 446 triliun.
Sebelumnya diberitakanBBC News Indonesia, Jokowi tahun ini akan mengumumkan sendiri lokasi yang akan menjadi pusat pemerintahan yang baru menggantikan Jakarta.
Dalam wawancara khusus dengan BBC News Indonesia, Bambang Brodjonegoro mengatakan lokasi tersebut hampir pasti berada di Kalimantan.
"Tahun ini penentuan lokasi, pengumumannya akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo sendiri. Tahun 2020 penentuan master plan (rencana induk) dan penyiapan lahan untuk proses konstruksi," kata Bambang Brodjonegoro.
"Tahun 2021 diharapkan ada groundbreaking ibu kota baru. Tahun 2024 diharapkan sudah bisa dimulai pemindahan ibu kota tahap pertama," kata Bambang Brodjonegoro.
Namun, pengamat perkotaan Nirwono Joga berpendapat jadwal yang ditetapkan pemerintah ini "terburu-buru".
Ia melihat belum ada persiapan yang benar-benar matang dari semua pihak untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta.

 
			
 
						
					 
						
					 
						
					 
						
					 
						
					 
				
			 
											 
											 
											 
											 
											