Anggaran Pilwali 2020 Membengkak, Berikut Penjelasan Ketua KPU Makassar

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Anggaran Pemilihan Wali kota (Pilwali) Makassar, 23 September 2020 mendatang dipastikan membengkak. Bila dibandingkan pelaksanaan Pilwali 2014 dan 2018.

"Tahun lalu kan Rp 60 miliar, tahun ini pasti lebih besar anggarannya karena kita harus punya logistik baru, dan itu kebijakan baru," tegas Ketua KPU Makassar, M Farid Wajdi, Rabu (24/7/2019).

Logistik baru yang dimaksud, kata Farid, di antaranya pengadaan kotak dan bilik suara yang terbuat dari karton dupleks.

Baca: Satpol PP Kota Makassar Bongkar Puluhan Lapak PK5 di Jl Hertasning Baru

Baca: Dinas Sosial Kota Makassar Ambil Bagian pada Peringatan Hari Anak Nasional

Baca: KPU Makassar Pastikan Anggaran Pilwali 2019 Lebih Besar

"Seperti yang digunakan di Pemilu serentak 2019," kata Farid.

Farid menjelaskan, kotak aluminium sudah tidak layak pakai dan sebagian telah hilang. Aluminium itu terakhir digunakan di pilkada 2014.

"Sekarang kita pakai dupleks dan pastinya dianggarkan ulang. Ini berdampak di materi anggaran," jelasnya.

Pada Pemilu 2018, Pilwali dan Pilgub Sulsel digelar serentak, sehingga anggaran Pilgub dan Pilwali Makassar disatukan.

"Sekarang tidak lagi. Jadi semua anggaran Pilwali hibahnya dari pemkot," tegas Farid.

Hanya saja, Farid belum mau membeberkan nomimal anggaran pelaksanaan Pilwali 2020 yang KPU minta.

Namun ia mengakui jika jumlah pasangan calon wali kota dan wakil wali kota pada Pilwali Makassar 2020 paling banyak tujuh pasangan.

"Yang sulit ditebak itu pencalonan perseorangan. Ini dampaknya besar dalam anggaran karena harus verifikasi dukungan. Ini mahal, verifikasinya juga sulit," katanya.

"Jadi proyeksi kami adalah lima pasangan calon melalui parpol, tiga independen," kata Farid.

Farid mengatakan, pembahasan anggaran Pilwali Makassar belum selesai ia bahas di internal.

"Kita berharap selesai minggu ini karena kita buru pembahasan anggaran perubahan di DPRD," tegas Farid.

Diketahui, anggaran Pilwali Makassar 2018 sekitar Rp 60 miliar. Namun angka itu sangat dimungkinkan naik. Karena itu, KPU Makassar dalam drafnya mencantumkan nominal Rp 75 miliar.

"Belum final itu masih kami konsolidasikan," kata Komisioner KPU Makassar Gunawan Mashar belum lama ini.(*)

Laporan Wartawan tribuntimur.com/ Abdul Azis Alimuddin

Baca: Catat Jadwal dan Link Resmi Pengumuman SIMAK UI, Jalur Terakhir Kuliah di Universitas Indonesia

Baca: Pendaftaran Ulang Maba UMI Dibuka Sampai 9 Agustus 2019, Hari Pertama Capai 792 Orang

Baca: 6.004 Peserta Ujian TPA Jalur Mandiri UNM, Dibuka Juga Jalur Penghafal Alquran dan Jalur Prestasi

Baca: Bakal Calon Wali Kota Makassar Gagal di Uji Kompetensi Capim KPK, Cek Nama yang Lolos & dari Sulsel

Baca: 12 Tokoh Perempuan Ikut Uji Kompetensi Calon Pimpinan KPK, Siapa Saja Mereka? Ada dari Sulsel

Baca: ILC TV One Tadi Malam, Untuk Pertama Kalinya KPK Kalah di Mahkamah Agung Tersangka Korupsi Bebas

Langganan Berita Pilihan 

tribun-timur.com di Whatsapp 
Via Tautan Ini http://bit.ly/watribuntimur

Follow akun instagram Tribun Timur:

Baca: Cari Powerbank Bagus Harga Rp 100 Ribuan, Produk Redmi Berdaya 10.000mAh, 18 Watt dan Cepat Diisi

Baca: Dukung PSM Juara, Dg Uki Minta Suporter Satu Suara di Mattoanging

Baca: Tetangga Kaitkan Hal Mistis Ini pada Malam Sebelum Kakek di Gowa Tewas Tenggelam Bersama 2 Cucunya

Baca: Persija Beri Isyarat Depak Pemain, Nama Mantan Bek PSM Makassar Masuk Daftar?

Baca: Jelang Pendaftaran CPNS 2019 dan PPPK 2019, BKN Imbau Masyarakat Hati-hati Beli Buku Latihan Soal