Hak Angket DPRD Sulsel

Kadir Halid Sebut Pencopotan Hatta Terkesan Terndensius

"Jika hanya laporan BAP dari bawahannya dijadikan acuan dasar pencopotan, maka inspektorat melakukan pemeriksaan dengan tendensius dan memang mencari

Kadir Halid Sebut Pencopotan Hatta Terkesan Terndensius
hasan/tribun-timur.com
Sidang Angket DPRD Sulsel, Selasa (23/07/2019) 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Ketua Pansus Angket DPRD Sulsel, Kadir Halid menilai pencopotan Muhammad Hatta dari Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Pemprov Sulawesi Selatan, terkesan tendensius.

Dari keterangan Hatta saat sidang Angket DPRD Sulsel, Selasa (23/07/2019), kata Kadir, ia tidak diberi ruang oleh Inspektorat untuk klarifikasi atas tudingan terhadap dirinya hingga dicopot.

"Jika hanya laporan BAP dari bawahannya dijadikan acuan dasar pencopotan, maka inspektorat melakukan pemeriksaan dengan tendensius dan memang mencari kesalahan Hatta," tegasnya.

 Atasi Hipotermia, Pendaki Cewek di Rinjani Disetubuhi? Berikut Fakta Harus Diketahui

Bupati Luwu Timur Minta Kades Optimalkan Dana Desa

VIRAL! Kisah 7 Anak SD-SMP Patungan Nabung Selama 10 Bulan untuk Beli Hewan Qurban

Selain pencopotan, Kadir Halid menduga Hatta dalam jabatanya Kabiro Umum dan Perlengkapan Pemprov Sulsel mendapat terkanan.

Hal itu mencuat pada penggunaan dana APBD untuk kegiatan Fakultas Kehutanan Unhas yang Biro Umum dan Kelengkapan.

Dimana Hatta selaku Kabiro harus menanggulangi semua biaya kegiatan tersebut, meskipun bukan dari kegiatan Pemprov.

"Muncul ada kegiatan bukan dari biro umum,tapi dipaksa untuk diselesaikan. Seperti kegiatan Prof Yusran sebanyak 90 juta, di Hotel Rinra, atas nama Gubernur," tegasnya.

Sebelumnya, Hatta mengaku pimenanggulagi biaya seluruh kegiatan itu, setelah mendapat nota pembayaran yang diserahkan oleh Staf Prof Yusran, Ketua Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D).

 Atasi Hipotermia, Pendaki Cewek di Rinjani Disetubuhi? Berikut Fakta Harus Diketahui

Bupati Luwu Timur Minta Kades Optimalkan Dana Desa

VIRAL! Kisah 7 Anak SD-SMP Patungan Nabung Selama 10 Bulan untuk Beli Hewan Qurban

"Karena mengatasnamakan perintah pimpinan (Gubernur) kita layani," kata Hatta.

Itupun kata Hatta, penyampaian biaya atas tanggunan Pemprov usai kegiatan digelar.

Meski demikian, Hatta mengakui jika yang dilakukan itu tidak sesuai prosedur dan bertolak belakang dengan mekanisme penggunaan APBD.

Tetapi karena mengatasnamakan Gubernur Sulsel, Hatta mengaku tidak bisa menolak dan harus menuruti perintah pimpinan. (*)

Follow akun instagram Tribun Timur:
Silakan Subscribe Youtube Tribun Timur:

Penulis: Hasan Basri
Editor: Ansar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved