OPINI - Neraca Pangan

Indeks Ketahanan Pangan (IKP), Badan Ketahanan Pangan Kementan, tahun 2018 dirilis hasilnya yang menunjukkan bahwa mayoritas kabupaten dan kota sudah baik keadaannya.

Baca: Dinas Perdagangan dan Dekranasda Makassar Pelatihan Anyaman Bambu

Namun masih lebih dari 20 persen kabupaten (81) dan kota (7) yang masih perlu mendapat prioritas penanganan kerentanan pangan yang komprehensif.

Selain patut dicatat bahwa baik pada tingkat kabupaten maupun pada tingkat kota, capaian skornya sangat timpang.

Kabupaten Tabanan mencatat skor sebesar 88,30 sedangkan Kabupaten Nduga hanya mencapai skor 7,38. Kota Denpasar mencatat skor 92,81 sedangkan Kota Subulussalam hanya mencapai 21,50.

Capaian pada IKP mengindikasikan bahwa secara individual baik kabupaten maupun kota, tidak sepatutnya dibiarkan mengandalkan sendiri kemampuan daerahnya untuk meningkatkan ketahanan pangannya.

Ketahanan pangan, terutama dalam makna pemenuhan kebutuhan pangan rumah tangga, sepatutnya menjadi permasalahan pokok wilayah (provinsi) atau bahkan lintas provinsi.

Terdapat permasalahan sistem pengelolaan kebutuhan pangan secara wilayah pada skala provinsi yang harus dikembangkan secara lebih strategis.

Dalam kaitan ini, wawasan konektivitas antar kabupaten dan kota dalam suatu provinsi bahkan lintas provinsi harus mampu dikedepankan.

Baca: Personel TMMD ke-105 Sinjai Ajari Sikap Nasionalis ke Siswa Pedalaman di Sinjai

Untuk maksud tersebut, secara keseluruhan masing-masing kabupaten dan kota dituntut agar mampu menyusun neraca pangannya sendiri.

Sedemikian rupa sehingga tercermin jelas dari waktu ke waktu unsur-unsur pangan yang menjadi kebutuhan mendesak di daerahnya.

Sejauh ini, Badan Ketahanan Pangan di daerah masih lebih banyak menggunakan pendekatan ketersediaan (FAA) dan lebih terkait atau dikaitkan dengan potensi sektor pertanian di masing-masing daerah.

Padahal sudah sejak lama dipahami bahwa pangan yang menjadi kebutuhan rumah tangga tidak hanya terkait dengan keberadaan sektor pertanian.

Bahkan mungkin saja tidak banyak, untuk tidak mengatakan tidak ada Badan Ketahanan Pangan di daerah yang memantau dan mendata perkembangan pola konsumsi pangan di daerahnya.

Memang terlihat secara jelas bahwa masalah ketahanan pangan di daerah lebih merupakan penjumlahan permasalahan ketimbang mengedepankan permasalahan yang sejatinya bersifat menyeluruh dan terintegrasi.

Hal di atas, juga disebabkan karena kebijakan, strategi dan program ketahanan pangan masih lebih merupakan cetak biru yang menjadi arahan secara nasional.

Baca: HMJ Syariah Gelar Bedah Film Gerakan Mahasiswa