Ikatan Keluarga Adolang Layangkan Surat Terbuka untuk Bupati Majene

Syarif menambahkan, Pemkab Majene juga belum sepenuhnya melaksanakan amanah Permendes Nomor 1 Tahun 2015 tentang kewenangan desa.

Kewenangan yang dimaksud terkait hal asal usul yang menjadi rujukan desa membentuk lembaga adat.

Sebab hingga kini belum ada regulasi seperti Peraturan Bupati sebagai tuntunan regulasi tersebut.

"Ini satu bukti ada aturan undang-undang yang belum sepenuhnya dilaksanakan, tetapi di lapangan sudah berjalan," katanya.

"Sehingga menimbulkan konflik seperti yg terjadi di wilayah Adolang khususnya Desa Betteng," pungkasnya.

Terkait hal itu, Bupati Majene Fahmi Massiara menyampaikan, kedua pihak telah dipertemukan beberapa waktu lalu.

Itu berlangsung di ruang rapat bupati dan dihadiri Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Andi Amriana Chairani sebagai moderator pertemuan.

Kata Fahmi, ia hanya berkapasitas sebagai pemerintah daerah yang mengakomodir serta berada di tengah kedua pihak.

Tanpa ada keberpihakan pada kelompok manapun.

Terkait pengukuhannya sebagai Maraqdia Malolo, Fahmi mengatakan, hal itu tanpa persetujuan.

Serta tak pernah dilakukan konsultasi sebelumnya.

Fahmi meminta pemberian gelar Maraqdia Malolo itu dihilangkan dari agenda kegiatan. (Tribun Majene.com)

Laporan Wartawan Tribun Timur, @edyatmajawi

Langganan Berita Pilihan 
tribun-timur.com di Whatsapp 
Via Tautan Ini http://bit.ly/watribuntimur

Follow akun instagram Tribun Timur: