Warga Pantai Bahari Ingin Pembangunan Jembatan Gantung Dipercepat, Dinas PTSP Jeneponto Perlambat

Akses jembatan ini akan menghubungan Lingkungan Ujung Bori dengan Lingkungan Kalerungan, Kelurahan Pantai Bahari

Penulis: Ikbal Nurkarim | Editor: Imam Wahyudi
ikbal/tribunjeneponto.com
Plt Lurah Pantai Bahari, Kecamatan Bangkala Jeneponto Muhammad Nasir 

TRIBUNJENEPONTO.COM, BANGKALA - Pelaksana tugas Lurah Pantai Bahari, Kecamatan Bangkala, Jeneponto, Muhammad Nasir harap rencana pembangunan jembatan gantung di wilayahnya dipercepat.

Hal itu ia katakan saat ditemui TribunJeneponto.com di kediamannya, Selasa (9/7/2019) siang.

Menurutnya, jembatan gantung ini sangat dibutuhkan oleh warganya.

Baca: Dinas PTSP Jeneponto Disebut Persulit Warga Mengurus Surat Izin Lingkungan

Baca: Lowongan Kerja BUMN PT PLN Rekrut Karyawan Cek Info Resminya IPK Minimal 3.0 Berakhir 22 Juli

"Kami sangat membutuhkan akses jembatan ini, dan jika ini terpenuhi tentu keinginan warga disini selama puluh-puluh tahun dapat terwujid," kata Muhammad Nasir.

"Saya asli orang Pantai Bahari dan kami sangat membutuhkan akses jembatan ini," jelasnya.

Akses jembatan ini akan menghubungan Lingkungan Ujung Bori dengan Lingkungan Kalerungan, Kelurahan Pantai Bahari dan bisa tembus ke Desa Punagaya.

"Untuk dua lingkungan itu, ada lebih 300 warga dan disebelah juga terdapat satu sekolah dasar," sambungnya.

Ia menambahkan, akibat tidak adanya akses jalan anak sekolah hingga warga yang ingin ke kantor desa bahkan ke sekolah tingkat SMP dan SMA, sehingga harus menggunakan perahu, bisa juga menggunakan sepeda motor namun jaraknya cukup jauh.

"Kalau tinggi air (sungai), anak sekolah tidak bisa menyebrang pakai perahu karena arusnya yang deras," tuturnya.

Terkait pembebasan lahan, ia mengaku lahan yang digunakan yakni milik pemerintah.

"Lahannya inikan lahan pemerintah, jadi tidak ada masalah persoalan lahan, kalaupun ada lahan yang terkena dampak pembangunan maka warga sendiri yang akan ganti rugi mengingat ini untuk kepentingan bersama," tandasnya.

Sebelumnya, perwakilan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XIII Makassar, Firman mengatakan pembangunan jembatan tertunda karena Dinas PTSP Jeneponto belum keluarkan izin.

Padahal izin tersebut akan menjadi rujukan untuk mengurus dokumen berikutnya yakni Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

"Izin lengkap untuk dinas PTSP. Pemkab yang minta, PTSP yang tunda-tunda. Padahal izin lingkungan ini baru awal, dipakai untuk cari izin mendirikan bangunan," kata Firman.

Sementara itu, Kasi Prizinan Dinas PTSP Jeneponto, Rimah menjelaskan pihaknya hanya ingin melakukan tertib administrasi.

"Kita masih membutuhkan legalitas lahan meskipun lurah telah membuat surat pernyaataan. Untuk menghindari adanya komplain dari masyarakat gara-gara legalitas lahan belum lengkap," kata Rimah beberapa waktu lalu. (TribunJeneponto.com)

Laporan Wartawan TribunJeneponto.com @ikbalnurkarim

Sumber: Tribun Timur
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved