OPINI

OPINI - Menyoal PPDB Zonasi

Aturan sistem zonasi yang kaku juga membuat calon peserta didik di daerah perbatasan dihadapkan pilihan sulit.

OPINI - Menyoal PPDB Zonasi
tribun timur
Guru SMP IT Wahdah Islamiyah 

Mulai dari perbedaan kualitas guru, sarana dan prasarana, keterjangkauan teknologi informasi dan infrastruktur.

Pendidikan merupakan hak warga negara yang harus diberikan secara optimal oleh negara.

Implementasinya, negara harus memastikan pembangunan infrastruktur dan suprastruktur pendidikan terwujud secara merata di seluruh daerah.

Begitupun dengan kualitas pendidik yang berkualitas harus merata di seluruh Indonesia.

Baca: Polwan Polres Palu Tabur Bunga untuk 11 Polisi yang Gugur Saat Tsunami

Baca: Banjir Rusak Infrastruktur di Wajo, Masyarakat Sabbangparu Lakukan Ini

Pemerintah berkewajiban memenuhi segala keperluan dan kebutuhan mendasar bagi setiap warga negara Indonesia seperti pendidikan, kesehatan dan keamanan secara optimal.

Lebih jauh dari itu, bukan hanya sekedar memberikan pelayanan yang baik dengan cara sistem zonasi yang diterapkan pada PPDB tahun ini.

Tapi harus memastikan lebih dalam tentang hakikat dan tujuan pendidikan nasional.

Hal ini telah jelas dalam UUD 1945 Pasal 31 (ayat 3) tentang kewajiban pemerintah mengadakan sistem pendidikan nasional yang bertujuan melahirkan warga negara yang cerdas, beriman dan berakhlak mulia.

"Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan UU."

Serta dalam pasal 31 (Ayat 5) UUD 1945 dijelaskan bahwa: "Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahtraan umat manusia."

Halaman
1234
Editor: Aldy
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved