Kadis Pendidikan Makassar: Sekarang, Anak Tukang Becak Bisa Sekolah di SMAN 1

Senin, 1 Juli 2019 19:27

fahrizal/tribun-timur.com

Kepala Dinas Pendidikan Makassar, Abdul Rahman Bando.

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Penerapan sistem zonasi murni pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019 menimbulkan pro kontra.

Pihak yang setuju tentulah yang rumahnya dekat dari sekolah. Apalagi jika sekolah favorit.

Sebaliknya, yang rumahnya jauh, kehilangan kesempatan menimba pendididikan di sekolah negeri. Meski nilai ujian nasionalnya tinggi.

Zonasi murni memang mengabaikan nilai ujian nasional. Yang diterima adalah yang jarak rumahnya paling dekat.

Cari Sandal, Bocah 4 Tahun Hilang di Sungai Balambano Luwu Timur

Kalah dari Bhayangkara FC, Persib Diteriaki Bobotoh Tim Butut, Ini Pembelaan Pelatih Robert Alberts

Meski ada jalur prestasi akademik dan non akademik, namun kuotanya sangat sedikit.

Diwawancara tribun di ruang kerjanya, Senin (1/7/19) siang, Kepala Dinas Pendidikan Makassar, Abdul Rahman Bando, mengatakan memang butuh waktu agar sistem zonasi murni ini dapat diterima seluruh masyarakat.

Waktu dimaksud adalah hingga pemerintah memperbanyak sekolah yang dapat menjangkau semua pemukiman.

Penolakan yang terjadi karena jumlah sekolah memang masih sedikit, sehingga warga yang rumahnya jauh dari sekolah tidak bisa masuk sekolah negeri.

Billy Syahputra Ungkap Warisan sang Kakak Dicuri Rp 1,5 Miliar, Hanya 5 Orang ini Tahu PIN ATM Olga

Blak-Blakan Fairuz A Rafiq Sebut Galih Ginanjar Diperbudak Barbie Kumalasari, Berlutut & Cium Kaki

"Insya Allah, pelan-pelan kita akan perbanyak sekolah. Membangun sekolah-sekolah baru di titik-titik pemukiman yang jauh dari sekolah yang sudah ada," ujarnya.

Menurutnya, PPDB sistem zonasi murni, selain menghilangkan stigma sekolah unggulan atau favorit, juga sangat memenuhi azas keadilan.

"Dulu mana ada anak tukang becak, anak buruh bangunan yang sekolah di SMAN 1 atau SMPN 6 yang merupakan sekolah tujuan anak pejabat atau orang berada. Padahal, rumah mereka sangat dekat dari sekolah tersebut," ujar birokrat asal Enrekang ini.

"Sekarang, mau anak tukang becak, buruh bangunan, pejabat, orang kaya, anaknya pintar atau tidak, berhak sekolah di SMAN 1 atau SMPN 6 jika memang rumahnya dekat dari sekolah tersebut. Ini sangat adil, karena semua warga punya kesempatan yang sama," tambahnya. (tribun-timur.com)

Laporan Wartawan tribun-timur.com @Fahrizal_syam

Langganan Berita Pilihan
tribun-timur.com di Whatsapp
Via Tautan Ini http://bit.ly/watribuntimur