Evaluasi Tanam Bawang Putih, Kementan, DPR, KPK, KPPU & Importir Wujudkan Swasembada 2021

Kementerian Pertanian (Kementan) telah menetapkan peta jalan menuju swasembada bawang putih di tahun 2021. Tahun 2018 hingga 2020 fokus memproduksi be

Evaluasi Tanam Bawang Putih, Kementan, DPR, KPK, KPPU & Importir Wujudkan Swasembada 2021
Humas Kementan
Evaluasi Tanam Bawang Putih, Kementan, DPR, KPK, KPPU & Importir Wujudkan Swasembada 2021. 

“Jadi butuh lahanya sedikit, makanya kita kejar karena potensi tersedia luar biasa yaitu lahan, benih, dan sumberdaya manusia semuanya ada. Kita tinggal bergerak bersama-sama,” katanya.

Tahun 2019 ini, Kementan telah berhasil menggerakan 110 kabupaten dalam mengembangkan bawang putih. Daerah yang sudah eksis selama ini seperti Temanggung dan Sembalun dan masih banyak daerah lainnya seperti Sukabumi, Cianjur, Bandung, Tegal, Magelang, Karanganyar, Malang, Batu. Daerah di luar Jawa pun banyak yakni Solok, Enrekang, Karo, Humbang Hasudutan, Kerinci, Merangin, Minahasa Selatan, Bantaeng dan daerah lainnya.

“Kami juga optimis ini bisa diwujudkan swasembada karena semangat importir untuk menjalankan wajib tanam sangat kompak dan membentuk asosiasi sebagai wadah bersama untuk mengatasi kendala-kendala lapangan. Bahkan diusulkan wajib tanam menjadi 10 persen juga semangat,” beber Suwandi.

“Sanksi bagi importir yang tidak melaksanakan wajib tanam adalah diblacklist dan bahkan ada tindakan hukum bagi importir yang melanggar aspek lainnya. Jumlah importir yang diblaklist hingga saat ini sebanyak 74 importir,” terangnya.

Layanan RIPH Berintegritas

Suwandi menyebutkan sesuai Arahan Menteri Pertanian Andi Amra Sulaiman, Kementan menjamin guna memperlancar penerbitan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) dan pelaksanaan wajib tanam bawang putih 2019. Sebab, seluruh layanan proses penerbitan RIPH dilakukan secara professional, berintegritas dan tidak dipungut imbalan biaya sehingga RIPH diterbitkan setelah selutuh persyaratan dipenuhi.

“Proses administrasi permohonan RIPH kami lakukan secara online. Jadi kami menghimbau para importir agar tidak menggunakan jasa perantara, backing, calo dan atau jasa pihak-pihak yang hanya akan merugikan importir sendiri,” sebutnya.

“Apabila ada pihak-pihak tertentu yang mengatasnamakan kami, di mana menjanjikan bisa membantu memperlancar penerbitan RIPH dan meminta imbalan, itu adalah tidak benar dan agar dilaporkan kepada pihak berwajib. Satgas Pangan Mabes Polri siap membantu memproses cepat hal ini,” sambungnya.

Di tempat yang sama, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Viva Yoga Mauladi menegaskan pihaknya mendukung penuh kerja keras Menteri Pertanian Andi Amran yang menargetkan tahun 2021 swasembada bawang putih. Oleh karena itu, Komisi IV DPR RI mendukung penambahan anggaran Kementan tahun 2020 khususnya untuk pengembangan tanaman bawang putih.

“Alasanya karena kami dari Komisi IV DPR RI merasa prihatin bahwa sebanyak 97 persen kebutuhan bawang putih dipenuhi dari impor. Padahal tahun 1995-1995 Indonesia tidak impor, karena swasembada. Makanya Komisi IV mendukung 2021 itu harus swasembada,” ujarnya.

Halaman
123
Editor: Rasni
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved