Penangguhan Penahanan Soenarko Dijamin Dua Jenderal Besar, Bagaimana dengan Nasib Kivlan Zein?

TRIBUN-TIMUR.COM-Penangguhan penahanan mantan Danjen Kopassus, Mayjen (Purn) TNI Soenarko akhirnya dikabulkan Kepolisian Republik Indonesia.

Soenarko mendapat jaminan dari dua jenderal besar, yakni Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan.

Soenarko telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan kepemilikan senjata api ilegal pada Mei 2019 dan ditahan di Rutan POM Guntur, Jakarta Selatan.

Baca: WADUH Diungkap Gatot Nurmantyo 2 Instansi Pemerintah Fasilitasi Kasus Senjata Selundupan Soenarko

Baca: TRIBUNWIKI: Soenarko Jadi Trending Topic Google karena Disebut Makar, Siapa Dia? Ini Profilnya

Baca: Sosok dan Peran Tak Terduga Kivlan Zein, Habil Marati, Sofyan Jacob, Soenarko Tersangka Kasus Makar

"Penjaminnya adalah Bapak Panglima TNI dan Pak Menko Kemaritiman Pak Luhut," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (21/6/2019).

Polri menilai, selama proses penyidikan, Soenarko bersikap kooperatif.

Hal ini menjadi salah satu pertimbangan penyidik dalam mengabulkan penangguhan penahanan Soenarko.

"Penyidik memiliki pertimbangan bahwa dalam proses pemeriksaan yang dilakukan penyidik dan Pak Soenarko cukup kooperatif. Beliau menyampaikan semua terkait menyangkut suatu peristiwa yang beliau alami sendiri," ujar Dedi.

Selain itu, lanjut Dedi, Soenarko telah berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, tidak menghilangkan barang bukti, dan tidak akan melarikan diri.

Meski penangguhan penahanan Soenarko dikabulkan, Polri mengatakan bahwa kasus Soenarko akan tetap diusut.

Dedi memastikan proses penanganan kasusnya akan dilakukan sesuai prosedur.

DIkutip dari Kompas.com, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto membeberkan alasannya menjadi penjamin Soenarko.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Sisriadi menjelaskan, pertimbangan permintaan penangguhan penahanan antara lain rekam jejak Soenarko dan ikatan moral antara prajurit TNI yang masih aktif dan purnawirawan.

"Ada beberapa pertimbangan yang mendasari permintaan penangguhan penahanan tersebut, yaitu pertimbangan aspek hukum, pertimbangan tentang rekam jejak Mayjen TNI (Purn) Soenarko selama berdinas di lingkungan TNI maupun setelah purnawirawan dan pertimbangan ikatan moral antara prajurit TNI dengan purnawirawan," ungkap Sisriadi melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat (21/6/2019).

Beda nasib dengan Kivlan Zen

Keputusan yang diberikan Polri untuk permohonan penangguhan penahanan Soenarko berbeda dengan permohonan sama yang diajukan Mayjen (Purn) TNI Kivlan Zen.

Polri belum mengabulkan permohonan penangguhan penahanan Kivlan dengan alasan yang bersangkutan tidak kooperatif.

"Untuk Pak KZ, ada pertimbangan penyidik juga, baik secara obyektif maupun secara subyektif.

Salah satunya ada hal yang tidak koorporatif menyangkut masalah pokok perkara yang saat ini sedang didalami oleh penyidik," kata Dedi.

Pesan Soenarko Sebelum 'Bebas'

Mantan Danjen Kopassus Mayjen TNI (Purn) Soenarko sempat bertemu mantan Kepala Staf Kostrad Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen sebelum bebas dari Rutan Pomdam Jaya Guntur, Jakarta Selatan, Jumat (21/6/2019).

Kuasa hukum dari tim Advokat Senopati-08 Ferry Firman Nurwahyu mengatakan kliennya ditahan di rumah tahanan (rutan) yang sama tapi di kamar berbeda dengan Kivlan Zen.

Dalam perbincangan yang singkat itu, Ferry mengatakan Soenarko menyampaikan dua pesan kepada Kivlan Zen.

“Ya untuk lebih berhati-hati dalam berbicara. Supaya tidak menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Kemudian hati-hati juga dengan tamu-tamu yang tiba-tiba merekam dan diviralkan.

Seperti kemarin kan Pak Soenarko juga tidak tahu kalau ada yang merekam dan memviralkan karena kan ada yan bertanya kalau di KPU putusan seperti ini, nah beliau kan spontan saja menjawab,” kata Ferry.

Sebelum bebas dari Rutan Guntur, sebanyak 102 purnawirawan TNI-Polri menjamin penangguhan penahanan Soenarko termasuk Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Menteri Kordinator Bidang Kemaritiman Jenderal TNI (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan.

Ferry menjelaskan tidak ada pengawasan khusus terhadap kliennya.

Namun ia tidak tahu jika memang ada pihak tertentu yang mengawasi.

Baca: Ucapkan Selamat Ulang Tahun Jokowi, Gubernur Sulsel Berbalas Cebong dan Kampret dengan Netizen

Baca: Sosok dan Peran Tak Terduga Kivlan Zein, Habil Marati, Sofyan Jacob, Soenarko Tersangka Kasus Makar

“Oh tidak ada. Tapi entah ada pihak tertentu yang mengawasi, mengamati segala macam saya tidak tahu. Mudah-mudahan tidak ada,” kata Ferry.

Ferry mengatakan dalam surat pemberitahuan penangguhan penahanan yang diterimanya, kliennya tidak dikenakan wajib lapor.

Namun kliennya yang masih berstatus tersangka akan hadir jika sewaktu-waktu kliennya diperlukan dalam proses penyidikan.

"Jadi apabila sewaktu waktu misalkan kami mendapatkan telepon kami akan hadirkan Pak Soenarko," kata Ferry.(*)

Langganan Berita Pilihan tribun-timur.com

di Whatsapp Via Tautan Ini http://bit.ly/watribuntimur

Dapatkan news video terbaru di kanal YouTube Tribun Timur:

Follow juga akun Instagram tribun-timur.com:

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Penangguhan Penahanan Soenarko, Dijamin Pejabat hingga Beda Nasib dengan Kivlan Zen...", https://nasional.kompas.com/read/2019/06/22/06421031/penangguhan-penahanan-soenarko-dijamin-pejabat-hingga-beda-nasib-dengan. 
Penulis : Devina Halim
Editor : Inggried Dwi Wedhaswary