3 Mahasiswa Unhas Teliti 'Pesulap', Dobrak Kastanisasi Buton Agar Jadi Kabupaten HAM

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Tiga mahasiswa Universitas Hasanuddin (Unhas) menliti tentang sosial humaniora dengan judul Pesulap (Pejuang suku laporo): Mendobrak kastanisasi guna mentransformasi Buton menjadi kabupaten HAM"

Ketiga mahasiswa Unhas tersebut adalah Agung Syaputra (Jurusan Ilmu Hukum Angkatan 2017), Nurul Zashkia (Jurusan Ilmu Hukum Angkatan 2017), dan Rifda Aprilia Rusfayanti (Jurusan Hukum Administrasi Negara Angkatan 2018).

Dibawah bimbingan Birkah Latif SH, MH, LL M, penelitian ini sudah dimulai sejak Maret 2019. Adapun pelaksanaan pengumpulan data sejak 17 hingga 24 April 2019.

Baca: 240 Mahasiswa PK Unhas Angkatan 58 KKN di Takalar

Baca: Mahasiswa Unhas Terapkan Sidrabamu untuk Budidaya Cabai, Sistem Drainase Bawah Permukaan

Baca: Lima Mahasiswa Unhas Gunakan Pendekatan Seni Atasi Bencana Banjir

"Secara keseluruhan kamu membutuhkan waktu 3 bulan hingga tahap finishing," tutur Agung Syaputra yang masuk dalam tim Pesulap kepada Tribun Timur, Kamis (20/6/2019).

Ia mengatakan lokasi penelitiannya dilakukan di tiga kelurahan yakni Kelurahan Laburunci, Awainilu, dan Kombeli, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara.

"Penelitian ini meneliti tentang suku Laporo, salah satu suku yang ada di kabupaten Buton. Suku ini terstigma oleh masyarakat sebagai suku yang termarginalkan (semacam buruh atau kata kasarnya budak) sejak zaman dahulu," tuturnya.

Namun, sambungnya saat ini banyak orang-orang dari suku tersebut yang sudah mulai bangkit.

"Contohnya untuk pertama kalinya, saat ini Buton dipimpin oleh seorang bupati yang berasal dari Suku Laporo. Di luar dari usaha kebangkitan masyarakat Suku Laporo, sampai saat ini suku tersebut masih saja dianggap sebelah mata," tambahnya.

Setelah melakukan penelitian seminggu lamanya, alhasil mereka mendapatkan fakta yang tak terduga.

"Ternyata di Buton itu tidak ada yang namanya kastanisasi," kata Agung Syaputra.

Dalam artian, kastanisasi tersebut tidak dibentuk oleh pemerintah pada zaman dahulu.

Melainkan hanya karna interaksi sosial, di mana suku Laporo adalah suku yang tekun dan ulet.

Sehingga, mereka mau kerja apa saja tanpa ada rasa gengsi.

"Hal ini lah yang kemudian kami perjuangkan untuk melakukan rekonstruksi berpikir orang-orang di sana bahwa, kita adalah sama," jelas Agung.

Menurutnya, perlakuan pembedaan dan stigma buruk terhadap suatu suku itu hendaknya tidak terjadi.