Sengketa Pilpres di MK

Prabowo Mau MK Diskualifikasi 01 Ini Pandangan Prof Laica & Reaksi Tim 02 Permohonan Disebut Skripsi

Prabowo Mau MK Diskualifikasi 01 Ini Pandangan Prof Laica & Reaksi Tim 02 Permohonan Disebut Skripsi

Prabowo Mau MK Diskualifikasi 01 Ini Pandangan Prof Laica & Reaksi Tim 02 Permohonan Disebut Skripsi

TRIBUN-TIMUR.COM - Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Periode 2003-2008, Prof Laica Marzuki, memberi pandangan terkait barang bukti yang diajukan Tim Hukum Prabowo Subianto - Sandiaga di Mahkamah Konstitusi.

Salah satu tuntutan Prabowo - Sandi adalah meminta pasangan 01 Jokowi - Maruf Amin didiskualifikasi sebagai kontestan Pilpres 2019.

Apa Kabar Indonesia Malam TV One menampilkan Prof Laica Marzuki sebagai salah satu narasumber via teleconference pada Jumat (14/6/2019) malam.

"Bagaimana Prof dengan barang bukti dan pernyataan ketidaknetralan intlejen, polisi, dan anggaran yang diajukan pemohon 02?" tanya presenter.

"Pertama-tama kita harus menyadari bahwa Mahkamah Konstitusi itu adalah bagian dari kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mandiri. Apa artinya? MK dalam menangani mengadili memutus perkara ini dia berpegang pada keyakinannya pada kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mandiri," kata pakar hukum dari Universitas Hasanuddin Makassar ini via sambungan telepon.

"Ketika suatu putusan pengadilan seperti halnya MK itu ada bagian menyangkut fakta. Segala tuduhan gugatan yang masuk merupakan bagian dari des factum. Tapi jangan lupa, di samping pertimbangan mengenai fakta, di situ ada pertimbangan hukum. Di dalam pertimbangan hukum itulah MK bakal menilai mempertimbangkan segala keluhan segala keberatan yang masuk. Saya sebagai mantan Hakim konstitusi saya betul-betul masih percaya dan meyakini rekan-rekan para hakim konstitusi yang mengadili ini akan berepgang teguh pada keyakinannya sebagai bagian kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mandiri," tambah Prof Laica Marzuki.

"Bagaimana subjektivitas dari para hakim MK mengingat setelah pemohon, termohon dan pihak terkait juga menyampaikan alat bukti?" tanya host TV One Chaca Annisa.

"Jangan lupa Mahkamah Konstitusi selaku Badan peradilan itu kan mempunyai kewenangan. Dia di dalam pertimbangan hukum akan menilai apakah hal dimaksud merupkan kewenangan atau tidak merupakan kewenangan itu hal yang wajar saja.
Apapun yang diputuskan nanti akan dipertimbangkan dalam keputusannya. Artinya, pengadilan tidak boleh menolak menyanggah keputusan yang masuk tapi itu bakal dipertimbangkan dalam pertimbangan hukumnya. Hakim hakim konstitusi itu mengingatkan saya pada Hakim Berlin. Itu ceritanya, di Berlin pada saat sebelum perang dunia pertama, seorang penggiling gandung pabriknya disita oleh negara maka dengan penuh kepercayaan penggiling gandung ini mengatakan saya tidak takut karena masih ada hakim di Berlin membela kepentingan saya. Marilah ini diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi mari kita percayakan Insyaallah dia akan membela secara benar dan adil sesuai dalam pasal 25E UUD 1945," jawab Prof Laica Marzuki.

Talkshow TV One juga menghadirkan narasumber Tim Hukum Prabowo - Sandi Teuku Nasrullah dan Luhut Panggaribuan. Dialog dengna host TV One Chaca Annisa.

Tim Hukum Jokowi Luhut MP Pangaribuan menyindir jika permohonan Prabowo - Sandi seperti skripsi karena menyertakan banyak kutipan.

"Bagaimana ini Bang Nasrullah disebut skripsi?" tanya Chaca Annisa.

"Nggak apa-apa, apa yang kami buat disini dengan dasar-dasar teoritik dan filosofi kemudian kita rujuk pada dasar-dadar hukum baru kemudian kita rujuk ke fakta. Kalau ada yang belum pernah melihat pertempuran para akademisi profesor-profesor di ruang sidang tentu akan berpendapat itu (skripsi)," kata Nasrullah.

Simak selengkapnya:

Daftar 5 Tuduhan Kecurangan oleh Jokowi - Maruf

Diungkap melalui Sidang MK ( Mahkamah Konstitusi), berikut daftar 5 tuduhan kecurangan Jokowi - Maruf Amin yang bikin dia bisa didiskualifikasi dari Pilpres 2019 dan Prabowo-Sandi yang menang.

Ketua Tim Hukum Capres dan Cawapres RI nomor urut 02 Prabowo Subianto - Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto menilai pasangan Capres dan Cawapres RI nomor urut 01 Joko Widodo - Maruf Amin berpotensi melakukan kecurangan secara terstrukrur, sistematis, dan masif selama proses Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019.

Oleh sebab itu, Tim Hukum Prabowo Subianto - Sandiaga Uno meminta Mahkamah Konstitusi (MK) mendiskualifikasi pasangan Jokowi dan Maruf Amin sebagai peserta pemilu 2019.

Mereka juga meminta MK menyatakan pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 02 sebagai pemenang pilpres atau paling tidak pemungutan suara diulang secara nasional.

"Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo dan KH Maruf Amin harus dibatalkan atau didiskualifikasi sebagai peserta Pilpres 2019, dan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden 02, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno harus dinyatakan sebagai pemenang Pilpres 2019, atau paling tidak pemungutan suara Pilpres 2019 diulang secara nasional," ujar Bambang Widjojanto dalam sidang pendahuluan sengketa hasil Pilpres di gedung MK, Jakarta Pusat, Jumat, (14/6/2019).

Bambang Widjojanto menuduh, Presiden Jokowi sebagai petahana setidaknya melakukan 5 bentuk kecurangan selama Pilpres.

Kelima tuduhan kecurangan itu, yakni:

1. Penyalahgunaan Anggaran Belanja Negara dan Program Kerja Pemerintah,

2. Penyalahgunaan birokrasi dan BUMN,

3. Ketidaknetralan aparatur negara, polisi dan intelijen,

4. Pembatasan kebebasan pers, dan

5. Diskriminasi perlakuan dan penyalahgunaan penegakkan hukum.

Bambang Widjojanto mengklaim, kelima jenis pelanggaran dan kecurangan itu bersifat terstruktur, sistematis dan masif.

"Dalam arti dilakukan oleh aparat struktural, terencana, mencakup dan berdampak luas kepada banyak wilayah Indonesia," kata Bambang Widjojanto.

Untuk memperkuat dalilnya itu, Bambang Widjojanto menyertakan tautan berita media massa online sebagai buktinya.

Terkait penyalahgunaan Anggaran Belanja Negara dan Program Kerja Pemerintah misalnya, Bambang Widjojanto  mencantumkan sebanyak 22 tautan berita.

Pada intinya, seluruh berita tersebut menyoroti tentang upaya pemerintah menaikkan gaji aparatur sipil negara, kenaikan dana kelurahan, pencairan dana Bantuan Sosial (Bansos), percepatan penerimaan Program Keluarga Harapan (PKH) dan penyiapan skema Rumah DP 0 Persen untuk ASN, TNI dan Polri.

"Dengan sifatnya yang terstruktur, sistematis, masif tersebut, maka penyalahgunaan anggaran dan program kerja negara tersebut adalah modus lain money politics atau lebih tepatnya vote buying," ucap Bambang Widjojanto sekaligus mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Patut diduga dengan alur logika yang wajar, bertujuan untuk mempengaruhi penerima manfaat baik secara langsung ataupun tidak langsung dari program kerja tersebut, yang kebanyakan tidak lain adalah para pemilih dan keluarganya, agar lebih memilih Capres Paslon 01," tutur dia.

Yusril Ihza Mahendra: Semua Isi Gugatan 02 Hanya Asumsi-asumsi, Mudah Dipatahkan 

Ketua Tim Hukum Capres dan Cawapres RI nomor urut 01 Jokowi - Maruf Amin, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, isi permohonan sengketa atau gugatan yang dibacakan pengacara Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno dalam persidangan mudah dipatahkan.

Sebab argumen yang diberikan hanya sebatas asumsi saja. "Semuanya dapat dipatahkan karena semuanya itu hanya asumsi-asumi. Tidak merupakan bukti-bukti yang dibawa ke persidangan ini," ujar Yusril Ihza Mahendra seusai persidangan diskors di gedung MK.

Contohnya ketika pengacara Prabowo Subianto - Sandiaga Uno menyebut ada indikasi pelanggaran dari kebijakan kenaikan gaji PNS.

Menurut Yusril Ihza Mahendra, harus dibuktikan bahwa kebijakan tersebut berdampak pada peningkatan jumlah perolehan suara untuk Jokowi - Maruf Amin dari kalangan PNS.

Selain itu, pengacara pasangan nomor urut 02 juga harus jelas menyebut lokasi pelanggaran tersebut.

Contoh lainnya ketika mereka menyebut Capres nomor urut 01 Joko Widodo melanggar UU Pemilu dengan menyuruh pemilihnya pakai baju putih ke TPS.

"Misal Pak Jokowi mengatakan 'ayo datang pakai baju putih' lalu dikatakan ini adalah suatu kecurangan. Apa hubungannya? Orang pakai baju putih atau hitam itu terus pas di kotak suara (pilih siapa) bagaimana cara membuktikannya?" ujar Yusril Ihza Mahendra.

"Jadi semua masih merupakan asumsi-asumsi dan belum merupakan bukti yang harus dihadirkan di persidangan ini," tambah dia mengatakan.

Yusril Ihza Mahendra mengatakan, tuduhan pelanggaran Pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif harus dibuktikan secara konkret.

Artinya, pengacara kubu Prabowo Subianto - Sandiaga Uno harus menunjukkan di mana kecurangan terjadi, siapa pelakunya, dan berapa banyak potensi suaranya.

Tanpa itu semua, tuduhannya tidak kuat dan tidak memiliki nilai pembuktian.(tribun-timur.com/kompas.com)

Editor: Mansur AM
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved