Sengketa Pilpres di MK

TKN: Bambang Widjojanto Mengada-ada Sebut Maruf Amin Melanggar Undang-undang Pemilu, Ini Faktanya!

TKN: Bambang Widjojanto Mengada-ada Sebut Maruf Amin Melanggar Undang-undang Pemilu, Ini Faktanya!

TKN: Bambang Widjojanto Mengada-ada Sebut Maruf Amin Melanggar Undang-undang Pemilu, Ini Faktanya!
screen twitter
Cawapres RI nomor urut 01 Maruf Amin 

TKN: Bambang Widjojanto Mengada-ada Sebut Maruf Amin Melanggar Undang-undang Pemilu, Ini Faktanya!

TRIBUN-TIMUR.COM - Ketua Tim Hukum Pasangan Prabowo Subianto - Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto, menilai pasangan Capres dan Cawapres RI nomor urut 01 Joko Widodo dan Maruf Amin dapat didiskualifikasi.

Karena Cawapres RI nomor urut 01, Maruf Amin diduga melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ( UU Pemilu).

Argumen tersebut ditambahkan oleh tim hukum Prabowo Subianto - Sandiaga Uno saat perbaikan permohonan sengketa hasil Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK).

Baca: BPK: Apresiasi Kementan, Kinerja Bagus dan WTP Tiga Tahun Berturut-Turut

Baca: Buntut Video Skandal Ivan Seventeen, Dilapor Polisi oleh Suami Citra Monica Usai Digerebek

Calon Wakil Presiden nomor urut 01, KH Maruf Amin melakukan orasi pada Kampanye Akbar Jokowi-Maruf Amin di Lapangan Marzoeki Mahdi, Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat (5/4/2019).
Calon Wakil Presiden nomor urut 01, KH Maruf Amin melakukan orasi pada Kampanye Akbar Jokowi-Maruf Amin di Lapangan Marzoeki Mahdi, Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat (5/4/2019). (ANTARA FOTO/YULIUS SATRIA WIJAYA)

Namun Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo - Maruf Amin menilai, tim hukum Prabowo Subianto - Sandiaga Uno mengada-ada dalam menyampaikan permohonan gugatan sengketa hasil Pilpres 2019.

TKN menegaskan, cawapres Maruf Amin tidak melanggar UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu seperti yang dituduhkan tim hukum Prabowo-Sandiaga.

Tim Hukum Prabowo-Sandi sebelumnya mengajukan perbaikan permohon sengketa hasil Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Ketua Tim Hukum Bambang Widjojanto mengatakan, pihaknya menambahkan beberapa poin permohonan sengketa, salah satunya argumen terkait dugaan pelanggaran UU Pemilu oleh Maruf Amin.

Tim Hukum BPN mempersoalkan jabatan Maruf sebagai Dewan Pengawas Syariah di Bank BNI Syariah dan Bank Mandiri Syariah.

Maruf Amin dianggap melanggar Pasal 227 huruf p UU Pemilu.

Halaman
123
Editor: Hasrul
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved