ACC: Akbar Faisal Baru Sibuk Soroti Kasus Korupsi di Akhir Periodenya, Datanya Dangkal
Salah satunya datang dari Direktur Lembaga Anti Corruption Commitee (ACC),Sulawesi, Abdul Mutalib
Penulis: Hasan Basri | Editor: Imam Wahyudi
lihat foto
Akbar menyampaikan permintaannya kepada institusi kepolisian dan kejaksaan ini adalah dalam semangat membersihkan Sulsel.
"Selama ini Sulsel terlihat baik-baik saja tapi ternyata tidak. Saya mohon maaf tidak awas selama 10 tahun menjadi anggota DPR. Saya berharap anggota DPR baru (periode 2019-2024) mengawal dan menyelesaikan kasus-kasus ini," kata anggota Komisi III DPR RI ini via pesan Telegram ke Tribun, Selasa (11/6/2019).
Akbar mengungkapkan, sudah menelpon Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati). "Saya sudah telpon Kajati dan berjanji akan menindaklanjuti segera. Tahap pertama yang beliau janji segera eksekusi adalah bupati Bulukumba (Sukri Sappewali) yang telah memenuhi seluruh unsur terjadinya kerugian negara atau pidana korupsi," katanya.
Akbar juga mengakui bakal mendatangi Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sulsel, Irjen (Pol) Hamidin.
"Kalau dengan Kapolda Sulsel sedang saya siapkan waktu untuk bertemu Pak Hamidin, sahabat saya itu," katanya.
Akbar menegaskan bertindak atas nama anggota DPR.
Menurutnya, Nasdem pasti berada di garis depan kalau menyangkut pembersihan negara dari perilaku korup.
"Makanya, kalau ada di internal Nasdem yang ternyata bagian dari mafia anggaran dan cukong politik maka saya akan tabrak," katanya.
Sehingga, dia mengajak masyarakat Sulsel untuk mengubah gaya dalam menyikapi pemerintahan di daerah masing-masing.
"Pemimpin itu melayani dan bukan sebaliknya. Semua masalah kok mau diselesaikan dengan cara-cara mabbarasanji. Kalau ada masalah lalu dikumpulkan dan ada acara makan-makan lalu setelah itu seperti tidak ada apa-apa," katanya.
Menurutnya, problem utama pemerintahan di Sulsel sekarang ini adalah para pemimpin lokal ini sudah tersandera oleh para cukongnya sejak awal mau menjadi bupati atau gubernur.
"Nah. Sekarang prakteknya kok terlihat maju selangkah dimana para cukong ini mengelola para calon-calon legislator pada berbagai tingkatan dari DPR-RI, DPRD provinsi hingga DPRD kabupaten," katanya.
Makanya pada rapat terakhir di komisi III dengan KPK serta Jaksa Agung Agung. Saya meminta mereka masuk Sulsel segera sebab kondisinya sudah sangat mengkhawatirkan. Pemerintahan daerah sudah dikendalikan oleh Cukon.
Sementara Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulselbar, Salahuddin yang dikonfirmasiTribun, mengaku belum mengetahui surat tembusan itu. "Saya belum tau, nanti saya cek," sebutnya. (San)
