Jawaban Sri Mulyani Usai Disindir BPK RI Terkait Utang Meroket & Pertumbuhan Tak Capai Target

"Sebut saja, resep menaikkan PPh pasal 22, seribuan jenis barang impor yang efektif 13 September 2018, melaui peraturan menteri keuangan," kata Analis Pergerakan Kedaulatan Rakyat (PKR), Gede Sandra di Jakarta, Kamis (16/5/2019).

Menurut Gede Sandra, resep itu tidak efektif karena yang dikenakan tarif adalah barang-barang yang nilainya tidak signifikan seperti shampo, kosmetik, dan lain-lain.

“Sementara, untuk impor yang besar-besar seperti baja dari Tiongkok, masih terus masuk dalam jumlah besar padahal Tiongkok terbukti melakukan politik dumping untuk komoditi bajanya,” kata Gede Sandra.

Jadi, kata Gede Sandra, terbukti kebijakan Sri Mulyani dalam menekan defisit perdagangan non migas tidak berdampak.

Selain itu, kata Gede Sandra, kebijakan tim ekonomi Jokowi lainnya seperti konversi energi biodiesel B20 untuk industri juga belum terealisasi sesuai harapan.

Buktinya, kata Gede Sandra, impor migas kita masih menyumbang porsi terbesar, lebih dari 60% total defisit perdagangan di April 2019.

Sementara, kebijakan pemerintah yang seharusnya berdampak cukup positif, seperti pengembalian devisa hasil ekspor (DHE), yang mengadopsi ide Rizal Ramli, baru bulan Mei 2019 berlaku efektif.

Jadi, belum dapat diukur manfaatnya.

"Itulah sebabnya indikator eksternal lainnya seperti transaksi berjalan (current account) masih terus juga catat defisit besar."

"Defisit transaksi berjalan kuartal 1 2019 sebesar 2,6% PDB lebih buruk dari periode yang sama di tahun 2018 sebesar 2,4% PDB,” ujar Gede.

Selain lebih buruk dibandingkan tahun lalu, nilai defisit transaksi berjalan Indonesia kuartal I 2019 sebesar USD 7 miliar merupakan yang terburuk di kawasan ASEAN.

Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Singapura semuanya mengalami surplus transaksi berjalan berturut-turut: USD 2,6 miliar, USD 6 miliar, USD 1,7 miliar, dan USD 17,6 miliar.

Yang menemani di zona defisit transaksi berjalan hanya Filipina, USD 201 juta, tidak sebesar Indonesia. (Mutia Fauzia)

BPK melaporkan, peningkatan rasio utang pemerintah dimulai dari 2015 hingga 2017.

Artikel ini telah tayang di Tribunjakarta.com dengan judul Jawaban Sri Mulyani Disindir Ketua BPK Utang Pemerintah Meningkat dan Pertumbuhan Tak Capai Target

Dapat Hadiah dari Jokowi, Juara MTQ Internasional Berangkatkan Umroh Orangtuanya

Pekan ke-3 Liga 1 2019 Tira-Persikabo akan menjamu PSM Makassar