Pilpres 2019

Tim Hukum Prabowo-Sandi Sebut MK Jangan Jadi 'Mahkamah Kalkulator', Presiden Jokowi Beri Peringatan

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo memberi peringatan kepada pihak-pihak agar tidak merendahkan lembaga Mahkamah Konstitusi.

Tim Hukum Prabowo-Sandi Sebut MK Jangan Jadi 'Mahkamah Kalkulator', Presiden Jokowi Beri Peringatan
Kolase Wartakota
Tim Hukum Prabowo-Sandi Sebut MK Jangan Jadi 'Mahkamah Kalkulator', Presiden Jokowi Beri Peringatan 

Menurut Jokowi, Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara penjaga konstitusi yang menjadi landasan utama tegaknya negara.

@jokowi:  Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara penjaga konstitusi yang menjadi landasan utama tegaknya negara. Dibentuk dalam sistem ketatanegaraan kita, agar memiliki kepercayaan dari publik.

Saya meminta kepada semua pihak untuk tidak merendahkan lembaga penjaga konstitusi ini. Para tokoh dan elite politik, siapa pun juga, seyogyanya memberi teladan yang baik dalam penegakan konstitusi dan penghormatan terhadap sistem tata negara Indonesia.

Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Negara menanggapi pertanyaan mengenai munculnya pernyataan yang mengharapkan agar Mahkamah Konstitusi (MK) tidak menjadi sebagai lembaga kalkulator.

Bambang: MK Jangan Jadi Mahkamah Kalkulator 

Ketua tim kuasa hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto berharap Mahkamah Konstitusi ( MK) tak hanya menelusuri angka-angka yang bersifat numerik dalam menangani sengketa hasil Pilpres.

Bambang mengistilahkan MK jangan jadi "mahkamah kalkulator".

MK, kata mantan komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini, sudah seharusnya menelusuri secara serius dugaan adanya kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif.

"Kami mencoba mendorong MK bulan sekadar mahkamah kalkulator yang bersifat numerik, tapi memeriksa betapa kecurangan begitu dahsyat," kata Bambang seusai menyerahkan permohonan gugatan hasil Pilpres di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Jumat (24/5/2019).

Dalam kesempatan itu, Bambang juga mengajak publik untuk terus menyimak proses persidangan sengketa hasil Pilpres yang akan dimulai pada 14 Juni 2019 ini.

"Marilah kita perhatikan secara sungguh-sungguh proses sengketa ini. Mudah-mudahan MK bisa menempatkan dirinya menjadi bagian penting, dimana kejujuran jadi watak kekuasaan," kata dia.

Tim penasihat hukum Prabowo-Sandiaga secara resmi telah mendaftarkan gugatan sengketa hasil pilpres 2019 ke MK, Jumat (24/5/2019) pukul 22.44 WIB atau kurang dari 1,5 jam menjelang penutupan pendaftaran permohonan.

Halaman
1234
Editor: Anita Kusuma Wardana
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved