Pemilu 2019

Berikut 13 Sengketa Pemilu Sulsel di MK, Nama Kadir Halid dan Arfandy Idris Belum Ada

311 permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2019 sudah teregistrasi di Mahkamah Konstitusi (MK).

Berikut 13 Sengketa Pemilu Sulsel di MK, Nama Kadir Halid dan Arfandy Idris Belum Ada
TRIBUN TIMUR/ABD AZIS
Caleg Golkar Sulsel untuk DPRD Sulsel, Kadir Halid 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Sebanyak 311 permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2019 sudah teregistrasi di Mahkamah Konstitusi (MK).

Daftar permohonan perkara PHPU tersebut dipublish via situs resmi MK, www.mkri.id yang dikutip tribun.timur.com hingga Jumat (24/5/2019) pada pukul 22.30 wita.

Sekadar diketahui, pengajuan permohonan sengketa pemilu mulai dibuka sejak Selasa-Jumat (21-24/5) pukul 01.46 WIB.

Baca: Berikut Daftar 35 Nama Tim Hukum TKN Jokowi-Maruf di Sengketa Pemilu, Diketuai Yusril Ihza Mahendra

Baca: Inilah Caleg dari 3 Parpol Sengketa ke MK

Baca: Bukan Orang Sembarang, Ketua MK Anwar Usman Putra Bima Sang Pengadil Sengketa Pilpres 2019

Dari 311 permohonan PHPU, sebanyak 13 di antaranya dari Sulsel, berbagai caleg dan partai yang mengajukan sengketa.

Namun dari 13 permohonan perkara PHPU itu, hingga malam tadi, belum ada gugatan terigistrasi atas nama caleg Golkar Sulsel untuk DPRD Sulsel, Kadir Halid dan Arfandy Idris.

Ini sangat berbeda dengan pengakuan Juru bicara Partai Golkar Sulsel Muhammad Risman Pasigai (MPR) yang menyebutkan keduanya lanjut ke MK bersama caleg DPRD Selayar dan Pangkep dikabulkan oleh Mahkamah Partai Golkar (MPG).

"Karena sesama kader partai, maka penggugat harus mengajukan dulu ke MPG. Dan ternyata dari hasil analisa tim di MPG itu sudah sesuai aturan," tegas MRP, Jumat (24/5/2019) tadi malam.

"Maka baik Pak Kadir Halid maupun Arfandy Idris diberikan rekomendasi untuk diajukan ke MK. Kenapa ke MK? supaya dugaan terjadinya money politik dan sebagainya sesuai praduga para pemohon harus dibuktikan secara hukum," jelas MRP.

Berikut 13 sengketa Pemilu Sulsel di MK:

Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
* Waktu: 23/05/2019 pkl 18:31:35 WIB
* Permohonan/perkara: PHPU DPR-DPRD Selayar
* APPP No: 26-08-27/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019
* Kuasa pemohon: Zainudin Paru SH MH, dkk.
* Termohon: KPU RI
* Resume perkara:
- Selisih 50 suara yang mempengaruhi kursi pemohon di DPRD Selayar V. Jika selisih suara masuk (1.233) maka kursi terakhir (ke-6) milik PKS bukan Partai Demokrat (1.227).
- Dugaan pelanggaran TPS 002 & TPS 004 Desa Polassi, Bontosikuyu.

Halaman
123
Penulis: Abdul Azis
Editor: Suryana Anas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved