Bicarakan Jatah Menteri? Jokowi Kembali Undang AHY ke Istana, Ada Ketum PAN Zulkifli Hasan Juga
Bicarakan Jatah Menteri Atau Aksi 22 Mei? Jokowi Kembali Undang AHY ke Istana, Ada Ketum PAN Zulkifli Hasan Juga
Bicarakan Jatah Menteri Atau Aksi 22 Mei? Jokowi Kembali Undang AHY ke Istana, Ada Ketum PAN Zulkifli Hasan Juga
TRIBUN-TIMUR.COM,- Penetapan rekapitulasi hasil penghitungan dan perolehan suara tingkat nasional dan luar negeri untuk Pileg dan Pilpres 2019 dilakukan KPU, di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Selasa (21/5/2019) pukul 01.46 WIB.
Hasil rekapitulasi yang meliputi 34 provinsi dan 130 wilayah luar negeri ditetapkan melalui Keputusan KPU RI Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
Baca: Apa Maksud Luhut Sebut Purnawirawan Pro Prabowo Ada yang Belum Dengar Desingan Peluru?
Baca: Beda dari Hasil Quick Count, KPU Nyatakan Jokowi-Maruf Amin Menangkan Pemilu 2019 di 21 Provinsi
"Memutuskan menetapkan keputusan KPU tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum tahun 2019," kata Ketua KPU Arief Budiman.
Dari hasil rekapitulasi yang ditetapkan KPU, pasangan calon nomor urut 01 Jokowi - Maruf Amin menang atas pasangan calon nomor urut 02, Prabowo Subianto - Sandiaga Uno.
Jumlah perolehan suara Jokowi - Maruf Amin mencapai 85.607.362 atau 55,50 persen.
Sedangkan perolehan suara Prabowo-Sandi sebanyak 68.650.239 atau 44,50 persen.
Selisih suara kedua pasangan mencapai 16.957.123 atau 11 persen.
Adapun jumlah pemilih yang berada di dalam maupun luar negeri mencapai 199.987.870.
Sementara pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 158.012.506.
Setelah pengumuman KPU tersebut, mendadak Presiden Joko Widodo kmengundang Komandan Komando Tugas Bersama Partai Demokrat serta Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan pada hari ini, Selasa (21/5/2019).
Informasi yang dihimpun, pertemuan Jokowi dan kedua tokoh yang berada dalam barisan pendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno itu akan digelar di Istana Merdeka, Jakarta.
Pertemuan dengan AHY akan digelar lebih dulu pukul 09.30 WIB. Sementara, pertemuan dengan Zulkifli dalam kapasitasnya sebagai Ketua MPR akan dilakukan pukul 15.00 WIB.
Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Adita Irawati membenarkan adanya dua agenda pertemuan tersebut. "Ya memang benar ada agenda itu," kata Adita saat dikonfirmasi Kompas.com, Selasa pagi.
Sebelumnya, Jokowi juga sempat menerima AHY di Istana pada Kamis (2/5/2019) lalu. Saat itu, AHY mengaku kedatangannya ke Istana atas undangan Jokowi untuk sekedar bersilaturahmi.
Seusai pertemuan, AHY juga berpesan agar semua pihak menunggu hasil pilpres yang akan diumumkan KPU pada 22 Mei 2019.
Jokowi juga dalam sebulan terakhir sudah beberapa kali bertemu Zulkifli Hasan, namun tidak pernah berlangsung empat mata.
Pada Rabu (24/4/2019) lalu, Zulkifli sempat berbincang di Istana bersama Jokowi dan elite parpol lain usai pelantikan gubernur dan wakil gubernur Maluku.
Lalu, Zulkifli juga bertemu Jokowi dalam empat momen buka puasa bersama. Pertama, Zulkifli bersama sejumlah petinggi lembaga negara diundang Presiden Jokowi berbuka puasa di Istana Negara pada hari pertama puasa, Senin (6/5/2019).
Selang beberapa hari kemudian, giliran Zulkifli selaku Ketua MPR balas mengundang Jokowi berbuka di rumah dinasnya.
Selanjutnya, pertemuan Jokowi dan Zulkifli juga terjadi saat buka puasa di rumah Ketua DPR Bambang Soesatyo dan Ketua DPD Oesman Sapta Odang.
PDIP Buka Peluang Koalisi kepada Parpol pendukung 02
PDI Perjuangan menyatakan membuka pintu bagi partai politik manapun yang ingin merapat ke barisan koalisi pemerintah.
Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, pihaknya terbuka bagi Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional (PAN).
Bahkan, Hasto menyebut, PDIP pun membuka peluang bagi Partai Gerindra yang dipimpin Prabowo Subianto.
Menurutnya dengan merapatnya Gerindra bukan hal mustahil bahkan yang paling mungkin adalah menjajaki kerja sama di parlemen.
"Dengan Gerindra pun kita terbukti bisa kerjasama di parlemen. Karena mereka pasti tidak akan keluar dari parlemen, mereka juga akan menggunakan kepercayaan (pemilih) yang diberikan kepada Gerindra," kata Hasto Kristiyanto di kantor DPP PDI Perjuangan, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (20/5/2019).
Namun Hasto menekankan, penjajakan koalisi akan terbuka ketika Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengumumkan hasil Pemilu.
Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf ini mengatakan, pihaknya sangat menghormati koalisi Adil Makmur Prabowo-Sandi.
"Komunikasi berjalan lancar. Sekarang tinggal menunggu legalitasnya menunggu ketok palu dari KPU, setelah itu semua bersama- sama akan berpikir bagaimana kita bergandengan tangan," ucap Hasto.
Soal aksi 22 Mei
Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengimbau agar aksi 22 Mei 2019 jangan sampai mengganggu ketertiban umum.
Menurut Hasto Kristiyanto pelaksanaan pemungutan suara Pemilu 2019 sudah berlangsung dengan baik.
Sehingga bila ada pihak-pihak yang mengambil jalur tidak sesuai konstitusional akan berhadapan dengan rakyat.
"Mereka-mereka yang ingin mengambil jalur menghasut atau menyimpang itu akan berhadapan dengan kekuatan rakyat itu sendiri," kata Hasto Kristiyanto di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (20/5/2019).
Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf itu berpendapat, masifnya partisipasi rakyat dalam proses pemungutan suara pada 17 April lalu menunjukan hal positif.
Lebih lanjut, Hasto menyebut narasi keberatan hasil Pemilu seharusnya ditempuh melalui mekanisme hukum.
Hasto juga mengatakan, terkait aksi 22 Mei 2019, aparat memiliki dasar-dasar legalitas untuk menindak jika ditemukan adanya gerakan menghasut yang ditujukan ke arah tertentu.
Ia juga mengatakan, pihak yang tidak terima karena kalah merupakan sebuah dinamika politik biasa.
"PDIP memastikan dengan perjuangan rakyat maka puncak rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU pada 22 Mei akan berjalan dengan aman, persoalan yang menghasut rakyat itu bagian dari dinamika politik seperti Pilkada, ketika ada pendukung pihak yang kalah menyatakan ketidakpuasannya, tetap bisa melalui Mahkamah Konstitusi," jelasnya.
Deteksi pergerakkan massa dari Bekasi
Jelang aksi massa 22 Mei 2019 mendatang, polisi mendeteksi adanya pergerakan massa menuju Jakarta.
"Kita terdeteksi ada enam elemen yang akan ke Jakarta," kata Candra saat dikonfirmasi, Senin (20/5/2019).
Seperti yang diketahui, pada Rabu mendatang, tepat di hari pengumuman hasil Pemilu 2019 oleh KPU RI, sejumlah massa akan menggelar unjuk rasa penolakan hasil pemilu di Jakarta.
Candra melanjutkan, pergerakan massa dari Bekasi terdiri dari enam elemen, dia tidak merinci secara detail elemen apa saja yang siap berangkat ke Jakarta.
'01 enggak berangkat, 02 semua kurang lebih ada 400 orang mereka berangkat pakai kendaraan pribadi, tidak ada titik kumpul," jelas Candra.
Dia mengaskan, pihaknya tidak akan memberikan pengawalan massa yang akan bergerak ke Jakarta. Hal ini lantaran polisi akan fokus melakukan pengamanan disejumlah titik objek vital.
"Ada 3 titik yang dipantau objek vital, pusat perbelanjaan, gerbang tol kita amankan, termasuk kantor KPU dan Bawaslu Kabupaten Bekasi," ungkap Candra.
Dia mengimbau, warga sebaiknya tetap berada di Bekasi lantaran kondisi keamanan di kantor KPU RI bisa dibilang cukup rawa saat pengumunan pemilu nanti.
Hal ini menyusul adanya pengakuan dari salah satu tersangka teroris yang diamankan Densus 88 bahwa, kelompoknya berencana menyerang kantor KPU RI pada 22 Mei 2019.
"Kita imbau jangan ke Jakarta ya, rawan itu, enggak tau juga kalau kelompok terorisnya masih aktif apa enggak," kata Candra.
Warga Kabupaten Bekasi sebaiknya menyaksikan pengumuman hasil pemilu 2019 melalui siaran langsung di televisi, tidak perlu harus berkumpul ke Jakarta.
"Sudahlah di sana (Jakarta) ditunggangi siapa kita tidak tahu, amannya kita tidak usah ke Jakarta kita pantau dari rumah masing-masing hasilnya," jelas dia.
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Jokowi akan Bertemu AHY dan Zulkifli Hasan Hari Ini, Bahas Apa?