Pemprov Sulsel Target Tekan Angka Kemiskinan, Begini Caranya

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR  - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melakukan dialog terbuka dengan para pelaku sektor pengetahuan untuk mengidentifikasi ranah kolaborasi guna mendukung kebijakan berbasis bukti (Evidence Based Policy), dalam upaya untuk menanggulangi kemiskinan.

Dialog ini diadakan  di Hotel Four Points by Sheraton Makassar, The Wrapped Room Lantai 1. Jl. Andi Djemma nomor 130 Makassar, Sulsel, Kamis (16/05/2019).

Aktor-aktor ini termasuk lembaga penelitian kebijakan seperti the SMERU Research Institute (SMERU), Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) dan Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA).

Tolak Putusan Hakim, Jaksa Nyatakan Kasasi atas Vonis Bebas Tiga Terdakwa Pemalsuan Surat

 Ini 8 Caleg DPR RI Peraih Suara Terbanyak Dapil I Sulsel

Direktur SMERU,Dr. Asep Suryahadi mengatakan upaya pengentasan kemiskinan harus didukung oleh riset-riset untuk mengembangkan pengetahuan-pengetahuan baru guna menyusun terobosan kebijakan yang tepat.

Tetapi, sayangnya, masih terdapat praktik umum dalam pengembangan kebijakan yang lebih menggunakan intuisi, pendapat, dan kepentingan sektoral daripada hasil analisis atau penelitian.

Di samping itu, banyak kebijakan masih tidak sensitif terhadap kesetaraan gender dan inklusi sosial (Gender Equality and Social Inclusion/GESI), sehingga dapat meningkatkan kesenjangan sosial antara kelompok masyarakat bahkan antar wilayah.

“Berdasarkan penelitian kami pada tahun 2017, Sulawesi Selatan menduduki peringkat ke 17 dari 34 provinsi dalam Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif,” kata Asep Suryahadi.

Ia menambahkan disparitas antar wilayah di Sulawesi Selatan sangat tinggi, terlihat dari persentase penduduk miskin yang sangat berbeda antar wilayahnya.

Misalnya, di Jeneponto persentasenya mencapai 15,4% sedangkan di Kota Makassar hanya 4,59%.

 Pupuk Langka, Ini Dugaan Kadis Pertanian Bone

Menurutnya, penting untuk bekerja sama dengan semua pihak untuk terus mengembangkan indeks dan menggunakannya sebagai pelengkap analisis pembangunan ekonomi lainnya.

Tetapi, pemerintah Provinsi Sulsel telah melakukan beberapa upaya untuk mendukung kebijakan berbasis bukti.

Di antaranya adalah riset Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Sulsel pada awal 2019 untuk mempromosikan inovasi yang berkaitan dengan empat produk unggulan daerah, yaitu kopi, rumput laut, gula aren, dan garam.

Hasil penelitian tersebut direkomendasikan ke gubernur dan kepala dinas terkait dan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan program kerja dan kebijakan daerah.

Untuk memastikan terbangunnya industri inti dan penunjang keempat produk tersebut, perlu ada cluster inovasi dan lembaga riset untuk mendorong inovasi dan entrepreneurship.

Alumni SMA 17, Yuk Bukber Besok di Sekolah, Sekaligus Kumpul Dana Bangun Aula

Direktur Eksekutif KPPOD, Endi Robert Jaweng, menyebutkan untuk memahami efektivitas kebijakan daerah dan dampaknya terhadap bisnis, KPPOD melakukan studi tentang Kemudahan Berusaha (Ease of Doing Business/EoDB) di sepuluh kota bisnis, termasuk Makassar.

Penelitian telah menunjukkan bahwa di Makassar, waktu yang diperlukan untuk memulai bisnis relatif lebih lama (24,5 hari) dan biayanya relatif lebih tinggi (8,4 juta rupiah) dibandingkan dengan kota-kota lainnya.

Saat ini Makassar juga merupakan satu-satunya kota yang masih menyertakan syarat besaran modal minimum, di mana dalam ketentuan PP No. 29 tahun 2016 pemohon PT sudah tidak lagi terbebani dengan penyetoran modal minimum.

Selain itu, penting untuk menganalisis kebijakan anggaran dan perencanaan nasional dan daerah.

Dua Bakal Calon Bupati Luwu Utara Bahas Kewirausahaan di Soft Coffee

Sekretaris Jenderal FITRA, Misbah Hasan, menyebutkan kualitas perencanaan dan penganggaran di Sulsel perlu terus di tingkatkan, terutama pada aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas, kesetaraan gender, dan inklusi sosial.

Hasil kajian Local Budget Index (LBI) terakhir, yang dilakukan oleh Seknas FITRA, menempatkan daerah-daerah di Sulsel berada di papan tengah dari 70 daerah se-Indonedia, kecuali Kabupaten Bone.

“Pada Penghargaan Pembangunan Daerah 2019 yang diserahkan oleh Presiden Jokowi tanggal 9 Mei kemarin pun, Provinsi Sulsel tidak masuk dalam 10 besar”, tuturnya.

Untuk itu, pemerintah provinsi Sulsel perlu menggalang sinergi dengan semua pihak, utamanya organisasi masyarakat sipil, kampus, kelompok masyarakat marginal untuk memperkuat kualitas perencanaan dan penganggarannya.”

 Atlet Porda Parepare Nikmati Bonus untuk Lebaran

Untuk membangun sinergi serta mengidentifikasi agenda dan prioritas bersama untuk mendukung pengembangan kebijakan berbasis bukti yang berpotensi mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial di Sulsel.

Pemerintah provinsi dan para pelaku sektor pengetahuan akan berkumpul dalam sebuah lokakarya berjudul “Pengembangan Pengetahuan Untuk Penyusunan Kebijakan Berbasis Bukti: Mendukung Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan“ pada 17 Mei 2019 di Makassar. (*)

Jangan Lupa Subscribe Channel Youtube Tribun Timur:

Follow juga Instagram Tribun Timur: