Masalah Apa? Andi Arief Singgung Anies Baswedan Bandingkan dengan AHY 'Jangan Main Aman'

TRIBUN-TIMUR.COM - WAKIL Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Arief menyebut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hanya main aman.

Sebab, katanya berbeda dengan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Anies Baswedan dianggap cenderung diam saat kubu 02 menyatakan kemenangan 62 persen di Pilpres 2019, dan menolak hasil hitung KPU.

Menurutnya, putra sulung SBY itu langsung tampil menengahi perseteruan quick count dengan menyambangi Istana Negara.

“Di saat 02 klaim menang 62 persen dan kini versi revisi 54 persen dan 01 dinyatakan menang oleh quick count, AHY adalah orang yg pertama yg menyatakan sebaiknya semua pihak menunggu 22 Mei,” cuitnya lewat akun @AndiArief, Kamis (16/5/2019).

Baca: Apa Maknanya Ini? AHY Kumpul Bareng Tim Jokowi-Maruf Bahas Pilpres, Lalu Buat Kesepakatan, Apa?

Baca: Berikut Nama-nama Kabinet Kerja II Jokowi versi Konsultasi Publik, BTP, Sandiaga, AHY & Najwa Masuk

Baca: AHY Makin Mesra dengan Gubernur & Bupati/Walikota Pendukung Jokowi, Bukti Tinggalkan Prabowo-Sandi?

"Dia dibully dan dituduh penghianat, hanya karena mengajak hidup benar,” sambungnya.

Menurut Andi Arief, hal inilah yang tidak dilakukan tokoh lain di kubu 02.

Untuk menyadarkan orang banyak, kata Andi Arief, memang butuh risiko bagi tokoh politik seperti AHY yang berani melakukan sesuatu.

"Seharusnya @aniesbaswedan kawan saya juga jangan diam dan bertahan pada main aman. Ada yg mengganggu akal sehat namun diam, dimana kemanusiaan kita?," tulisnya.

Di saat tokoh-tokoh tua, para purnawirawan jenderal, intelektual, serta tokoh agama terbelah-belah, papar politikus asal Lampung itu, maka kewajiban orang muda yang waras dan berani mengambil risiko untuk berupaya menyatukannya kembali.

"AHY sudah memulai, mana yang lain?" tulisnya.

Jangan Lupa Subscribe Channel Youtube Tribun Timur:

Follow juga Instagram Tribun Timur:

Baca: Apa Maknanya Ini? AHY Kumpul Bareng Tim Jokowi-Maruf Bahas Pilpres, Lalu Buat Kesepakatan, Apa?

Baca: Berikut Nama-nama Kabinet Kerja II Jokowi versi Konsultasi Publik, BTP, Sandiaga, AHY & Najwa Masuk

Baca: AHY Makin Mesra dengan Gubernur & Bupati/Walikota Pendukung Jokowi, Bukti Tinggalkan Prabowo-Sandi?

Sebelumnya, Komandan Kogasma Partai Demokrat AHY meminta Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi menempuh jalur Mahkamah Konstitusi (MK), dalam mengatasi dugaan kecurangan hasil Pilpres 2019.

AHY mengatakan, setiap Pemilu tidak pernah sederhana dan selalu saja hadir berbagai dinamika serta permasalahan.

Sehingga, jika ada pihak yang menemukan kecurangan dalam proses Pilpres 2019, maka adukan hal tersebut dengan cara-cara yang konstitusional.

"Kalaupun masih ada yang belum sepakat dengan hasil tersebut (pengumuman KPU nanti), masih tersedia ruang proses yang bisa dilalui, tiga hari setelah tanggal 22 Mei bisa melakukan gugatan kepada MK. Tentunya disertakan bukti," papar AHY, Rabu (15/5/2019) sore.

Ia menegaskan, Partai Demokrat sejak awal menjaga komitmen dan jati diri sebagai partai yang benar-benar menggunakan cara yang konstitusional, termasuk dalam kompetisi politik.

"Kami menjunjung tinggi norma dan etika dalam berpolitik dalam berdemokrasi. Kami juga mencegah keterlibatan kader-kader kami dalam segala bentuk niat atau apalagi tindakan yang inkonstitusional," papar AHY.

Diberitakan Tribunnews.com, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tak hadir dalam acara pertemuan kepala daerah, untuk membahas situasi masing-masing daerah terkini menjelang pengumuman hasil Pilpres 2019 oleh KPU pada 22 Mei mendatang.

Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto mengatakan, pertemuan ini disebut sebagai forum Bogor, yang dihadiri oleh para kepala daerah serta mengundang Direktur Eksekutif The Yudhoyono Institute Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Direktur Wahid Foundation Yenny Wahid, dan putra Presiden Ke-3 Ilham Akbar Habibie.

Namun, Anies Baswedan dan Ilham Habibie tidak bisa hadir dalam pertemuan yang digagas Bima Arya di Museum Kepresidenan Balai Kitri pada Rabu (15/5/2019) sore.

Menurut Bima Arya, Anies Baswedan sempat menyatakan kesiapannya untuk hadir, tetapi menjelang pertemuan mengabarkan tidak bisa turut bergabung dalam Forum Bogor karena ada acara di Pemprov DKI Jakarta.

"Menjelang sore mendadak dikabari, ternyata ada syukuran pemerintah Jakarta, syukuran anugerah WTP (meraih opini wajar tanpa pengecualian). Kami memahami itu," tutur Bima Arya.

Sedangkan untuk Ilham Habibie, kata Bima, Ketua Yayasan The Habibie Center itu berasalan tidak hadir karena harus ke luar negeri untuk mengikuti kegiatan lainnya.

Bima yang juga merupakan politikus Partai Amanat Nasional (PAN) menjelaskan, pertemuan ini mendiskusikan membangun Indonesia dengan cara-cara damai, serta mengedepankan kebersamaan semua pihak.

"Diskusi kondisi Tanah Air hari ini pasca-Pilpres, semangat kami sama, bagaimana agar seluruh proses yang kami hormati, kami berikan tempat koridor hukum untuk membangun komunikasi satu sama lain," beber Bima Arya.

Ada pun kepala daerah yang hadir dalam Forum Bogor adalah Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur NTB Zulkilfimansyah, Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah, dan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak.

Kemudian, Bupati Banyuwangi Azwar Anas, Wali Kota Tanggerang Selatan Airin Rachmi Diany, dan Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto.

Sedangkan tokoh yang hadir di luar kepala daerah adalah AHY dan Yenny Wahid.

Mereka lantas membuat kesepakatan untuk mendinginkan suasana di masyarakat, setelah Pilpres 2019.

Bima Arya mengatakan, pembicaraan dalam Forum Bogor telah menyepakati untuk membangun Indonesia dengan cara yang damai dan mengedepankan kebersamaan, serta membangun komunikasi ke semua pihak.

Menurut Bima Arya, kepala daerah saling bertukar pikiran bagaimana mengedukasi masyarakat, agar semuanya siap untuk berdemokrasi secara sehat dan saling menebar harapan membawa Indonesia lebih baik lagi dari saat ini.

"Kami menyepakati agar selama menjelang 22 Mei (pengumuman suara Pilpres di KPU) terus mengokohkan kebersamaan, menimalisir ruang terjadinya perpecahan, dan kami sepakat harus berikan ruang yang terhormat bagi proses hukum," jelasnya.

Sedangkan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menuturkan, di daerah-daerah terdapat fenomena kegelisahan yang sama.

Hal ini terlihat di akar rumput dan media sosial, setelah pesta demokrasi lima tahunan terlaksana pada 17 April 2019.

Baca: Apa Maknanya Ini? AHY Kumpul Bareng Tim Jokowi-Maruf Bahas Pilpres, Lalu Buat Kesepakatan, Apa?

Baca: Berikut Nama-nama Kabinet Kerja II Jokowi versi Konsultasi Publik, BTP, Sandiaga, AHY & Najwa Masuk

Baca: AHY Makin Mesra dengan Gubernur & Bupati/Walikota Pendukung Jokowi, Bukti Tinggalkan Prabowo-Sandi?

"Kami ingin mengisi ruang-ruang informasi mulai hari ini sampai jangka panjang, dengan informasi menyejukkan dari para pimpinannya. Dengan informasi yang membawa gagasan kerukunan perdamaian untuk melawan ruang informasi yang terlalu tegang," ucap Ridwan Kamil di tempat yang sama.

Ia menilai, perbedaan pilihan politik merupakan hal yang biasa dalam berdemokrasi, dan sebaiknya jika terdapat perbedaan dalam pandangan hasil Pilpres 2019 yang akan diumumkan KPU nantinya, diselesaikan seusai aturan dan hukum.

"Kita biasakan kehidupan berbangsa dan bernegara untuk menyelesaikan perbedaan melalui kesepakatan aturan dan hukum yang sudah ada, biarkan itu menjadi panglima yang terakhir," ajaknya. (*)

Artikel ini telah tayang di Wartakotalive dengan judul Andi Arief Minta Anies Baswedan Tiru AHY, Jangan Malah Diam dan Main Aman