AHY Makin Mesra dengan Gubernur & Bupati/Walikota Pendukung Jokowi, Bukti Tinggalkan Prabowo-Sandi?

AHY Makin Mesra dengan Gubernur & Bupati/Walikota Pendukung Jokowi, Bukti Tinggalkan Prabowo-Sandi?

TRIBUN-TIMUR.COM,- Putra mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terus memberi kejutan jelang penetapan KPU terkait hasil Pemilu 2019.

Sebelumnya, AHY menemui presiden Joko Widodo di istana negara usai pencoblosan. Praduga pun berseliweran. Terutama arah koalisi Partai Demokrat yang dikabarkan bergabung di koalisi Jokowi-Maruf.

Baca: Inikah Tanda Agus Harimurti Yudhoyono Siap Maju Pilpres? Temui Jokowi Gunakan Mobil Plat B 2024 AHY

Baca: Jalan Jokowi-Maruf Jadi Presiden & Wapres Makin Mulus, 02 Ogah Menggugat di MK, Berikut Alasannya

Namun hingga saat ini belum ada pernyataan resmi apakah Ketua Kogasma Demokrat itu benar telah bergabung dan merapat ke kubu Jokowi.

Namun dugaan bergabungnya AHY ke Jokowi semakin kencang setelah AHY berfoto bersama dengan Gubernur dan Bupati/Walikota pendukung Jokowi di Museum Kepresidenan Balai Kitri pada Rabu (15/5/2019) sore.

Mereka yang hadir adalah delapan kepala daerah bersama Direktur Eksekutif The Yudhoyono Institute Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Direktur Wahid Foundation Yenny Wahid telah membuat kesepakatan untuk mendinginkan suasana setelah Pilpres 2019 di masyarakat.

Hal tersebut disampaikan setelah delapan kepala daerah bersama AHY dan Yenny menghadiri acara silahturahmi Bogor atau forum Bogor yang digagas Wali Kota Bogor Bima Arya di Museum Kepresidenan Balai Kitri pada Rabu (15/5/2019) sore.

Bima mengatakan, pembicaraan dalam forum Bogor telah menyepakati untuk membangun Indonesia dengan cara yang damai dan mengedepankan kebersamaan, serta membangun komunikasi ke semua pihak. 

"Diskusi tanah air hari ini pasca Pilpres. Semangat kami sama, bagaimana agar seluruh proses yang kami hormati, kami berikan tempat, koridor hukum untuk membangun komunikasi satu sama lain," ujar Bima.

Menurut Bima, kepala daerah saling bertukar pikiran bagaimana mengedukasi masyarakat agar semuanya siap untuk berdemokrasi secara sehat dan saling menebar harapan membawa Indonesia lebih baik lagi dari saat ini. 

"Kami menyepakati agar selama menjelang 22 Mei (pengumuman suara Pilpres di KPU) terus mengokohkan kebersamaan, menimalisir ruang terjadinya perpecahan dan kami sepakat harus berikan ruang yang terhormat bagi proses hukum," kata Bima. 

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menuturkan, di daerah-daerah terdapat fenomena kegelisahan yang sama.

Hal ini terlihat di akar rumput dan media sosial setelah pesta demokrasi lima tahunan terlaksana pada 17 April 2019. 

"Kami ingin mengisi ruang-ruang informasi mulai hari ini sampai jangka panjang dengan informasi menyejukkan dari para pimpinannya. Dengan informasi yang membawa gagasan kerukunan perdamaian untuk melawan ruang informasi yang terlalu tegang," kata Ridwan di tempat yang sama. 

Ia menilai, perbedaan pilihan politik merupakan hal yang biasa dalam berdemokrasi dan sebaiknya jika terdapat perbedaan dalam pandangan hasil Pilpres yang akan diumumkan KPU nantinya, sebaiknya diselesaikan seusai aturan dan hukum berlaku.