pemilu2019.kpu.go.id- Hasil Real Count KPU Pilpres 2019, Suara Prabowo & Jokowi Kini Beda 13,1 Juta

TRIBUN-TIMUR.COM - pemilu2019.kpu.go.id- Hasil Real Count KPU Pilpres 2019, Suara Prabowo & Jokowi Kini Beda 13,1 Juta

Update terus perolehan suara Pilpres 2019 di pemilu2019.kpu.go.id. 

Apakah pasangan Capres Cawapres 01 Jokowi-Maruf makin menguat atau justeru pasnagan 02 Prabowo-Sandi menyusul? 

Pantauan tribun-timur.com hingga pukul 13.45 WITA, Senin (6/5/2019), suara masuk sudah 68,2 persen. 

554 ribu dari total 813 ribu TPS yang ada. 

Untuk sementara pasangan 01 masih unggul dengan 56,2% dengan 58,8 juta suara. 

Baca: Data Masuk 85% Real Count Pilpres 2019, Segini Suara 01 di Tiongkok, Bandingkan Suara 02 di Arab

Baca: REAL COUNT Pilpres 2019- Suara Masuk 100 Persen, Prabowo-Sandiaga Menak Telak di Tanjungbalai

Baca: Demokrat Tetap Koalisi Gerindra-PKS-PAN Jika Prabowo Menang Pilpres 2019, Kalau Jokowi Menang?

Sementara pasangan 02 memperoleh 45,6 juta atau 43,7%. 

Artinya, kini perolehan suara keduanya beda 13,1 juta. 

Mampukah Jokowi-Maruf terus meningkat dan memenangkan Pilpres, atau justeru Prabowo-Sandi semakin kuat dan membalik keadaan?

Marus terus pantau yah!

Terkait peta suara berdasarkan provinsi, kecenderungannya masih sama. 

Prabowo unggul di Aceh dan sebagian di pulau Sumatera. 

Sementara Jokowi masih memang telak di beberapa provinsi Pulau Jawa. 

(TRIBUN-TIMUR.COM/RASNIGANI)

Demokrat Tetap Koalisi Gerindra-PKS-PAN Jika Prabowo Menang Pilpres 2019, Kalau Jokowi Menang?

Partai Demokrat mencuri perhatian.

Pertemuan anak Ketua Umum DPP Demokrat SBY, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan Presiden Jokowi jadi gosip politik.

Benarkah Demokrat meninggalkan koalisi Gerindra, PKS, PAN di barisan Prabowo Subianto - Sandiaga Uno?

Pascapilpres 2019, Partai Demokrat bersiap meninggalkan koalisi Adil dan Makmur yang mendukung pasangan Prabowo-Sandi di Pilpres 2019.

Sikap partai bergambar mercy pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY) itu sebagai tanda mengakhiri kontrak politik dengan Prabowo-Sandi.

Namun, Partai Demokrat akan meninggalkan koalisi Adil dan Makmur jika nanti pada 22 Mei 2019 KPU menetapkan Jokowi-KH Maruf Amin sebagai pemenangnya, dan Prabowo-Sandi dinyatakan kalah.

Baca: Tenri-Thita dan Rapsel Ali Wakili Nasdem di Dapil Sulsel I ke Senayan, Ini Perolehan Suara Mereka

Baca: Ini Peringkat Perolehan Suara Partai untuk Caleg DPR RI Dapil I Selayar

Baca: Bobol Asrama Mahasiswa, Rizal Dihajar Massa di Adipura Raya Makassar

Sikap Partai Demokrat tersebut disampaikan oleh kader partai itu, Ferdinand Hutahaean seperti di tayangan CNN Indonesia edisi Jumat (3/5/2019).

Tanda-tanda Partai Demokrat meninggalkan Prabowo-Sandi sudah terlihat setelah Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY) menghadiri undangan Presiden Joko Widodo dua hari lalu di Istana Merdeka, Jakarta.

Adapun pertemuan AHY dan Jokowi menjadi perhatian khalayak umum karena dilakukan di sela KPU masih melakukan proses perhitungan suara Pilpres 2019.

Dari pertemuan itu, arah politik partai Demokrat pun turut menjadi sorotan publik.

Meski begitu, kader partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean mengatakan bahwa pertemuan AHY dengan Jokowi adalah untuk membicarakan soal bangsa.

Selain mengungkap perihal maksud dari pertemuan AHY dengan Jokowi, Ferdinand Hutahaean juga menjelaskan sikap politik partai Demokrat saat ini.

Pesan itu rupanya terkait dengan sikap politik Partai Demokrat terhadap koalisi adil makmur yang menggawangi Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.

Kepada seluruh kader partai Demokrat, SBY berpesan agar anggotanya terus mendampingi dan mengawal BPN Prabowo-Sandi sampai gelaran Pilpres 2019 selesai.

"Perintah pak SBY yang kami terima adalah tetap menuntaskan kewajiban moril politik partai Demokrat di koalisi adil makmur BPN. Kami ditugaskan untuk tetap mengawal BPN sampai selesai kontestasi Pilpres ini," ungkap Ferdinand Hutahaean.

Pun ketika nanti konflik Pilpres 2019 akan sampai pada Mahkamah Konstitusi, SBY berpesan agar seluruh kadernya tetap berada di sisi BPN Prabowo-Sandi.

Meski begitu, Partai Demokrat tetap tidak boleh bergerak ke luar dari konstitusi yang ada.

"Kalau memang harus bermuara di Mahkamah Konstitusi, back up, kalau memang dibutuhkan lawyer-lawyer Demokrat, dukung. Itu perintah pak SBY ke kami. Tapi tidak boleh bergerak di luar konstitusi," ujar Ferdinand Hutahaean.

Lebih lanjut, Ferdinand Hutahaean pun menjabarkan sikap politik nantinya akan diambil kubu Partai Demokrat usai pengumuman dari KPU diungkap.

Menurut Ferdinand Hutahaean, nantinya akan dua kemungkinan yang diumumkan oleh KPU.

"Saya ingin menyampaikan sikap politik partai Demokrat. Ada dua kemungkinan, Jokowi menang atau Prabowo menang," pungkas Ferdinand Hutahaean.

Diakui Ferdinand Hutahaean, partai Demokrat telah menyiapkan dua sikap yang akan diambil ketika KPU nanti mengungkap siapa pemenang di Pilpres 2019.

Sikap pertama, jika Jokowi ditetapkan sebagai pemenang, Partai Demokrat menyebut bahwa kontrak politiknya dengan koalisi adil makmur Prabowo-Sandi akan berakhir.

"Kalau Jokowi yang ditetapkan sebagai pemenang Pemilu oleh KPU, maka tentu komitmen atau saya anggap kontrak politik partai Demokrat dengan koalisi adil makmur berakhir ketika itu," ucap Ferdinand Hutahaean.

Berakhirnya kontrak politik Partai Demokrat dengan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno itu diakui Ferdinand Hutahaean bukan sebuah sikap yang menunjukkan bahwa partainya sedang menyeberang ke pihak lain.

Baca: Empat Petahana Hanura di DPRD Luwu Utara Hampir Pasti Oppo

Baca: Chat Mesra dengan Pacar Saat Ramadan, Apakah Batalkan Puasa atau Tidak?, Ini Penjelasannya

Baca: Sumanto Al Qurtuby: Aneka Ragam Puasa Mulai Hippocrates Hingga Benjamin Franklin

Ferdinand Hutahaean menyebut bahwa jika Jokowi menang, maka partai Demokrat akan kembali menjadi partai yang berdaulat.

Selain itu, Ferdinand Hutahaean juga menggumamkan bahwa sejak dulu partai Demokrat memang tidak pernah menjadi partai oposisi pemerintahan.

Hal itu tentu berseberangan dengan sikap partai yang menggawangi Prabowo Subianto sebagai capres, yakni partai Gerindra.

"(Berakhir artinya nyebrang ?) Bukan nyebrang. Artinya Partai Demokrat akan kembali menjadi partai yang berdiri dan berdaulat menentukan sikap politiknya. Apakah akan tetap menjadi partai penyeimbang. Karena Demokrat tidak pernah mengenal oposisi," ungkap Ferdinand Hutahaean.

Sikap kedua yang Ferdinand Hutahaean ucap adalah jika Prabowo Subianto yang dinyatakan sebagai pemenang Pemilu 2019, maka parta Demokrat akan melanjutkan kewajibannya di koalisi.

Yakni mengawal pemerintahan yang akan dijalankan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.

"Kalau Pak Prabowo yang ditetapkan KPU sebagai pemenang, maka Partai Demokrat akan melanjutkan kewajiban moral politiknya mengawal pemerintahan. Karena janji politik harus direalisasikan," sambung Ferdinand Hutahaean.

Baca: Ini Nama dan Tema Penceramah di Hari Pertama Ramadan Masjid Al Markaz

Baca: Bawa Sabu, Polisi Amankan Satu Warga Cempa Pinrang, 1 Melarikan Diri

Baca: Sebelum Dzuhur, Ada Kultum Rutin di Masjid Agung Ummul Qura Sengkang

Meski begitu, penjabaran yang diutarakan Ferdinand Hutahaean masih bersifat garis besar saja.

Semua keputusan di Partai Demokrat nanti akan ditentukan oleh SBY.

Namun saat ini menurut Ferdinand Hutahaean, partai Demokrat masih berkeyakinan bahwa belum ada pemenang mutlak di Pemilu 2019.

Partai Demokrat mengaku masih menunggu hasil resminya dari KPU.

"Bagi Partai Demokrat saat ini belum ada pemenang Pemilu. Partai Demokrat masih tetap bersama-sama dengan koalisi adil makmur mengawal perhitungan suara sampai pada akhirnya nanti selesai," ucap Ferdinand Hutahaean.

Tonton tayangan lengkapnya :

(*)

Jangan Lupa Subscribe Channel Youtube Tribun Timur:

Follow juga Instagram Tribun Timur: