Hasil Ijtima Ulama 3 dan Alasan Jokowi - Maruf Amin Harus Didiskualifikasi dari Pilpres 2019

TRIBUN-TIMUR.COM - Hasil Ijtima Ulama 3 dan alasan Jokowi - Maruf Amin harus didiskualifikasi dari Pilpres 2019 kendati menang.

Para ulama pendukung pasangan Capres dan Cawapres RI nomor urut 02, Prabowo Subianto - Sandiaga Uno meminta Badan Pengawas Pemilu dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk membatalkan atau mendiskualifikasi calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 01, Joko Widodo dan Maruf Amin.

Mereka menyatakan hal itu dalam Ijtima Ulama 3 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Rabu (1/5/2019), acara yang disebut pengamat sebagai upaya mendelegitimasi KPU dan hasil pemilu.

Dalam kesimpulan acara, Yusuf Martak, Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama mengatakan, "Telah terjadi berbagai kecurangan dan kejahatan yang bersifat terstruktur, sistematis, masif dalam proses penyelenggaraan Pemilu 2019."

Baca: Update pemilu2019.kpu.go.id - Hasil Real Count Pilpres: Prabowo Menang Telak di Aceh, Sumbar, Sumsel

Baca: Kumpulan Ucapan Selamat Hari Pendidikan Nasional / Hardiknas 2019, Share di WhatsApp, FB, Instagram

Prabowo Subianto yang juga hadir dalam acara mengatakan bahwa kesimpulan pertemuan "cukup komprehensif dan tegas."

'Upaya mendelegitimasi KPU'

Namun, menurut Direktur Relawan TKN Jokowi - KH Maruf Amin, Maman Imanulhaq, mereka yang selalu mengangkat kucurangan tanpa bukti justru telah berbuat curang.

"Penggunaan cara yang tidak konstitusional dan tidak rasional justru menurunkan derajat ulama. Ulama dikenal sebagai sosok yang memahami ilmu, menghormati kesepakatan, komitmen, dan juga menghargai nilai persaudaraan," kata Maman Imanulhaq.

"Kita menolak orang yang terus menerus membuat narasi kecurangan. Orang yang membuat narasi kecurangan tanpa menunjukkan data dan fakta sebenarnya dia telah berbuat curang," tambahnya.

Pengamat komunikasi politik dari Fisip Universitas Brawijaya, Malang, Abdul Wahid, mengatakan, di tengah proses penghitungan dan rekapitulasi Pemilu 2019 yang tengah berlangsung, langkah politik ini dapat dibaca sebagai upaya mendelegitimasi Komisi Pemilihan Umum ( KPU).

"Yang mereka lakukan sekarang tidak ubahnya dengan membuat narasi bahwa ketika calon pilihan mereka kalah, maka satu-satunya jalan adalah mereka mendelegitimasi peran penyelenggara pemilu, yaitu KPU, dengan tidak mempercayai hasil pemilu," kata Abdul Wahid kepada BBC News Indonesia, Rabu (1/5/2019).

Abdul Wahid juga mempertanyakan apa yang disebutnya sebagai mobilisasi ulama dalam acara Ijtima Ulama 3.

Baca: 7 Kontroversi Bupati Talaud Sri Wahyumi Maria Manalip, Termasuk Berseteru dengan Partai Penguasa

Baca: Daftar 7 Fakta Pejabat BUMN Tewas di Hotel, Ada Wanita Seksi dan Temuan Alat Kontrasepsi di Kamar

Dia menyebutnya kehadiran para ulama ini "bias politik" sejak awal.

"Mereka sengaja bermain-main di politik agama, di mana agama bisa dijual kepada para pemilih," kata Wahid.

'Menakut-nakuti dan tak elegan'