Marak Pelanggaran Pemilu, Sekjen PB HMI : Ini Ancaman Serius!

Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Najamuddin Arfah berharap Komisi Pemilihan Umum (KPU) independen.

Najamuddin Arfah
Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Najamuddin Arfah 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Najamuddin Arfah berharap Komisi Pemilihan Umum (KPU) independen.

Termasuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) diminta independen dalam menjalankan pesta demokrasi 2019 ini.

Penyelenggara Pemilu tetap menjaga kepercayaan publik sebaik-baiknya dengan cara tetap bekerja secara profesional dan berintegritas dan tidak berpihak kepada salah satu pasangan calon.

Peserta pemilu jangan sampai ada kecurangan.

"Kepada penyelenggara pemilu untuk menjaga kepercayaan publik sebaik-baiknya dengan cara tetap bekerja secara profesional dan berintegritas," kata Naja kepada Tribun.

Naja juga meminta kepada penyelenggara pemilu untuk menyikapi  soal maraknya dugaan pelanggaran dan kecurangan pemilu di sejumlah wilayah Indonesia.

Dugaan kecurangan itu diketahui banyak  muncul dan tersebar disejumlah media sosial.

Olehnya, Bawaslu penting  menginvestigasi kasus tersebut secara menyeluruh untuk memastikan apakah dugaan kecurangan terjadi secara terstruktur dan masif atau tidak.

"Ini adalah  persoalan yang mesti diperhatikan oleh sejumlah pihak, terutama penyelenggara pemilu," tuturnya.

Meski sistem rekapitulasi pemilu kita hari ini masih menggunakan sistem manual berjenjang yang transparan, dengan menggunakan form c1.

Tetapi kata dia indikasi dan dugaan pelanggaran yang marak terjadi di beberapa daerah menjadi persoalan serius yang mengancam demokrasi kita.

Sehingga, penyelenggara pemilu dalam hal ini Bawaslu, KPU hingga DKPP perlu mengambil langkah-langkah antisipatif agar tidak terjadi gejolak sosial di masyarakat.

“Apalagi  hari ini kita melihat  dimana masing-masing pendukung paslon presiden dan wakil presiden mengklaim sebagai pemenang bukan berdasar hasil perhitungan KPU. Sehingga membuat publik menjadi gaduh,” tuturnyan

“Bawaslu dan DKPP agar cepat menangani dugaan pelanggaran yang terjadi selama tahap pemungutan suara dan paling penting  transparan menjelaskan hasilnya kepada publik,” harapnya. (San)

Penulis: Hasan Basri
Editor: Munawwarah Ahmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved