Hoaks dan Literasi Digital

Program literasi digital harus menjadi prioritas pemerintah, siapapun yang terpilih nanti agar tidak ada korban jiwa seperti di India

Hoaks dan Literasi Digital
IST
Mahasiswa Kenotariatan Universitas Hasanuddin

Oleh: Edy Parajai SH
Mahasiswa Kenotariatan Universitas Hasanuddin

Istilah ‘hoaks’ sangat popular akhir-akhir ini, penggunaan istilah ini tidak hanya di kalangan akademisi di ruang-ruang pendidikan, melainkan bahkan merambah ke ruang-ruang publik seperti warung kopi oleh kaum bapak-bapak maupun di pasar oleh kaum emak-emak.

Istilah ‘hoaks’ ini makin eksis tatkala suhu politik semakin memanas, ketika para kontestan politik yang mengikuti Pemilu 2019 saling menyerang dengan isu-isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, dan disebarkan secara masif di media social. Media komunikasi massa khususnya media online memiliki pengaruh yang signifikan dalam pembentukan pola pikir masyarakat, oleh sebab itu sangat penting memerhatikan kebenaran atau fakta dari berita yang disebar melalui media onlie.

Dewasa ini, penyebaran berita tidak hanya dilakukan oleh pihak atau lembaga yang memang bergerak dibidang pemberitaan, melainkan dapat pula dilakukan oleh individu-individu melalui akun-akun social medianya.

Hoaks merupakan ketidakbenaran berita yang tersebar di masyarakat, baik melalui social media maupun secara langsung (lisan). Yang perlu menjadi perhatian saat ini, sebagian besar masyarakat belum dapat membedakan antara berita fakta dan hoaks yang pada dasarnya tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Beredarnya berita hoaks dapat menggiring opini masyarakat dan dapat menyebabkan keresahan pula dan buntutnya berupa konflik berkepajangan. Menurut Silverman, berita palsu dibuat untuk menarik harapan dan ketakutan masyarakat yang tak terbatas kenyataan. Padahal seharusnya kenyataan memberi batas berita mana yang dapat disebarluaskan dan yang tidak.

Hoaks ini memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap pandangan masyarakat terhadap benar tidaknya suatu informasi. Penelitian yang dilakukan pada tahun 1940-an mengungkapkan bahwa “semakin disebar suatu rumor, maka akan semakin masuk akal”.

Hal ini berarti, semakin banyak hoaks yang tersebar, maka berita tersebut semakin dianggap sebagai kebenaran oleh masyarakat. Penelitian menyebutkan bahwa rumor lahir dari kecurigaan kemudian terbiasa diketahui, lalu mengubah pemikiran dan opini public.

Hal ini dibuktikan melalui penelitian yang baru-baru dilakukan oleh Liza Fazio dan timnya dari Venderbilt University di Tennessee bahwa mahasiswa lebih memercayai suatu pernyataan apabila diulang-ulang, meskipun mereka tahu bahwa pernyataan tersebut salah.

Meski demikian, pengetahuan utama seseorang masih menjadi pertimbangan utama dalam penentuan benar atau salahnya suatu pernyataan. Akan tetapi, tren berita bohong yang ditampilkan atau dibaca berulang-ulang tetap memengaruhi opini atau pandangan seseorang terhadap berita yang dibacanya.

Di musim politik ini hoax merajalela di mana-mana dan menjadi ladang bisnis oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Penyebar awal hoax pun sulit di cari, Berdasarkan data dari Daily Social, informasi hoaks paling banyak di temukan di Facebook (82%) dan Whatshapp (56%). Bahkan menjelang Pilpres peredaran Hoaks makin masif dengan target sasaran Capres/Cawapres 01 dan Capres/Cawapres 02.

Untuk menangkal hoaks sebetulnya Facebook telah mempromosikan War Room sebagai bagian dari solusi untuk gangguan terhadap pemilu serta meluncurkan tim spesialis yang bekerja untuk menghentikan penyebaran hoaks dan propaganda serta menghapus setiap menit jutaan akun, tetapi langkah ini kurang efektif karena sampai detik ini berita bohong masih beredar di Media Sosial, karena penyebaran hoaks berlangsung secara cepat dan masif. Maka dari situlah perlu dilakukan edukasi menyeluruh mengenai literasi digital, Karena masyarakat harus memahami bahwa hoaks sangat berbahaya bagi masa depan bangsa.

Literasi digital sangat dibutuhkan karena tingkat literasi Indonesia sangat rendah yang berujung maraknya penyebaran hoaks, Berdasarkan data dari Programme for International Student Assessment menunjukkan siswa di Indonesia ada di urutan 64 dari 72 negara yang mengikuti kompetensi Literasi. Perlu langkah konkret dari semua pihak, mulai dari pemerintah, organisasi masyarakat dan tokoh agama mengenai pengembangan manusia di era digital melalui pembentukan kurikulum literasi digital atau Indonesia bisa mengikut Jepang yang tidak sampai mengubah kurikulum tetapi dengan modifikasi gaya pengajaran dengan cara mengajak siswa-siswa untuk lebih kritis terhadap berita di media sosial.

Literasi Digital bukan hanya sekadar kemampuan penggunaan teknologi tetapi lebih dari itu sebagai "Vaksin" untuk membentengi masyarakat dari hoaks yang akan terus menghantui. Program literasi digital harus menjadi prioritas pemerintah, siapapun yang terpilih nanti agar tidak ada korban jiwa seperti di India yang karena berita bohong menyebabkan puluhan orang kehilangan nyawa.

Catatan: tulisan ini telah terbit di Tribun Timur edisi cetak, Rabu (18/04/2019)

Editor: syakin
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved