OPINI - Menyoal Hubungan TNI dan Rakyat

Oleh :
Antariksa Putra
(Sekretaris KNPI Kota Makassar)

Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan rakyat punya hubungan kesejarahan tak dapat dipisahkan.

Sebab cikal bakal lahirnya TNI berawal dari perjuangan rakyat dengan mengangkat senjata demi merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat tentara rakyat masih bernama Badan
Keamanan Rakyat (BKR).

Maka tanggungjawab TNI dalam melayani negara bukan hanya fokus fungsi representatif dalam mewakili tuntutan keamanan militer, fungsi eksekutif dalam implementasi keputusan negara dalam hal keamanan, atau fungsi panasihat dalam analisa dan melaporkan segala implikasi keamanan negara, tetapi lebih dari itu fungsi TNI adalah selalu ada untuk rakyat Indonesia.

Menuju era global, persaingan antar negara tak hanya fokus pada kepentingan penguasaan kekayaan alam suatu negara tetapi lebih dari itu, persaingan dalam perebutan pasar global juga akan lebih sengit.

Sehingga, strategi menciptakan pertahanan keamanan suatu negara harus lebih holistik atau menyeluruh bukan hanya menjaga setiap inchi teritorial tetapi seiring dengan pengaruh global.

Maka, perkembangan tantangan pertahanan keamanan kita harus lebih kompleks ketimbang masa lalu dengan dominasi perang invasi militer (hard power).

Baca: Pemilu 2019, Seribu Lebih Pasukan Pengamanan Disebar ke Seluruh TPS di Majene

Saat ini, perang akan lebih mengarah kepada invasi pengaruh (soft power) melalui proxy (alat perpanjangan tangan) dengan menggunakan perangkat aktor negara dan aktor non-negara (kelompok lokal) dalam mempengaruhi sebuah negara.

Negara besar (major power) cenderung pada skala tertentu menggunakan strategi soft power karena akan lebih efektif dan akan sulit terpantau oleh sistem pertahanan negara yang dijadikan objek invasi walaupun konsekuensi penggunaan soft power akan melibatkan banyak aktor sebagai pihak ketiga dan membutuhkan waktu lama.

Tetapi, jika berhasil maka akan menghasilkan suatu praktik pengaruh kekuasaan yang berlangsung lama.

Sehingga, dimensi pertahanan keamanan bukan lagi berbicara domain militer saja tetapi berimplikasi pada ruang multidimensi yaitu politik, sosial, budaya, agama dan terutama ekonomi.

Hingga, pada akhirnya potensi ancaman serangan datang bukan hanya dari luar tetapi juga dari dalam internal Indonesia.

Hal itu terjadi dalam waktu yang bersamaan.

Jika, tantangan keamanan negara Indonesia semakin kompleks, maka kebijakan keamanan nasional tidak lagi dibebankan hanya kepada elite pemeritah dan TNI.

Tetapi, beban ini harus meluas ke kalangan non pemerintah dan TNI.

Dalam artian tuntutan kepada elemen warga negara/rakyat akan kembali sangat diperlukan dalam menjaga pertahanan keamanan dalam menciptakan keseimbangan keamanan dan warga negara.

Baca: Donor Darah, Pemkab Gowa Kumpulkan 120 Kantong

Hubungan sejarah perjuangan TNI dan rakyat harus segera kembali menjadi diskursus dan lebih
dieratkan khususnya dalam menciptakan kesadaran nasionalisme dan bersama menyusun kembali
pondasi kekuatan pertahanan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sehingga, kedepan faktor ataupun variabel kekuatan dapat memisahkan TNI, rakyat dan negaranya dapat diredam ataupun diminimalisir.

Sebab, saya meyakini jika berbicara konteks menjaga persatuan Indonesia maka persatuan TNI dan rakyat adalah kekuatan yang sangat besar dan kuat dalam melawan serta menangkal berbagai ancaman apapun termasuk ancaman perang proxy di Indonesia.

Seluruh elemen negara kita masih menginginkan Indonesia menjadi negara kuat, dominan dan sejahtera.

Menjaga ibu pertiwi adalah harus selalu menjadi kepentingan bersama dan prioritas utama sebab keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia selalu akan bergantung pada konsistensi perjuangan TNI dan rakyatnya. (*)

Catatan: tulisan ini telah terbit di Tribun Timur edisi cetak, Senin (15/04/2019)