Karena Ini, Warga Perumahan Zigma Royal Park Adukan Developer ke Polrestabes Makassar
Puluhan penghuni perumahan Zigma Royal Park, Pallangga, Gowa, mendatangi Mapolrestabes Makassar, Jumat (12/4/2019) siang.
Penulis: Muslimin Emba | Editor: Munawwarah Ahmad
lihat foto
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Puluhan penghuni perumahan Zigma Royal Park, Pallangga, Gowa, mendatangi Mapolrestabes Makassar, Jumat (12/4/2019) siang.
Polrestabes Makassar berada di Jl Ahmad Yani, Makassar.
Kedatangan mereka untuk menanyakan perkembangan pengaduan dugaan penggelapan dan penipuan Developer perumahan Zigma Royal Park.
Mereka mangajukan aduan di Satreskrim Polrestabes Makassar, Senin (25/3/2019).
Nur Fardiansya (30) salah satu warga mendampingi pelapor atas nama Nur Wahid Abdul Karim.
Ia menjelaskan, munculnya dugaan penipuan dan penggelapan lantaran ia bersama sejumlah warga lainnya tidak mendapatkan dana subsidi.
Sebegaiamana ia ketahui, Perumahan Zigma Royal Park merupakan perumahan disubsidi pemerintah sebanyak Rp 4 juta per user atau per orang.
"Ini kan perumahan subsidi, kita diminta untuk membayar DP full tapi dana subsidi dari pemerintah tidak diberikan ke kita, padahal kita bayar full DPnya. Kecuali, kami tidak bayar full itu baru bisa ditomboki melalui subsidi itu," ujar Nur Fardiansyah saat ditemui.
Menurut Ardy sapaan karib Nur Fardiansyah, ketika DP atau uang muka dibayar full pihak pemohon atau user, maka dana subsidi yang disediakan pemerintah merupakan milik pihak pemohon.
"Saya bayar full DP itu Rp 21 juta dengan rumah tipe 36. Jadi kalau subsidinya tidak diberikan ke kami berarti kami membayar DP itu sebanyak Rp 25 juta, ini sudah seperti perumaha komersil," jelas warga Blok A 14 Perumahan Zigma Royal Park ini.
Selain itu, kata Ardy, dana subsidi sebanyak Rp 4 juta dari pemerintah juga masuk ke tabungan masing-masing user atau penerima.
"Pihak developer mengklaim dana subsidi ini merupakan haknya. Kalau memang haknya kenapa masuk ke rekening tabungan kami masing-masing, "terangnya.
Hal sama diungkap, Salehuddin (39) Blok B 12.
Menurutnya, Depelover tidak menjelaskan lebih rinci terkait peruntukan dana subsidi tersebut.
"Kami juga sayangkan karena tidak ada penjelasan dari awal bahwa ada bantuan subsidi dari pemerintah, ini lansung saja dipotong ini bantuan subsidi," ujar Salehuddin.
