Breaking News:

OPINI - Politik Uang Saat Masa Tenang

MUSIM kampanye pemilu serentak 2019 tak lama lagi akan berganti. Kampanye melalui rapat umum, iklan media massa cetak dan media massa elektronik

Editor: syakin
handover
Damang Averroes Al-Khawarizmi 

Oleh: Damang Averroes Al-Khawarizmi
Konsentrasi Hukum Pemilu & Pilkada

MUSIM kampanye pemilu serentak 2019 tak lama lagi akan berganti. Kampanye melalui rapat umum, iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet akan menjadi penutup cerita ramai dan riuhnya antara peserta pemilu dan pemilih.

Setelah itu, tiga hari sebelum pesta demokrasi dimulai, sunyi dan senyap mewajibkan kita semua menyepi dengan segala urusan yang beraroma ‘citra diri’ para peserta pemilu. Bawaslu RI beserta jajarannya kemudian mewanti-wanti agar tidak ada oknum tak bertanggung jawab yang mengganggu asas kebebasan pemilih dalam kurun waktu tiga hari, di masa tenang.

Cegat dan tangkal, segera laporkan kalau ada suap kepada pemilih (vote buying or money politic). Sebab yang demikian akan mengganggu integritas dan keadilan pemilu.

Kelemahan Pasal

Saban waktu, saat kenyataan datang, pemilih dalam sepinya tak kuat menahan godaan. Amplop yang berisikan ratusan ribu rupiah diterima dengan lapang dada. Terkonfirmasilah Pasal 523 ayat 2 UU Pemilu, tak mungkin menjerat pemilih sebagai penerima suap dan tak selamanya pula dapat menjerat pelaksana, peserta dan/atau tim kampanye sebagai pemberi suap.

Banyak kemudian pemerhati pemilu dan demokrasi menyayangkan anatomi pasal larangan suap kepada pemilu dalam tempo tiga hari sesingkat-singkatnya sebelum tiba hari pemungutan suara. Paling getol adalah Direktur Perhimpunan Pemilu dan Demokrasi, Titi Anggraini Mashudi nyaring bersuara di berbagai lini: media sosial, media cetak, dan media elektronik mengkritik habis ketentuan itu.

Hal itu karena subjek pelakunya dipersempit dalam tiga kualitas saja: pelaksana, peserta, dan tim kampanye. Mengapa bukan ‘setiap orang’ subjek pelakunya sebagaimana suap kepada pemilih yang kejadiannya pada saat atau pada hari pemungutan suara.

Kegalauan Titi Anggraini Mashudi belumlah seberapa. Jika kita kemudian sama-sama membuka jubah dan menelanjangi pasal sapu jagat money politic pada masa tenang tersebut. Akan tampak secara nyata dan terang-benderang kekurangannya dari berbagai aspek.

Pertama, pada aspek subjek pelaku pelaksana dan/atau tim kampanye, bukan hanya tidak dapat menjerat orang yang tidak tercatut namanya sebagai pelaksana dan tim kampanye di KPU. Namun pelaksana dan/atau tim kampanye sekalipun kalau hanya teregistrasi sebagai pelaksana dan/atau tim kampanye calon anggota legislatif (DPR, DPD, dan DPRD), lalu terlibat dalam membagi-bagi uang atau materi lainnya kepada pemilih, tidak dapat dijerat pidana penjara empat tahun dan denda Rp 48 juta berdasarkan Pasal 523 ayat 2 UU Pemilu.

Halaman
123
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved