Paper Enrekang: Pilih Caleg Jujur, Jangan Yang Korup
Lembaga pemantau Pemilu, Paper Enrekang, mengajak semua elemen mengambil peran tercapainya pesta demokrasi berkualitas dan adil.
Penulis: Muh. Asiz Albar | Editor: Munawwarah Ahmad
lihat foto
TRIBUNENREKANG.COM, ENREKANG- Lembaga pemantau Pemilu, Paper Enrekang, mengajak semua elemen mengambil peran tercapainya pesta demokrasi berkualitas dan adil.
Aktivis Paper Enrekang, Rahmawati Karim, mengatakan harapan tersebut dapat tercapai jika semua elemen yang terlibat di dalamnya mengambil peran maksimal.
Baca: Pembekalan Saksi Hanya Diikuti 5 Parpol, Ketua Bawaslu Enrekang Kecewa
Baca: KPU Enrekang Kebut Pendistribusian Surat Undangan Memilih
Minimal untuk diri sendiri dan paling minim yakni ambil bagian menggunakan hak pilihnya 17 April 2019 mendatang secara jujur tanpa intimidasi.
"Kehadiran Paper mengambil bagian dari proses demokrasi untuk dapat memastikan berjalan secara normatif sehingga dapat menghasilkan proses Pemilu yang berintegritas dan pemimpin politik yang berintegritas pula," kata Rahmawati Karim, Selasa (9/4/2019) siang.
Rahmawati juga mengingatkan penyelenggara Pemilu agar menjaga integritas dan netralitasnya.
Baca: Begal Potong Tangan Mahasiswa Asal Enrekang Pasrah Putusan Hakim 18 Tahun Penjara
Menurutnya, baik KPU dan Bawaslu hingga perangkat pengawas TPS harus punya malu untuk berbuat curang.
Jangan mau diintimidasi dan dipengaruhi oleh pihak elite atau diberi iming-iming hadiah dari peserta Pemilu.
"Lagi-lagi, harus memuali dari diri sendiri menjalankan tugas tanpa tunduk pada intervensi kepentingan elite adalah kunci menjadi penyelenggara yang jujur;" ujarnya.
Rahma menambahkan, netralitas kunci utama dapat menjalankan semua regulasi tanpa pandang bulu.
Apalagi di Enrekang yang mungkin satu-satunya wilayah di Sulsel yang hampir semua orang di badan bupati menjadi calon legislatif.
Sehingga kemungkinan intervensi kepentingan elite semakin kencang. Apalagi kasus korupsi di Enrekang lima tahun terakhir semakin meningkat.
Sejumlah pemengang amanah publik telah terjerat kasus korupsi. Sehingga dibutuhkan kehadiran pemimpin politik anti korupsi di legislatif.
"Olehnya itu, memotong mata rantai kepemimpinan korup salah satu cara yakni menggunakan hak pilih dengan cara pilih yang jujur, jangan yang berprilaku korup," tutur mantan Komisioner KPU Enrekang ini. (tribunenrekang.com)
Laporan Wartawan TribunEnrekang.com @whaiez
Jangan Lupa Subscribe Channel Youtube Tribun Timur:
Follow juga Instagram Tribun Timur:
