Ternyata Selain Novel Baswedan, Busyro Muqaddas dan Bambang Juga Masuk Bursa Kabinet Prabowo-Sandi

Ternyata Selain Novel Baswedan, Dr Busyro Muqaddas dan Bambang Wijayanto juga masuk bursa Kabinet Prabowo-Sandi

TRIBUN-TIMUR.COM - Tim Pemenangan Capres-Wapres Nomor Urut 02 Prabowo Subianto - Sandiaga Uno mulai menggodok bursa nama-nama calon pembantu Prabowo-Sandi andai menang Pilpres 2019 nanti.

Selain figur dari parpol koalisi, tim Prabowo Sandi juga mengincar profesional dan aparat yang dikenal bersih.

Baca: Jika Prabowo Subianto - Sandiaga Uno Menang, PAN 7 Kursi Menteri, PKS 6 Kursi, Demokrat Belum Jelas

Baca: Foto-foto dan Video Kampanye Prabowo, Tagar #LautanMassaDukungPrabowo Trending, Jokowi di Mana?

Baca: Live ILC TV One Bahas Serangan Fajar Caleg, Rocky Gerung, Mahfud MD, Hingga Ngabalin Diminta Hadir

Di antara yang digadang-gadang masuk kabinet di antaranya Penyidik Senior KPK Novel Baswedan, eks Komisioner KPK Dr Busyro Muqaddas hingga Bambang Wijayanto.

Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi, Andre Rosiade, membantah masuknya nama-nama ini berarti Gerindra punya kedekatan dengan figur-figur bersih ini.

Andre Rosiade juga membantah adanya pernyataan kedekatan antara BPN dengan Penyidik Senior KPK, Novel Baswedan.

Tidak sekalipun, jelas dia, ada pernyataan itu disampaikan kepada wartawan baik on record maupun off record.

Andre hanya mengatakan wacana keinginan BPN untuk mengajukan nama Novel Baswedan menjadi Jaksa Agung.

Tidak hanya Novel, kata dia, beberapa nama lain seperti Bambang Widjojanto dan Busyro Muqoddas serta jaksa-jaksa bersih lainnya, masuk dalam wacana tersebut.

"Saya kan hanya bilang wacana. Ada wacana dari kami-kami untuk menjadikan Novel jadi Jaksa Agung. Ada nama lain juga, ada Pak Bambang sama Pak Busyro dan jaksa lainnya yang bersih," tegasnya saat dihubungi, Jakarta, Senin (1/4/2019).

Dia justru mempertanyakan pernyataan dari Ketua Presidium Indonesia Police Watch, Neta S Pane yang berbicara seolah ada kedekatan antara Partai Gerindra dengan Novel Baswedan.

Terlebih, meminta Novel dan KPK secara lembaga untuk mengklarifikasi hal tersebut.

"Saya tidak tahu dia dapat dari mana? Lagian, memang salah? Mau laporin saya ke Polisi? Mau laporin Prabowo dan Sandi ke Polisi? Masa wacana saja tidak boleh? Tangkap saja sudah semuanya," katanya dengan nada tinggi.

Sejauh ini, lanjutnya, masih belum ada komunikasi sama sekali dengan Novel maupun nama-nama yang menjadi usulan.

Alasannya, sekali lagi, ia mengatakan seluruh keputusan ada di Prabowo Subianto apabila terpilih menjadi presiden.

"Itu kan hak prerogatif presiden. Ini juga baru usulan. Tidak ada komunikasi dengan mereka," katanya.

Direktur Relawan BPN, Ferry Mursyidan Baldan mengatakan nama Novel Baswedan masuk karena dinilai memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk menjadi Jaksa Agung.

"Kami menilai, dia ini cocok karena mampu bertahan dengan banyak tekanan, bersih, dan punya kualitas. Tapi dia bukan satu-satunya. Ada nama lain juga," jelasnya.

Jika ada komunikasi dari pihak BPN dengan Novel, lanjutnya, itu hanya perbincangan pribadi.

Tidak ada kaitannya dengan lembaga pemenangan, karena posisi jaksa agung yang menentukan adalah presiden terpilih nantinya.

"Tidak serta-merta itu berkaitan dengan BPN. Kalau ada pun, pribadi saja. Tapi, setahu saya belum ada yang komunikasi dengan dia," ucapnya.

Reaksi Novel Baswedan Merasa Difitnah

Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan menilai isu yang mengatakan dirinya adalah "orang" Partai Gerindra adalah fitnah.

Hal itu disampaikan Novel saat dikonfirmasi Tribunnews.com lewat pesan Whats App pada Senin (1/4/2019).

"Ini fitnah apa lagi?" kata Novel. 

Jangan Lupa Subscribe Channel Youtube Tribun Timur :

Jangan Lupa Follow akun Instagram Tribun Timur:

Kendati demikian, ia menilai ada hal yang menarik pada isu tersebut adalah dia diisukan sebagai "Orang" Partai Gerindra.

Karena menurutnya, biasanya ia diisukan justru dikaitkan dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). 

"Yang menarik kenapa Gerindra ya? Biasanya karena saya membiarkan jenggot tumbuh dikaitkan dengan PKS," kata Novel.

Namun, penyidik yang pernah mengalami teror penyiraman air keras sehingga merusak mata bagian kirinya itu, khawatir hal ini hanya soal pengalihan isu semata.

"Saya cuma khawatir ini sekedar pengalihan isu atau pancingan saja," tambahnya.

Novel mengatakan, ia juga mendapatkan isu tersebut juga dibagikan di grup-grup komunikasi anggota Kepolisian. 

Baginya isu tersebut adalah sesuatu yang lucu. 

"Saya dapat informasi bahwa fitnah ini banyak di Share di grup-grup anggota Polri. Bagi saya aneh saja kalo saya mengkritik kerja Polri yang 'enggan' mengungkap penyerangan terhadap saya, lalu saya juga protes terhadap sikap Presiden yang diam saja dan tidak mau membentuk TGPF atas serangan-serangan terhadap orang-orang KPK, lalu saya dianggap politisi Gerindra. Lucu saja sih," kata Novel. 

Sementara itu, KPK memastikan para pimpinan serta pegawainya tidak terjun ke dalam politik praktis.

Tanggapan itu sekaligus menepis soal adanya isu salah satu penyidiknya, yaitu Novel Baswedan yang menjadi bagian dari Partai Gerindra.

"KPK mulai dari unsur pimpinan sampai pada unsur pegawai memastikan tidak akan terkait pada kelompok politik praktis manapun," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung Merah Putih KPK.

Kata Febri, cara-cara untuk menempatkan KPK dalam isu politik praktis hanya akan merugikan upaya pemberantasan korupsi yang tengah masif.

"Jadi kami harap semua pihak bisa menempatkan KPK sebagai lembaga independen. Jangan tarik KPK ke isu politik praktis. Karena itu hanya akan merugikan upaya pemberantasan korupsi kita," katanya.(tribunnews/amryono prakoso)

Baca: Jika Prabowo Subianto - Sandiaga Uno Menang, PAN 7 Kursi Menteri, PKS 6 Kursi, Demokrat Belum Jelas

Baca: Foto-foto dan Video Kampanye Prabowo, Tagar #LautanMassaDukungPrabowo Trending, Jokowi di Mana?

Baca: Live ILC TV One Bahas Serangan Fajar Caleg, Rocky Gerung, Mahfud MD, Hingga Ngabalin Diminta Hadir

 Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Penjelasan BPN Tentang Novel Baswedan akan Jadi Jaksa Agung: Masa Wacana Saja Tidak Boleh?,