Pemkab Luwu Utara Teken MoU dengan Ombudsman RI

TRIBUNLUTRA.COM, MASAMBA - Pemerintah Kabupaten Luwu Utara menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Ombudsman RI di Hotel Novotel Grand Shayla, Makassar, Senin (1/4/2019).

Bukan hanya Luwu Utara, penandatanganan MoU juga dilakukan Gubernur Sulsel dan bupati atau wali kota se-Sulsel.

Pada kegiatan ini Pemkab Luwu Utara diwakili Pejabat Sekda Tafsil Saleh.

Tafsil didampingi Asisten Administrasi Umum Muh Kasrum, Kabag Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur Muh Hadi serta Kabag Hukum Sofyan Hamid.

"Kehadiran kita dalam acara ini bukti keseriusan Pemkab Luwu Utara menghadirkan pelayanan prima dan berkualitas," ucap Tafsil via rilis Humas Pemkab Luwu Utara.

Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah dalam sambutannya mengatakan, penandatanganan MoU dengan Ombudsman adalah kegiatan yang sangat penting dalam rangka menghadirkan pelayanan prima kepada masyarakat.

"Kita berharap seluruh kabupaten/kota di Sulsel, survei kepatuhannya masuk dalam zona hijau," terang Nurdin.

Nurdin berpesan seluruh daerah bekerja dengan hati menghadirkan pelayanan yang baik dan berkualitas.

"Kalau bisa dimudahkan kenapa harus dipersulit. Untuk itu kita berharap Ombudsman bersinergi dengan pemerintah daerah dalam menciptakan pelayanan terbaik di Sulsel," harapnya.

Ketua Ombudsman Perwakilan Sulsel, Subhan, menekankan bahwa Ombudsman hadir melalui amanat Undang-undang Nomor 37 tahun 2008 dengan tujuan mengawasi pelayanan publik yang bersumber dari APBN/APBD.

"Kita berharap MoU ini menyentuh hati kita, karena masih banyak masyarakat yang mengharapkan untuk dilayani," pinta Subhan.

Setelah Penandatanganan MoU, dilakukan seminar pelayanan publik dengan tema 'Menyongsong Pelayanan Publik Berbasis Digitalisasi dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Desa yang Efektif, Akuntabel dan Bebas Maladministrasi'.

Laporan Wartawan TribunLutra.com, @chalik_mawardi_sp