Pasien Korban Penikaman Tak Ditanggung BPJS, LMPI Bulukumba Ajak Warga Boikot

Tak tanggung-tanggung, dari kejadian itu, Ketua Harian LMPI Bulukumba, Ilham Ashari, mengajak seluruh warga Bulukumba memboikot iuran BPJS Kesehatan.

Pasien Korban Penikaman Tak Ditanggung BPJS, LMPI Bulukumba Ajak Warga Boikot
firki/tribunbulukumba.com
Ketua Harian LMPI Cabang Bulukumba, Ilham Ashari.

TRIBUNBULUKUMBA.COM, UJUNG BULU - Laskar Merah Putih Indonesia (LMPI) Cabang Bulukumba, menyatakan mosi tak percaya terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Senin (1/4/2019).

Hal tersebut dilakukan pasca BPJS Kesehatan Bulukumba tak menanggung klaim salahsatu anggota LMPI Bulukumba, Ferdy Ramdhani, yang menjadi korban penikaman orang tak di kenal.

Tak tanggung-tanggung, dari kejadian itu, Ketua Harian LMPI Bulukumba, Ilham Ashari, mengajak seluruh warga Bulukumba memboikot iuran BPJS Kesehatan.

Pasalnya, program BPJS dinilai bukanlah solusi jaminan sosial, melainkan hanya menyusahkan masyarakat.

"Awalnya, saya pikir pihak RSUD Sulthan Dg Radja Bulukumba yang menolak. Tapi setelah kami pertanyakan, ternyata ini aturan BPJS Kesehatan," jelas Ilham.

Alumnus Sarjana Hukum Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar itu menjelaskan, pihaknya tak mengerti landasan BPJS Kesehatan membuat aturan tersebut.

Alasan penolakan tersebut, kata dia, berdasar pada Pasal 52 Pepres No 82 tahun 2018, tentang jaminan kesehatan.

Dalam pasal tersebut dijelaskan, pemerintah mengatur 21 butir pelayanan yang tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan.

Beberapa di antaranya adalah pelayanan kesehatan terhadap penyakit akibat kecelakaan kerja (butir c), pelayanan kesehatan akibat kecelakaan lalu lintas (d), pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat (o), pelayanan kesehatan akibat tindak kejahatan (r), maupun pelayanan yang sudah ditanggung program lain (u).

"Dengan begitu, BPJS ini bukan jaminan kesehatan yang betul-betul dapat digunakan masyarakat. Kasihan rekan kami. Dia peserta BPJS Kesehatan mandiri, kelas tiga. Bayar tiap bulan tapi tak bisa gunakan BPJS-nya," ujar Ilham.

Pihak BPJS Kesehatan Bulukumba yang coba dimintai keterangannya terkait aturan tersebut, belum memberikan tanggapan.

Sementara Kasubag Humas dan Promkes RSUD Sulthan Dg Radja Bulukumba, Gumala Rubiah, membenarkan hal tersebut.

Hanya saja, Gumala tak ingin berkomentar banyak. Ia mengaku, hal tersebut merupakan kewenangan BPJS Kesehatan.

"Iya memang benar ada aturan begitu. Saya tidak bisa komentar, itu karena ranah BPJS. Jadi, Ferdy ini tetap kita berikan pelayanan, cuman biaya perawatannya tidak bisa di klaim dari BPJS," jelas Gumala Rubiah. (TribunBulukumba.com)

Laporan Wartawan Tribun Timur, @arisandifirki

Penulis: Firki Arisandi
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved