Bupati Takalar Kembali Mutasi 13 Pejabat, Ini Rinciannya

TRIBUN-TAKALAR.COM, PATTALLASSANG - Bupati Takalar, H Syamsari S Pt MM kembali melantik dan mengambil sumpah 13 pejabat Pengawas dan Administrator Lingkup Pemda di Ruang Pola Kantor Bupati Takalar, Kecamatan Pattallassang, Senin (1/4/2019).

Rinciannya yaitu tujuh orang pejabat eselon III dan enam orang pejabat eselon IV.

13 pejabat tersebut diantaranya Drs Syafaruddin jabatan lama Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan, jabatan baru Camat Sanrobone.

Arif Zainal jabatan lama Camat Sanrobone, jabatan baru Kepala Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Takalar.

H Khaedar Gassing jabatan lama Kepala Bagian Ekonomi Setda Takalar, jabatan baru Sekretaris Badan Perencanaan Penelitian dan Pembangunan (Bapelitbang) Kabupaten Takalar.

H Faizal Sahing jabatan lama Sekretaris Dinas Pendidikan, jabatan baru bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Takalar.

Sahrir Mile jabatan lama Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) jabatan baru Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan.

Rahmansyah Lantara jabatan lama Sekretaris Bapelitbang, jabatan baru sekretaris BKD.

Pelantikan ditandai penandatanganan berita acara dan pakta integritas oleh Bupati Takalar dan perwakilan dari pejabat Pengawas dan Administrator Lingkup Pemda Takalar.

Acara dilanjutkan penyerahan surat keputusan Bupati Takalar.

Menurut Bupati Takalar, H Syamsari mutasi ini ditempuh untuk memulihkan beberapa pejabat yang sempat nonjob beberapa waktu lalu.

Tak lupa Bupati Takalar H Syamsari berharap pejabat yang baru saja dilantik dapat menjalankan amanah sebaik-baiknya di posisi baru.

"Bagi para pejabat yang baru saja dilantik, saya harap bisa menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Saya juga sangat berharap kita bisa memperbaiki pengelolaan administrasi kita hingga kita dapat meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)," kata H Syamsari dalam sambutannya.

Selain itu Bupati Takalar menekankan kepada para pejabat yang baru dilantik agar dapat memperkuat Sistem pemerintahan dengan baik.

Serta tetap berkoordinasi dengan pejabat yang lama jika dibutuhkan dalam pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).