Maenunis Sebut Anggota DPRD Polman Kaleng-kaleng

TRIBUN-TIMUR.COM, POLMAN - Tudingan anggota DPRD Polman, Jamar Jasin Badu tentang politisasi aksi Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) dan Aliansi Masyarakat Polman Bersatu (AMPB) ditanggapi keras sejumlah orator demonstran.

Jamar sebelumnya mengeluarkan statement terkait politisasi aksi perjuangan nasib perawat yang berlangsung, Selasa (26/3/2019) itu.

Ia mengaku khawatir jika aksi itu ditunggangi kepentingan politik.

"Saya malah khawatir bahwa di belakang semua ini adalah ada politisasi menjelang pemilu," ucap Jamar Jasin Badu usai menerima demonstran di depan kantor DPRD Polman, Selasa (26/3/2019).

Hal itu diutarakan lantaran sejumlah caleg terlibat dalam aksi tersebut. Seperti Rusdianto, caleg DPRD Sulbar dapil Polman I yang juga menjabat Ketua DPD PPNI Polman. Termasuk Maenunis Amin, caleg DPRD Sulbar dapil Polman II dan Rizal Wahyudi caleg DPRD Polman dapil IV.

Ketua DPD PPNI Polman, Rusdianto sangat tersinggung atas tudingan Jamar. Menurutnya, aksi tersebut murni merupakan gerakan memperjuangkan nasib perawat sukarela. Terutama nasib Sahida, perawat sukarela yang mengabdi selama 13 tahun namun dipecat di RSUD Polman.

Kata Rusdianto, keterlibatan Maenunis dan Rizal Wahyudi merupakan permintaan darinya. Ia mengaku meminta pendamping dari Maenunis lantaran dirinya selama ini memang getol membantu perjuangan perawat sukarela.

"Sejak kami berjuang, beliaulah tempat konsultasi saya, karena saya lihat beliau adalah staf ahli gubernur," ujar Rusdianto, Rabu (27/3/2019).

Sementara, Rizal Wahyudi dilibatkan sebagai pengurus Aliansi Indonesia. Ia meminta pendamping terhadap lembaga tersebut untuk mengawal perjuangan nasib perawat sukarela di Polman.

"Mereka prihatin Ketika melihat perawai ini terus-terusan tidak diberi upah, mereka peduli, DPRD justru tidak peduli sebagai wakil rakyat," ucapnya.

Rizal Wahyudi juga sangat menyayangkan tudingan Jamar. Ia menegaskan, aksi tersebut murni gerakan sosial tanpa intrik politik.

"Gerakan kemarin itu adalah gerakan sosial, artinya kita memperjuangkan, dan siapapun yang meminta pendampingan suatu saat, walaupun bukan dari PPNI pun kami akan terima, karena kami adalah berlatar belakang aktivis," katanya.

Ia mengatakan, keterlibatannya itu atas permintaan pendampingan dari PPNI. Aliansi Indonesia akan mengawal kasus tersebut bahkan hingga ke ranah hukum.

"Aliansi Indonesia dari departemen Inteligen investigasi, ketika kami pun dibutuhkan melangkah ke ranah hukum, kami siap," ujarnya.

Sementara itu, Maenunis Amin menyampaikan, dirinya telah mengawal perjuangan PPNI sejak masih menjabat sebagai tenaga ahli Gubernur Sulbar.