Kementan Dorong Sarolangun Kembangkan Pertanian Berbasis Kawasan
Pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) terus mendorong peningkatan daya saing daerah melalui peningkatan produktivitas komoditas unggulan
Penulis: Hasan Basri | Editor: Munawwarah Ahmad
lihat foto
Oleh karena itu, Kasdi juga mendorong Kabupaten Sarolangun untuk bisa mengembangkan petanian berbasis kawasan, sesuai dengan potensi daerah.
"Daerah Sarolangun ini memiliki potensi lahan perkebunan karet dan sawit yang cukup besar, sehingga kami harapkan ini bisa dikembangkan sesuai konsep pembangunan pertanian berbasis kawasan," ucapnya.
Untuk pengembangan kawasan tersebut, Kementerian Pertanian memberikan bantuan untuk peremajaan karet rakyat seluas 350 ha untuk petani di Desa Gunung Kembang, dan bantuan pemeliharaan karet rakyat berupa pupuk untuk area perkebunan karet rakyat seluas 600 ha di Desa Perdamaian.
Sebelumnya, Bupati Sarolangun, Cek Endra dalam sambutannya mengungkapkan bahwa pihaknya sengaja mengundang pejabat dari pusat untuk memberi masukan terhadap program yang direncanakan pemerintah daerah.
"Sengaja kami mengundang Direktur Jenderal Perkebunan untuk memberi masukan untuk mengembangkan potensi daerah yang kami miliki, salah satunya potensi perkebunan karet dan sawit rakyat. Kami mohon juga masukan bagaimana mengatasi harga karet yang saat ini harganya jatuh," papar Bupati.
Peningkatan Harga Sawit
Terkait upaya pemerintah untuk meningkatkan harga sawit, Kasdi mengungkapkan pemerintah telah mengupayakan peningkatan serapan karet rakyat dengan memanfaatkan karet sebagai campuran aspal untuk membangun jalan.
"Presiden Joko Widodo, waktu di Sumsel telah memerintahkan Kementerian PUPR untuk menggunakan karet sebagai campuran aspal untuk membangun jalan," jelasnya.
Kementerian Pertanian, tambah Kasdi, juga telah mengusulkan kepada Kementerian Dalam Negeri agar jalan provinsi dan kabupaten juga menggunakan karet sebagai campuran aspal.
" Kalau jalan nasional kan hanya 47 ribu km, tapi kalau semua jalan, termasuk jalan provinsi dan kabupaten panjangnya mencapai 540 ribu km, tentu serapan karet masyarakat lebih tinggi lagi,” ucapnya.
Melalui program ini, Kementerian PUPR dan PTPN membeli karet dari petani melalui Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar (Bahan Olahan Karet) atau UPPB dengan harga di atas Rp 9 ribu per kg.
Harga tersebut berpotensi naik sesuai dengan kualitas karet yang dihasilkan.
"Saya lihat di sarolangun ini belum ada UPPB, oleh karena itu kami minta Dinas Perkebunan untuk segera membentuk UPPB, karena pemerintah akan menyerap karet rakyat ini melalui UPPB," ujar Kasdi.
Pemerintah juga terus mendorong peningkatan serapan karet oleh dunia Industri.
Data dari Gabungan Perusahaan Karet Indonesia (Gapkindo) menyebutkan baru 60% dari kapasitas produksi crumb rubber yang dimanfaatkan.
