1.161 Calon Anggota Polri Ikuti Penandatanganan Pakta Integritas di Mapolda Sulbar

TRIBUN-TIMUR.COM, MAMUJU - Sebanyak 1.161 calon anggota, yang terdiri dari calon taruna Akpol dan Casis Bintara dan Tantama, mengikuti penandatanganan pakta integritas di Mapolda Sulbar, Jl Aiptu Nurman, Mamuju, Minggu (24/3/2019).

Dari 1.161 calon anggota Polri yang mengikuti teken pakta integritas, terdiri dari 1.294 calon Polki dan 133 calon Polwan.

Pelaksanaan pakta integritas on the road (Pinter) penerimaan anggota Polri terpadu tahun 2019, dilaksanakan serentak di seluruh jajaran Kepolisian Republik Indonesia dan disiarkan secara live streaming.

Baca: Tim Jatanras Polda Sulbar Ringkus Pelaku Penikaman di Jalan Diponegoro Mamuju

Baca: Kampanye Prabowo-Sandi Diklaim Ibarat Momentum SBY-JK di Sulsel

Teken pakta integritas dipimpin langsung oleh Kapolda Sulbar, Brigjen Pol Baharudin Djafar, selaku ketua panitia daerah seleksi penerimaan Polri di Sulbar.

Brigjen Pol Baharudin Djafar mengatakan, pakta integritas ini untuk memastikan penerimaan Polri berjalan dengan baik atau dengan prinsip Betah (Bersih, Transfaran, Akuntabel dan Humanis).

"Pak integritas ini ditujukan menghindari praktek KKN, demi mewujudkan Polri yang lebih berkualitas, dalam mendukung tugas-tugas kepolisan yang semakin berat,"kata Baharudin Djafar dalam sambutannya.

Kapolda mengatakan, selain pengawas internal dari Propam Mabes Polri, penerimaan anggota Polri terpadu tahun 2019 juga akan diawasi oleh pengawas eksternal.

"Makanya saya tegaskan, jangan pernah percaya dengan Calo dalam proses penerimaan ini, karena kita pastikan penerimaan ini tidak akan bisa diintervensi oleh siapapun,"ujarnya.

Dikatakan, semua tahan akan diumumkan, dapat dilihat langsung oleh orang tua, dimana gagalnya anak-anak mereka.

"Jadi tidak ada lagi yang bisa main-main di bawah permukaan. Yakinkan, dengan usaha anak-anakku sekalian, kemudian yakin bahwa Allah berserta kalian, Insyaallah akan lolos. Satu pesan saya adalah ridho Allah adalah ridho orang tua,"ucapnya.

Mantan Kabid Humas Polda Metro Jaya itu juga berharap, seluruh pendaftar tetap bersemangat mengikuti seluruh rangkain proses seleksi dengan jujur.

"Bagi orang tua, percayalah pada anak-anak anda, putra-putri kita mampu menjalankan setiap proses rekrutmen dengan kemampuannya sendiri,"kata dia.

"Ingat setiap proses yang baik akan diikuti dengan hasil yang baik pula. Sebaliknya, proses yang salah akan diikuti dengan hasil yang mengecewakan,"tambahnya.

Untuk penerimaan Polri terpadu tahun 2019, Mabes Polri telah meluncurkan aplikasi bernama Whistleblowing System (WBS). Aplikasi ini bertujuan untuk melaporkan apabila ada penyimpangan dalam proses seleksi.

"Bagi seluruh masyarakat, segera laporkan kepada kami apabila ada kecurangan. Jangankan proses seleksi saat ini, penerimaan sebelumnyapun jika ada penyimpangan kami akan terbuka untuk memproses secara tegas sebagai bentuk kesunggguhan kami dalam menjunjung prinsip Betah,"tegasnya.

Sementara Kabid Humas Polda Sulbar AKBP Mashura mengatakan, peserta yang terdaftar hingga saat ini sejak dibuka pada 6 - 22 Maret 2019 sebanyak 1453 peserta.

"Terdiri dari 1.256 laki-laki dan dan 197 wanita. Namun yang terverifikasi lewat pendaftaran online sebanyak 1.161 peserta. Jadi yang belum verifikasi silahkan verifikasi sekarang karena pendaftaran diperpanjang hingga tanggal 28 Maret,"jelas Mashura.

Teken pakta integritas ini juga ditandai dengan pengucapan sumpah oleh panitia, peserta dan wali. Adapun isi sumpahnya yakni.

1. Bekerja secara profesional, bertanggung jawab dan menjaga integritas diri serta mengutamakan kepentingan negara kesatuan republik indonesia.

2. Tidak akan menyalahgunakan wewenang dan jabatan untuk kepetingan pribadi, kelompok maupun golongan.

3. Melaksanakan seleksi secara obyektif, bersih, transparan, akuntabel dan jujur serta bebas dari KKN.

4. Mengikuti seleksi penerimaan terpadu calon anggota Polri T.A 2019 sesuai dengan kemampuan yang saya miliki secara jujur, transfaran, akuntabel dan humanis.

5. Tidak akan melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme dengan panitia maupun pengawas atau siapapun yang menyatakan bisa membantu meluluskan dalam proses seleksi.

6. Melaporkan kepada panitia dan pengawas apabilah mengetahui atau menemukan adanya penyalahgunaan wewenang serta penyimpangan dalam proses pelaksanaan seleksi.

7. Mengikuti sistem seleksi penerimaan terpadu calon anggota Polri T.A 2019 dengan prinsip bersih, transparan, akuntabel dan humanis.

8. Tidak akan melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme dengan panitia maupun pengawas atau siapapun yang menyatakan bisa membantu meluluskan dalam proses seleksi.

Pada kegiatan itu, juga dilakukan penandatangan Memorandum of Understanding (MoU) antara Kapolda dengan tim Outsourcing.

Adapun tim Outsourcing diantaranya, Ombudsman, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Disdukcapil Provinsi Sulbar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulbar, Dinas Komunikasi, Informatikan, Persandian dan Statistik Sulbar.

Kemudian UPTD Metrologi Legal, Dinas Perdagangan Kabupaten Mamuju, Himpsi Indonesia Wilayah Sulsel dan Sulbar, LSM Yasmib dan Kanwil Kemenag Provinsi Sulbar.

Hadir dalam teken pakta intergritas tersebut, Forkopimda, Para Pejabat Utama Polda Sulbar, Bupati Mamuju H Habsi Wahid dan Bupati Mamasa Ramlah Badawi.

Hadir juga Kapolres Jajaran Polda Sulbar, Dandim 1418 Mamuju Letkol Inf Jamet Nijo, Kepala Ombusman Lukman Umar dan para orang tua calon anggota Polri.(tribun-timur.com)

Laporan Wartawan Tribun-Timur.com, @nurhadi5420

Baca: VIDEO: Keluarga Jemput Tiga Jenazah Anggota Mujahidin Indonesia Timur, Dimakamkan di Palu

Baca: Curhat Suami Evi Masamba Setelah Ramai Gosip Perceraian Di Ambang Pintu, Kenapa Hapus Foto Evi?

Baca: Asal Sama dari Sinjai, Dekat Sejak SMA hingga Kerja di UNM, Mengapa Wahyu Jayadi Bunuh Siti Zulaeha?

Baca: Sederet Fakta Wahyu Jayadi Bunuh Siti Zulaeha Djafar, Tisu Bau Pesing hingga Upaya Hilangkan Jejak

Baca: Pesan Mama Siti Zulaeha ke Pelaku Dr Wahyu: Jagai Adikmu!, Ini Kronologi Lengkap Hingga Wahyu Nekat