DPRD Luwu Timur Minta PT PUL Utamakan Pekerja Lokal dan Jaminan Reklamasi

TRIBUNLUTIM.COM, MALILI - DPRD Luwu Timur meminta PT Prima Utama Lestari (PUL) fokus jaminan reklamasi tambang dan mengutamakan merekrut tenaga kerja lokal.

Itu terungkap dalam rapat anggota dewan bersama manajemen PT PUL di Kantor DPRD Luwu Timu, Jumat (22/3/2019).

PT PUL beroperasi di Luwu Timur sejak tahun 2011, dan terhenti beroperasi tahun 2012.

Tahun 2018 telah berganti manajemen dan kembali beroperasi.

Perusahaan bergerak di bidang pertambangan dengan mengirim material tanah keluar untuk diolah.

PT PUL juga belum memiliki smelter.

Ketua Komisi III DPRD Luwu Timur, Herdinang meminta perusahaan lebih fokus kepada tenaga kerja dan reklamasi lahan daripada sekadar berwacana.

"Perusahaan sudah mempekerjakan 46 tenaga non skill masyarakat lokal. Pihak legal dan HRD PT PUL mengklaim persentase jumlah tenaga lokal mencapai 90 persen," kata Herdinang, dalam rilisnya kepada TribunLutim.com, Sabtu (23/3/2019).

Dewan juga mendesak PT PUL segera membangun kantor permanen di Malili.

PT PUL kantornya masih kontrak.

"Anda ini perusahaan besar, bangun dong kantor permanen!," tutur Herdinang.

DPRD Luwu Timur juga wacana membangun smelter.

Namun rencana tersebut dianggap komisi III tidak lebih dari sebuah wacana.

DPRD merekomendasikan, PT PUL sebelum melakukan aktivitas tambang harus menyetorkan jaminan reklamasi yang cukup.

Guna meminimalisir dampak lingkungan yang mungkin terjadi.

Hadir Wakil Ketua I DPRD Muh Siddiq BM, anggota komisi III, Suardi Ismail, Andi Endy B Shin Go, Hendra Adiputra Hatta, Leonar Bongga.

Humas Kepala Teknik Tambang, Legal dan HRD PT PUL, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, Dinas Lingkungan Hidup.

Laporan Wartawan TribunLutim.com, Vanbo19

Jangan Lupa Subscribe Channel Youtube Tribun Timur :

Jangan Lupa Follow akun Instagram Tribun Timur: