Tim Kajian Banjir 2019: Daerah Aliran Sungai Jeneberang Rusak

Laporan Wartawan Tribun Timur, Hasim Arfah

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Tim Kajian Banjir Sulawesi Selatan (Sulsel) merilis hasil kajian bencana banjir di beberapa wilayah di Sulsel, awal tahun 2019.

Ketua Tim Kajian Banjir Sulsel, Dr Ir Syamsu Rijal SHut MSi IPU mengungkap kajian tersebut untuk memperjelas penyebab banjir dan rawan banjir, 22 Januari 2019 lalu,

Menurutnya, fenomena hujan ekstrim, 22 Januari 2019 lalu, memberikan dampak signifikan terhadap beberapa wilayah DAS dan kabupaten/kota seperti Kabupaten Gowa, Jeneponto, Takalar, Maros dan Kota Makassar.

Baca: Dispustaka Enrekang Genjot Minat Baca Lewat Pekan Literasi

Baca: Jubir BPN Prabowo-Sandi Sebut Erwin Aksa Tambah Amunisi Prabowo-Sandi

Faktor penyebab banjir, di samping karena curah hujan yang tinggi, kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS) menjadi faktor utama banjir bandang di beberapa daerah.

Kondisi eksisting yang harus mampu diuraikan untuk mengurangi atau menghilangkan kejadian berulang pada wilayah dampak untuk waktu yang akan datang.

“Kedepan kita perlu sinergi dengan semua pihak, kita ingin memberdayakan semua yang kita punya, termasuk pihak-pihak yang ingin terlibat dalam penanganan banjir,” kata Syamsu Rijal, di Baruga Lounge Kantor Pemprov Sulsel, Rabu (20/3/2019).

Ia menambahkan, kajian tersebut memperlihatkan kejadian di bagian hulu, bagian tengah dan bagian hilir daerah aliran sungai (DAS).

Baca: Pasien Penyakit Jiwa RS Dadi Bakal Dipindahkan ke RSUD Sayang Rakyat

Tim ini juga akan terus bekerja untuk melakukan kajian, terutama di daerah DAS daerah utara dan sekitarnya.

“Jadi kita sudah punya data wilayah, apa yang kita harus lakukan. Kita coba sinergikan semua OPD dan instansi yang lain. Sehingga harapan kita satu tahun kedepan bisa meminimalisir resiko yang akan terjadi kedepan,” katanya.

Ia menyarankan agar DAS dari hulu ke hilir dibenahi dengan memperbanyak bangunan mekanis seperti sabo dam, Cekdam, embun dan rehabilitasi hutan.

“Dibagian tengah, normalisasi juga harus dibenahi, aktivitas penambangan harus direview, bukan tidak boleh melakukan penambangan itu juga harus dilakukan.

Tetapi perlu monitor, dimana wilayah yang bisa ditambang dan yang mana tidak boleh. Yang dekat dengan bangunan konservasi harus ditertibkan,” ujarnya.

Ia menambahkan, pengerukan bendungan terutama Bendungan Bili-Bili juga harus dilakukan agar dapat menampung lebih banyak air.

“Bagian bawah alarm warning system harus dibangun. Kita juga menyarankan itu juga harus masuk sistem kurikulum pendidikan, edukasi dini terkait bencana, termasuk juga tata ruang bencana, daerah pemukiman yang dekat bantaran sungai itu juga harus kita tinjau,” katanya.(*)

Jangan Lupa Subscribe Channel Youtube Tribun Timur :

Jangan Lupa Follow akun Instagram Tribun Timur:

Baca: Mahfud MD: Andi Faisal Bakti Dimintai Rp 5 M Agar Jadi Rektor UIN Alauddin, Begini Intervensi Menag

Baca: Jenderal Polisi Komen Soal Mahar Syahrini Rp 40 Miliar, Gini Balasan Istri Reino Barack Itu