Walhi Sulteng Minta Pemerintah Bentengi Pantai Palu dengan Mangrove
Tanggul yang direncanakan membentang mulai dari Kelurahan Silae hingga ke kawasan penggaraman Pantai Talise ini, ternyata menuai sejumlah penolakan.
Penulis: abdul humul faaiz | Editor: Imam Wahyudi
TRIBUNPALU.COM, PALU - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) rencananya akan membangun tanggul di sepanjang pesisir Kota Palu.
Direncanakan, tanggul penghalang gelombang pasang itu dibangun sepanjang tujuh kilometer.
Tanggul yang direncanakan membentang mulai dari Kelurahan Silae hingga ke kawasan penggaraman Pantai Talise ini, ternyata menuai sejumlah penolakan.
Bukan hanya warga, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulteng pun angkat bicara.
Manager kampanye Walhi Sulteng, Stevandi menganggap rencana membangun tanggul tersebut bukan solusi terbaik untuk pemulihan kawasan pesisir Teluk Palu.
"Kalau Pemerintah membangun tanggul beton, itu artinya pemerintah membuka ruang aktivitas publik lagi di situ," katannya kepada Tribunpalu.com, Senin (18/3/2019).
Bukan hanya aktvitas publik, kata Stevandi, tidak menutup kemungkinan dengan adanya tanggul, akan ada pembangunan pemukiman baru.
Stevandi meminta agar pemerintah lebih memikirkan sesuatu yang akan dihadapi puluhan tahun mendatang.
"Kita mau di wilayah sepanjang teluk palu ada budi daya mangrove," katanya.
"Kenapa mangrove, mangrove adalah tanaman yang dapat memecah obak, begitu juga untuk jangka panjang sebagai pelindung pantai dari terjangan tsunami," tambahnya.
kita tahu bahwa kejadian seperti bulan
Stevandi menyebut, kejadian pada bulan september 2018 lalu, adalah bukti ketidak siapan pemerintah menghadapi bencana.
Dan dapat dipastikan, bencana serupa akan terjadi lagi di Kota Palu.
"Ini harus dipersiapkan mulai sekarang," ujarnya.
Stevandi kemudian mengambil contoh beberapa titik yang relatif aman saat terjadinya tsunami.
Kawasan pesisir Kelurahan Kabonga, Kecamatan Banawa, Donggala misalnya.
Wilayah yang ditumbuhi hutan mangrove tersebut tampak terlindungi.
Pria yang akrab disapa Koko itu berharap pemerintah lebih menghitung manfaat puluhan tahun kedepan dibanding menhabisan naggaran ratusan hingga miliaran rupiah.
"Kita juga mendorong pemerintah bahwa tidak lagi memikirkan secara fisik, tapi bagaimana juga mendorong kembali aspek-aspek ekologi. pascabencana," tukasnya.
Lebih lanjut Stevandi menjelaskan manfaat lain dari hutan mangrove.
Menurutnya, hutan mangrove seringkali dikatakan pembentuk daratan.
Itu dikarenakan endapan dan tanah yang ditahannya menumbuhkan perkembangan garis pantai dari waktu ke waktu.
Artinya, mangrove ini sangat bermanfaat bagi wilayah pesisir.
"Pemerintah seharusnya melihat kenyataan yang ada bahwa inilah manfaat darimangrove," tandasnya. (Tribunpalu.com/Abdul Humul Faaiz)
Keterangan Foto : Kondisi terkini jalan Rajamoili, Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Palu, Sulawesi Tengah, usai diterjang tsunami.